MANAMA, POSNEWS.CO.ID – Kerajaan Bahrain kini berada dalam pusaran krisis hak asasi manusia yang serius. Krisis ini muncul di tengah garis depan peperangan melawan Iran. Kematian seorang tahanan bernama Mohamed al-Mousawi di rumah sakit militer memicu kemarahan publik.
Dalam konteks ini, keluarga korban menemukan kondisi jenazah al-Mousawi dalam keadaan yang mengerikan. Memar dan bekas cambukan kabel menutupi tubuh pria 32 tahun tersebut. Luka bakar akibat sengatan listrik juga membekas di bagian belakang lututnya. “Hasil temuan ini sangat konsisten dengan dugaan penyiksaan berat,” ujar Ahmed Banasr, pakar forensik dari Physicians for Human Rights.
Kebangkitan Taktik Represi Era 2011
Para pengamat menilai otoritas Bahrain sedang menghidupkan kembali metode penindasan era 2011. Saat itu, pemerintah menggunakannya untuk menumpas protes Arab Spring. Akibatnya, pemerintah kini menggunakan narasi keamanan nasional untuk membungkam setiap suara kritis mengenai perang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pemerintah ingin memastikan tidak ada yang menantang narasi negara,” tegas Sayed Ahmed AlWadaei dari Bahrain Institute for Rights and Democracy. Otoritas memandang penangkapan puluhan warga Syiah sebagai upaya sistematis. Langkah ini bertujuan mencegah munculnya oposisi internal di tengah konflik regional.
Tuduhan Spionase dan Bantahan Pemerintah
Kementerian Dalam Negeri Bahrain menuduh al-Mousawi melakukan spionase untuk Iran saat menangkapnya. Namun, pihak keluarga membantah keras klaim tersebut. Mereka menyebut al-Mousawi hanya sedang menabung uang untuk memulai bisnis. Bahkan, pemerintah melabeli foto-foto luka al-Mousawi sebagai informasi yang “tidak akurat dan menyesatkan”.
Dalam hal ini, Bahrain bersikeras menjalankan setiap tindakan penegakan hukum sesuai prosedur yang berlaku. Pemerintah menegaskan bahwa langkah-langkah keamanan tersebut merupakan respon proporsional terhadap agresi Iran. Iran sendiri telah meluncurkan 600 lebih serangan drone dan rudal ke wilayah Bahrain. Serangan tersebut mencakup pangkalan Armada ke-5 Angkatan Laut AS.
Eskalasi Penangkapan di Ruang Digital
Otoritas menahan setidaknya 41 orang—termasuk pekerja migran—sejak perang meletus pada 28 Februari. Secara khusus, mereka menangkap warga yang membagikan gambar serangan rudal di media sosial. Beberapa orang, termasuk pemuda bernama Hussein Fatiil (21), kini menghadapi tuduhan pengkhianatan yang membawa ancaman hukuman mati.
Terlebih lagi, pemerintah kini memperkuat kembali kekuasaan agen intelijen domestik (NSA). Sebelumnya, otoritas sempat mengurangi wewenang lembaga tersebut pasca-2011. Sebagai hasilnya, ketakutan akan penghilangan paksa dan penyiksaan kembali menghantui mayoritas warga Syiah di Bahrain. Krisis ini membuktikan bahwa stabilitas domestik Bahrain sangat rapuh menghadapi tekanan luar negeri.
Menanti Akuntabilitas Internasional
Masa depan kohesi sosial di Bahrain kini berada di ujung tanduk. Pada akhirnya, penggunaan kekuatan yang berlebihan hanya akan memperdalam kebencian sektarian di zona perang.
Dengan demikian, dunia internasional mendesak penyelidikan independen atas kematian al-Mousawi. Langkah ini bertujuan memastikan martabat manusia tetap terjaga di tengah anarki perang tahun 2026. Tanpa adanya transparansi hukum, Bahrain berisiko menghadapi gelombang kerusuhan domestik baru. Hal tersebut dapat melumpuhkan pusat komando militer sekutu di wilayah Teluk.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
