Mengapa Interseksionalitas Menjadi Kunci Keadilan Sosial

Minggu, 29 Maret 2026 - 16:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Menembus batas identitas tunggal. Konsep interseksionalitas membuktikan bahwa perjuangan perempuan tidak bisa menggunakan pendekatan 'satu ukuran untuk semua' guna menghapus penindasan yang berlapis. Dok: Istimewa.

Menembus batas identitas tunggal. Konsep interseksionalitas membuktikan bahwa perjuangan perempuan tidak bisa menggunakan pendekatan 'satu ukuran untuk semua' guna menghapus penindasan yang berlapis. Dok: Istimewa.

NEW YORK, POSNEWS.CO.ID – Gerakan kesetaraan gender pada tahun 2026 kini memasuki babak yang lebih inklusif dan mendalam. Para aktivis mulai meninggalkan pendekatan “satu ukuran untuk semua” yang selama ini mendominasi diskursus global.

Dalam konteks ini, perspektif feminisme interseksional kini menjadi arus utama dalam merumuskan kebijakan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pemahaman bahwa perempuan memiliki pengalaman hidup yang berbeda-beda menjadi prasyarat mutlak bagi keadilan sosial yang hakiki.

Konsep Dasar: Memahami Penindasan yang Tumpang Tindih

Kimberlé Crenshaw menciptakan istilah “interseksionalitas” untuk menggambarkan cara berbagai bentuk diskriminasi berinteraksi satu sama lain. Dalam hal ini, identitas gender tidak pernah berdiri di ruang hampa. Sebaliknya, ia selalu berkelindan dengan faktor ras, etnis, agama, dan tingkat ekonomi seseorang.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sebagai contoh, seorang perempuan kulit berwarna dari kelas pekerja menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan perempuan kulit putih yang mapan secara finansial. Akibatnya, sistem penindasan menciptakan lapisan-lapisan kerentanan yang unik bagi setiap individu. Oleh sebab itu, kebijakan publik yang hanya fokus pada gender tanpa melihat kelas ekonomi sering kali gagal menyentuh akar masalah yang sebenarnya.

Baca Juga :  Pembela HAM Dapat Hak Imunitas, Pemerintah Siapkan Revisi UU HAM

Kritik Feminisme Gelombang Kedua: Bias Kelas dan Ras

Teori Kritis melontarkan kritik tajam terhadap sejarah gerakan feminisme gelombang kedua. Gerakan masa lalu tersebut dianggap terlalu berfokus pada pengalaman perempuan kulit putih di negara maju. Bahkan, narasi yang pemerintah dan media bangun sering kali mengabaikan perjuangan perempuan dari kelompok minoritas atau kaum buruh.

Dalam hal ini, isu seperti hak untuk bekerja di luar rumah dipandang sangat bias kelas. Bagi banyak perempuan miskin dan perempuan kulit berwarna, mereka sudah bekerja keras sejak lama demi bertahan hidup. Oleh karena itu, tuntutan feminisme masa lalu sering kali terasa jauh dari realitas kehidupan masyarakat di bawah garis kemiskinan. Pengabaian ini menciptakan jurang pemisah yang memperlemah kekuatan gerakan perempuan secara kolektif di masa lalu.

Solidaritas Global: Inklusivitas bagi Dunia Ketiga

Membangun solidaritas global di tahun 2026 menuntut adanya pengakuan atas keberagaman konteks lokal. Perempuan di negara dunia ketiga sering kali menghadapi dampak ganda dari patriarki domestik dan struktur ekonomi global yang eksploitatif. Oleh sebab itu, agenda feminisme internasional harus memprioritaskan isu-isu seperti kedaulatan pangan dan akses terhadap layanan kesehatan dasar.

Baca Juga :  Pentagon Geser Beban: Korea Selatan Wajib Pimpin Pertahanan

Terlebih lagi, kelompok marginal seperti perempuan adat dan penyandang disabilitas memerlukan ruang perwakilan yang setara dalam proses pengambilan keputusan. Secara simultan, gerakan transnasional kini mulai menggunakan platform digital untuk memperkuat suara perempuan yang selama ini terbungkam. Dengan demikian, solidaritas sejati hanya dapat tumbuh jika setiap lapisan identitas dihargai dan dilindungi tanpa terkecuali.

Masa depan perjuangan perempuan bergantung pada kemampuan kita untuk melihat kompleksitas kemanusiaan. Pada akhirnya, interseksionalitas bukan hanya sebuah teori akademik, melainkan panduan operasional bagi revolusi sosial.

Dengan demikian, dunia sedang bergerak menuju era di mana keadilan tidak lagi bersifat parsial. Jika kita gagal merangkul perbedaan identitas ini, maka tatanan dunia hanya akan melahirkan diskriminasi bentuk baru. Keadilan gender sejati harus mampu menjamin martabat bagi setiap perempuan, terlepas dari warna kulit atau saldo rekening bank mereka di tahun 2026.

Penulis : Ahmad Haris Kurnia

Editor : Ahmad Haris Kurnia

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kim Jong-un Pilih Sidak ke Daerah, Pertemuan Trump Batal
Matan Kahana Terpilih Jadi Ketua Knesset
Serangan Iran ke Kuwait dan Bahrain Meluas
Pertemuan Trilateral Trump, Xi, dan Putin Bersejarah
Hegseth Kunjungi Caracas, Kerja Sama Militer AS-Venezuela
KTT ASEAN di Manila Perpanjang Larangan Hadir
José Maria Neves Menangi Pilpres Tanjung Verde
Estonia Tutup Perbatasan Darat dengan Rusia Usai Pembakaran

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 07:21 WIB

Matan Kahana Terpilih Jadi Ketua Knesset

Sabtu, 21 November 2026 - 06:00 WIB

Serangan Iran ke Kuwait dan Bahrain Meluas

Jumat, 20 November 2026 - 13:51 WIB

Pertemuan Trilateral Trump, Xi, dan Putin Bersejarah

Jumat, 20 November 2026 - 09:07 WIB

Hegseth Kunjungi Caracas, Kerja Sama Militer AS-Venezuela

Rabu, 18 November 2026 - 08:18 WIB

KTT ASEAN di Manila Perpanjang Larangan Hadir

Berita Terbaru