Inggris-Prancis Sahkan Pakta £500 Juta guna Tekan Penyeberangan Selat Inggris

Sabtu, 25 April 2026 - 17:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Inggris dalam siaga

Inggris dalam siaga "Severe". Essa Suleiman menghadapi dakwaan percobaan pembunuhan dalam persidangan perdana di London, sementara pemerintah menaikkan status ancaman teror menyusul serangan yang menargetkan komunitas Yahudi. Dok: Istimewa.

DUNKIRK, POSNEWS.CO.ID – Inggris dan Prancis memperkuat barisan pertahanan di sepanjang pesisir Selat Inggris. Menteri Dalam Negeri Inggris Shabana Mahmood dan Mendagri Prancis Laurent Nuñez meresmikan perjanjian jutaan euro di wilayah Dunkirk pada hari Kamis.

Dalam konteks ini, kerja sama tersebut bertujuan murni guna memutus rantai penyelundupan manusia. Oleh karena itu, kedua negara menyinergikan sumber daya finansial dan teknologi guna memastikan keamanan perbatasan maritim tetap terjaga di tahun 2026.

Investasi Keamanan: £500 Juta dan Dana Insentif

Inggris berkomitmen untuk menyuntikkan dana sebesar 500 juta poundsterling selama tiga tahun ke depan guna memperkuat tindakan pengamanan di Prancis Utara. Selain itu, London menyediakan dana tambahan sebesar 160 juta poundsterling ($216 juta) yang bersifat kondisional.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pencairan dana tambahan tersebut sangat bergantung pada tingkat keberhasilan taktik baru di lapangan. Kantor Dalam Negeri Inggris menegaskan bahwa bantuan finansial akan pemerintah hentikan setelah satu tahun jika upaya tersebut gagal membuahkan hasil nyata. Mahmood memuji kesepakatan ini sebagai perpaduan keterampilan dan kapabilitas yang tepat guna mengurangi keberangkatan perahu dari pantai.

Baca Juga :  Fair Trade: Janji Kesejahteraan Petani atau Sekadar Strategi Pemasaran Raksasa?

Target Operasional: Melawan Fenomena “Taxi Boats”

Pilar utama dari rencana ini adalah penambahan jumlah personel polisi darat secara signifikan. Pemerintah akan meningkatkan jumlah petugas dari 907 orang saat ini menjadi 1.392 personel untuk periode 2026–2029.

Secara khusus, teknologi pengawasan baru akan pemerintah fokuskan guna mendeteksi “perahu taksi”. Istilah ini merujuk pada perahu karet bermotor yang diselundupkan dan dioperasikan secara rahasia untuk menjemput migran di titik pertemuan pantai yang terpencil.

  • Drone dan Helikopter: Ekspansi kemampuan pemantauan udara 24 jam.
  • Pemantauan Elektronik: Deteksi dini pergerakan kendaraan di area bukit pasir.
  • Unit Polisi Khusus: Prancis akan mendirikan unit baru yang didedikasikan murni untuk memerangi migrasi ireguler.

Tekanan Politik dan Pemilu 7 Mei

Isu penyeberangan perahu kecil telah menjadi variabel politik yang sangat volatil di Inggris. Kemarahan publik atas kegagalan pemerintah sebelumnya dalam menangani masalah ini telah memicu kerusuhan dan demonstrasi dalam beberapa tahun terakhir.

Baca Juga :  Gempuran Drone Ukraina Paksa Kilang Minyak Rusia Setop

Akibatnya, partai sayap kanan Reform UK mencatatkan lonjakan dukungan yang signifikan dalam berbagai jajak pendapat. Oleh sebab itu, PM Keir Starmer berupaya membuktikan ketegasan pemerintahannya melalui kebijakan deportasi dan pengamanan perbatasan yang kian ketat. “Pemerintah telah mendeportasi atau memulangkan hampir 60.000 orang yang tidak memiliki hak untuk berada di sini,” tegas Starmer guna menenangkan konstituennya menjelang pemilihan 7 Mei mendatang.

Kritik Aktivis dan Tragedi Kemanusiaan

Meskipun demikian, kebijakan ini tidak lepas dari kritik tajam kelompok hak asasi manusia. Imran Hussain dari Refugee Council memperingatkan bahwa pendekatan kepolisian semata tidak akan mampu menghentikan orang-orang yang putus asa.

Terlebih lagi, tindakan keras polisi Prancis—seperti menusuk perahu karet agar tidak layak pakai—justru mendorong penggunaan metode penyeberangan yang lebih berbahaya. Sebagai hasilnya, angka kematian di perbatasan terus bertambah. Baru-baru ini, empat orang tewas saat mencoba menaiki perahu di lepas pantai Prancis Utara. Data dari kelompok Utopia 56 mencatat sedikitnya 162 nyawa telah melayang di perbatasan tersebut dalam tiga tahun terakhir.

Penulis : Ahmad Haris Kurnia

Editor : Ahmad Haris Kurnia

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

KTT ASEAN di Manila Perpanjang Larangan Hadir
José Maria Neves Menangi Pilpres Tanjung Verde
Estonia Tutup Perbatasan Darat dengan Rusia Usai Pembakaran
Ratusan Ribu Warga Praha Protes Rencana Babiš Ubah
Trump, Xi, dan Putin Gelar Pertemuan Trilateral di KTT APEC
JD Vance Mempertimbangkan Dialog Langsung Dengan Iran
Pemerintah Indonesia Menawarkan 30 Proyek Karbon
CEO Nvidia Jensen Huang Terjerat Atas Skandal Perselingkuhan

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 08:18 WIB

KTT ASEAN di Manila Perpanjang Larangan Hadir

Selasa, 17 November 2026 - 15:41 WIB

José Maria Neves Menangi Pilpres Tanjung Verde

Selasa, 17 November 2026 - 14:40 WIB

Estonia Tutup Perbatasan Darat dengan Rusia Usai Pembakaran

Selasa, 17 November 2026 - 13:38 WIB

Ratusan Ribu Warga Praha Protes Rencana Babiš Ubah

Selasa, 17 November 2026 - 12:37 WIB

Trump, Xi, dan Putin Gelar Pertemuan Trilateral di KTT APEC

Berita Terbaru

PDIP menyentil pengakuan Gibran soal mengecewakan partai usai mundur dari kursi wapres. Komarudin Watubun mempertanyakan. Dok; Istimewa.

NASIONAL

PDIP Sentil Pengakuan Gibran soal Kecewakan Partai

Rabu, 18 Nov 2026 - 16:29 WIB

Nama Dasco menguat sebagai calon wapres pengganti Gibran usai PAN, PKS, NasDem, dan Golkar memberi dukungan. Dok: Istimewa.

NASIONAL

Dukungan untuk Dasco Jadi Wapres Menguat, PAN hingga Golkar

Rabu, 18 Nov 2026 - 14:17 WIB