TAI PO, POSNEWS.CO.ID – Suasana haru menyelimuti distrik Tai Po saat ratusan warga kembali ke bekas tempat tinggal mereka yang kini hanya menyisakan puing hitam. Pemerintah secara resmi membuka akses terbatas bagi para korban kebakaran apartemen Wang Fuk Court untuk pertama kalinya sejak bencana bulan November lalu.
Dalam konteks ini, langkah tersebut bertujuan guna memberikan kesempatan bagi warga untuk mengambil barang berharga yang mungkin selamat. Oleh karena itu, otoritas menerapkan pengamanan berlapis guna menjamin keselamatan para penghuni di tengah struktur bangunan yang rapuh.
Protokol Keamanan dan Batas Waktu Tiga Jam
Otoritas Hong Kong menetapkan aturan yang sangat ketat bagi setiap pengunjung. Setiap warga wajib mengenakan masker, helm, dan sarung tangan pelindung sebelum memasuki flat mereka. Selain itu, petugas membatasi durasi kunjungan maksimal hanya tiga jam bagi setiap keluarga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya harap semua orang mematuhi aturan tiga jam ini,” tegas Wakil Sekretaris Utama Hong Kong, Warner Cheuk. Sekitar 1.000 staf, termasuk petugas pemadam kebakaran, bersiaga guna mendampingi estimasi 6.000 pengunjung hingga 4 Mei mendatang. Langkah ini sangat krusial mengingat kondisi fisik bangunan yang mengalami kerusakan struktural parah setelah terbakar selama dua hari penuh.
Kesaksian Warga dan Beban Ekonomi Lansia
Steven Chung (50) merupakan salah satu dari 270 warga yang datang pada hari Senin. Ia keluar dengan membawa beberapa lukisan dan peralatan komputer yang masih utuh. Meskipun demikian, Chung merasa sangat cemas mengenai masa depannya. “Saya khawatir menemukan hunian yang terjangkau setelah ini,” ujarnya kepada wartawan.
Banyak korban yang terdampak merupakan kelompok lansia yang rentan secara ekonomi. Data dari Midland Realty menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga penghuni apartemen tersebut berusia di atas 65 tahun. Akibatnya, kehilangan tempat tinggal subsidi ini menjadi pukulan finansial yang sangat berat bagi mereka di tahun 2026 ini.
Investigasi Skandal Konstruksi dan “Bid-Rigging”
Bulan-bulan setelah kebakaran tidak meredakan kemarahan publik Hong Kong. Masyarakat mendesak transparansi mengenai penyebab api yang begitu cepat melalap tujuh menara berlantai 31 tersebut. Komite independen kini sedang melakukan serangkaian sidang terbuka.
Lebih lanjut, tim hukum panel tersebut menyalahkan faktor manusia atas kegagalan sistem keselamatan kebakaran. Terlebih lagi, muncul bukti kuat mengenai praktik kecurangan tender (bid-rigging) yang melibatkan perusahaan konstruksi dalam proyek pembangunan apartemen tersebut. Pemerintah bahkan mengeluarkan peringatan keras bagi pihak-pihak yang mencoba “mempolitisasi” bencana kemanusiaan ini.
Menanti Kepastian Ganti Rugi
Pemerintah Hong Kong melalui Biro Perumahan telah memutuskan untuk tidak melakukan pembangunan kembali di lokasi tersebut. Pada akhirnya, alasan ketidakpastian struktur dan durasi waktu yang lama menjadi pertimbangan utama pembatalan proyek rekonstruksi.
Dengan demikian, fokus saat ini adalah proses buy-out atau pembelian kembali unit dari para pemilik. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar HK$4 miliar guna menyelesaikan masalah kepemilikan ini. Dunia internasional kini memantau seberapa adil Hong Kong dalam memberikan keadilan bagi 168 nyawa yang hilang dalam salah satu kebakaran apartemen terburuk di abad ke-21 ini.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
