JENEWA, POSNEWS.CO.ID – Era keemasan globalisasi tanpa batas tampaknya telah berakhir pada tahun 2026. Narasi perdagangan bebas yang selama tiga dekade mendominasi panggung dunia kini digantikan oleh istilah baru: “Keamanan Ekonomi” (Economic Security). Dalam konteks ini, terjadi benturan ideologi yang tajam antara penganut Liberalisme Ekonomi dengan kebangkitan kembali paham Merkantilisme.
Negara-negara menyadari bahwa ketergantungan yang terlalu dalam pada rantai pasok global menciptakan kerentanan strategis. Oleh karena itu, efisiensi biaya bukan lagi menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan kebijakan luar negeri.
Pergeseran Paradigma: Dari Efisiensi ke Keamanan Nasional
Dalam kacamata Liberalisme, perdagangan internasional bertujuan untuk mencapai efisiensi melalui spesialisasi. Namun, realitas politik tahun 2026 menunjukkan bahwa negara-negara maju kini lebih takut pada ketergantungan daripada mengejar keuntungan maksimal. Pandangan Merkantilisme melihat ekonomi sebagai alat untuk memperkuat kekuasaan negara relatif terhadap pesaingnya.
Sebagai hasilnya, kebijakan “Derisking” dan “Friend-shoring” menjadi standar baru. Negara-negara Barat mulai memindahkan pusat produksi mereka ke negara sekutu guna menghindari tekanan dari lawan politik. Dengan demikian, pasar tidak lagi dibiarkan bekerja secara otonom, melainkan diarahkan secara sadar oleh pemerintah demi kepentingan pertahanan dan keamanan nasional.
Subsidi Hijau: Instrumen Baru Perang Dagang
Fenomena proteksionisme baru ini terlihat jelas dalam kebijakan industri hijau. Amerika Serikat melalui Inflation Reduction Act (IRA) mengucurkan subsidi ratusan miliar dolar untuk menarik manufaktur baterai dan energi terbarukan ke tanah air mereka. Meskipun tujuannya adalah mitigasi perubahan iklim, kebijakan ini secara efektif mendiskriminasi produk asing.
Uni Eropa merespons langkah tersebut dengan kebijakan serupa guna melindungi industrinya sendiri. Terlebih lagi, perlombaan subsidi ini menciptakan distorsi pasar yang sangat besar. Akibatnya, negara berkembang yang tidak memiliki kapasitas fiskal untuk memberikan subsidi besar merasa terpinggirkan. Isu lingkungan kini bertransformasi menjadi tameng moral bagi praktik proteksionisme ekonomi yang agresif di antara kekuatan besar.
Matinya Multilateralisme: Krisis Efektivitas WTO
Kembalinya tarif dagang unilateral membawa dampak destruktif bagi tatanan hukum internasional. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) kini berada dalam titik nadir karena fungsinya sebagai wasit perdagangan global semakin diabaikan. Dalam hal ini, banyak negara memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui tekanan bilateral daripada melalui mekanisme pengadilan di Jenewa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut, penggunaan pasal “Keamanan Nasional” untuk membenarkan pengenaan tarif telah menjadi celah hukum yang sering pemerintah eksploitasi. Oleh sebab itu, aturan main internasional menjadi tidak pasti dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kehendak politik domestik negara besar. Secara simultan, ketiadaan kepastian hukum ini menghambat investasi jangka panjang dan meningkatkan risiko inflasi global akibat biaya produksi yang membengkak.
Menuju Dunia yang Terfragmentasi
Masa depan ekonomi dunia di tahun 2026 akan sangat bergantung pada seberapa jauh negara-negara maju melanjutkan agenda proteksionis ini. Pada akhirnya, pengabaian terhadap perdagangan bebas mungkin memberikan rasa aman jangka pendek bagi kedaulatan industri nasional. Namun, biaya yang harus masyarakat bayar adalah melambatnya pertumbuhan ekonomi global dan meningkatnya ketegangan geopolitik.
Dengan demikian, dunia sedang bergerak menuju era blok ekonomi yang terfragmentasi. Keadilan ekonomi hanya bisa tercapai jika komunitas internasional mampu merumuskan kembali aturan main yang menyeimbangkan antara kebutuhan keamanan nasional dengan manfaat kolaborasi global. Tanpa kompromi yang tulus, proteksionisme baru ini berisiko memicu perang dagang tanpa akhir yang akan merugikan semua pihak di masa depan.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
