MELBOURNE, POSNEWS.CO.ID – Otoritas penegak hukum Australia mengambil tindakan tegas terhadap warga negaranya. Mereka mengincar individu yang terafiliasi dengan kelompok militan di Timur Tengah. Tiga wanita Australia kini menghadapi dakwaan perbudakan dan terorisme. Kasus ini mencuat segera setelah mereka kembali dari Suriah.
Rombongan yang terdiri dari empat wanita dan sembilan anak-anak mendarat pada hari Kamis. Mereka menggunakan dua penerbangan Qatar Airways dari Doha. Sebelumnya, pemerintah Australia telah memberikan peringatan keras mengenai konsekuensi hukum. Namun, para wanita tersebut tetap memutuskan pulang dari Kamp Roj yang terisolasi.
Skandal Perbudakan Yazidi Senilai $10.000
Kasus paling mencolok menyeret Kawsar Abbas (53) dan putrinya, Zeinab Ahmed (31). Polisi menuduh keluarga tersebut secara sengaja membeli wanita etnis Yazidi. Transaksi senilai $10.000 (sekitar Rp160 juta) itu terjadi saat ISIS menguasai Suriah pada 2014.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Oleh karena itu, jaksa penuntut di Melbourne menjerat Abbas dengan empat dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sementara itu, putrinya menghadapi dua dakwaan terkait perbudakan. Setiap dakwaan membawa ancaman hukuman maksimal 25 tahun penjara. Polisi mengeklaim keluarga tersebut menyekap budak di rumah mereka selama masa kekhalifahan ISIS.
Penangkapan di Bandara Sydney: Keanggotaan Teroris
Di lokasi terpisah, polisi menangkap seorang wanita berusia 32 tahun di Bandara Sydney. Otoritas mendakwanya atas tuduhan menjadi anggota organisasi teroris. Ia juga diduga memasuki wilayah kendali kelompok terlarang tersebut.
Laporan kepolisian menyebut wanita ini menyusul pasangannya ke Suriah beberapa tahun lalu. Australia sendiri telah melarang kunjungan ke Raqqa tanpa alasan sah sejak 2014 hingga 2017. Jika terbukti bersalah, ia terancam hukuman 10 tahun penjara untuk setiap poin dakwaan.
Sikap Keras Pemerintah dan Nasib di Kamp Roj
Pemerintah Australia secara konsisten mengutuk tindakan para wanita tersebut. Otoritas menilai mereka telah mendukung militan ISIS. Bahkan, Canberra menolak memberikan bantuan teknis atau finansial dalam proses kepulangan mereka.
Langkah ini bertujuan memberikan sinyal bahwa pemerintah tidak menoleransi dukungan terhadap terorisme. Saat ini, masih ada 21 warga Australia lainnya yang tertahan di Kamp Roj. Para pendukung berencana melakukan pemulangan mandiri dalam waktu dekat. Namun, pemerintah melarang salah satu wanita masuk karena ia berisiko tinggi bagi keamanan nasional.
Kebijakan Hukum dan Perlindungan Anak
Australia memperkenalkan undang-undang eksklusi pada tahun 2019. Aturan ini bertujuan mencegah kembalinya simpatisan ISIS yang kalah perang. Perintah tersebut tidak berlaku bagi anak-anak di bawah usia 14 tahun. Meski begitu, pemerintah berkomitmen tidak memisahkan anak-anak dari ibu mereka selama proses hukum.
Singkatnya, kepulangan kelompok ini menjadi ujian besar bagi sistem peradilan Australia. Dunia kini memantau pembuktian kekejaman mereka di Suriah. Polisi federal sendiri telah menyelidiki keterlibatan warga Australia dalam konflik tersebut selama lebih dari satu dekade.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
