DUNKIRK, POSNEWS.CO.ID – Inggris dan Prancis memperkuat barisan pertahanan di sepanjang pesisir Selat Inggris. Menteri Dalam Negeri Inggris Shabana Mahmood dan Mendagri Prancis Laurent Nuñez meresmikan perjanjian jutaan euro di wilayah Dunkirk pada hari Kamis.
Dalam konteks ini, kerja sama tersebut bertujuan murni guna memutus rantai penyelundupan manusia. Oleh karena itu, kedua negara menyinergikan sumber daya finansial dan teknologi guna memastikan keamanan perbatasan maritim tetap terjaga di tahun 2026.
Investasi Keamanan: £500 Juta dan Dana Insentif
Inggris berkomitmen untuk menyuntikkan dana sebesar 500 juta poundsterling selama tiga tahun ke depan guna memperkuat tindakan pengamanan di Prancis Utara. Selain itu, London menyediakan dana tambahan sebesar 160 juta poundsterling ($216 juta) yang bersifat kondisional.
Pencairan dana tambahan tersebut sangat bergantung pada tingkat keberhasilan taktik baru di lapangan. Kantor Dalam Negeri Inggris menegaskan bahwa bantuan finansial akan pemerintah hentikan setelah satu tahun jika upaya tersebut gagal membuahkan hasil nyata. Mahmood memuji kesepakatan ini sebagai perpaduan keterampilan dan kapabilitas yang tepat guna mengurangi keberangkatan perahu dari pantai.
Target Operasional: Melawan Fenomena “Taxi Boats”
Pilar utama dari rencana ini adalah penambahan jumlah personel polisi darat secara signifikan. Pemerintah akan meningkatkan jumlah petugas dari 907 orang saat ini menjadi 1.392 personel untuk periode 2026–2029.
Secara khusus, teknologi pengawasan baru akan pemerintah fokuskan guna mendeteksi “perahu taksi”. Istilah ini merujuk pada perahu karet bermotor yang diselundupkan dan dioperasikan secara rahasia untuk menjemput migran di titik pertemuan pantai yang terpencil.
- Drone dan Helikopter: Ekspansi kemampuan pemantauan udara 24 jam.
- Pemantauan Elektronik: Deteksi dini pergerakan kendaraan di area bukit pasir.
- Unit Polisi Khusus: Prancis akan mendirikan unit baru yang didedikasikan murni untuk memerangi migrasi ireguler.
Tekanan Politik dan Pemilu 7 Mei
Isu penyeberangan perahu kecil telah menjadi variabel politik yang sangat volatil di Inggris. Kemarahan publik atas kegagalan pemerintah sebelumnya dalam menangani masalah ini telah memicu kerusuhan dan demonstrasi dalam beberapa tahun terakhir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Akibatnya, partai sayap kanan Reform UK mencatatkan lonjakan dukungan yang signifikan dalam berbagai jajak pendapat. Oleh sebab itu, PM Keir Starmer berupaya membuktikan ketegasan pemerintahannya melalui kebijakan deportasi dan pengamanan perbatasan yang kian ketat. “Pemerintah telah mendeportasi atau memulangkan hampir 60.000 orang yang tidak memiliki hak untuk berada di sini,” tegas Starmer guna menenangkan konstituennya menjelang pemilihan 7 Mei mendatang.
Kritik Aktivis dan Tragedi Kemanusiaan
Meskipun demikian, kebijakan ini tidak lepas dari kritik tajam kelompok hak asasi manusia. Imran Hussain dari Refugee Council memperingatkan bahwa pendekatan kepolisian semata tidak akan mampu menghentikan orang-orang yang putus asa.
Terlebih lagi, tindakan keras polisi Prancis—seperti menusuk perahu karet agar tidak layak pakai—justru mendorong penggunaan metode penyeberangan yang lebih berbahaya. Sebagai hasilnya, angka kematian di perbatasan terus bertambah. Baru-baru ini, empat orang tewas saat mencoba menaiki perahu di lepas pantai Prancis Utara. Data dari kelompok Utopia 56 mencatat sedikitnya 162 nyawa telah melayang di perbatasan tersebut dalam tiga tahun terakhir.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
