WASHINGTON, POSNEWS.CO.ID – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunda pembentukan dana kompensasi senilai $1{,}8$ miliar dolar AS. Langkah ini terjadi setelah Gedung Putih menghadapi perlawanan sengit dari anggota Kongres asal Partai Republik.
Pemberontakan ini menunjukkan keberanian langka para politisi Republikan untuk melawan Trump secara terbuka. Secara khusus, ketegangan meningkat setelah Trump mendukung Jaksa Agung Texas Ken Paxton dibanding Senator petahana John Cornyn. Akibatnya, perpecahan internal menjelang pemilu paruh waktu kini semakin memanas.
Ultimatum Anggaran dan Penolakan John Thune
Para senator mengambil keputusan tegas saat kembali ke Washington pasca-libur Hari Pahlawan (Memorial Day). Sebab, mereka menghadapi jalan buntu terkait rancangan undang-undang anggaran senilai $72$ miliar dolar AS. Sebagai contoh, dana tersebut berguna untuk membiayai operasi badan imigrasi ICE dan Patroli Perbatasan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemimpin Mayoritas Senat John Thune menegaskan bahwa ia telah mendesak Gedung Putih untuk membatalkan dana tersebut. “Mereka memberi kami ultimatum,” ujar seorang sumber dalam Gedung Putih kepada media. Oleh karena itu, administrasi Trump harus mengalah demi mempercepat pengesahan anggaran keamanan perbatasan.
Asal-Usul Dana Kompensasi dan Intervensi Hukum
Dana kompensasi senilai $1{,}776$ miliar dolar AS ini lahir dari kesepakatan hukum antara Trump dan Departemen Kehakiman. Sebelumnya, Trump melayangkan gugatan senilai $10$ miliar dolar AS terhadap lembaga pajak IRS. Namun, kesepakatan damai tersebut memicu kemarahan besar di kalangan politisi Senat.
Para kritikus menilai program ini sebagai dana taktis ilegal. Sebab, para pelaku penyerangan Gedung Capitol pada 6 Januari 2021 berpotensi menerima pembayaran dari uang pajak rakyat. With demikian, hakim federal di Virginia dan Florida langsung mengeluarkan perintah pembekuan sementara hingga pertengahan bulan ini.
Masa Depan Todd Blanche yang Terancam
Kontroversi ini juga mengancam posisi Todd Blanche yang kini menjabat sebagai Jaksa Agung Sementara. Selama ini, Blanche bergerak cepat mendakwa para musuh politik Trump demi mengamankan posisi permanennya. Sebagai contoh, Departemen Kehakiman mendakwa mantan Direktur FBI James Comey secara pidana.
Namun, kemarahan Senat atas dana kompensasi ini mempersulit peluang Blanche untuk mendapatkan persetujuan resmi. Bahkan, para senator Republikan sempat memarahi Blanche dalam pertemuan tertutup bulan lalu. Oleh sebab itu, Trump kabarnya merasa sangat kecewa meskipun ia memahami situasi politik terkini.
Tekanan Oposisi dan Pemblokiran Permanen
Kubu Demokrat di Senat kini berusaha memastikan agar dana kompensasi tersebut tidak muncul kembali dalam bentuk lain. Oleh karena itu, Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer berkomitmen mengajukan undang-undang pelarangan dana tersebut minggu ini.
Kesepakatan awal sebenarnya juga melarang IRS mengaudit laporan pajak masa lalu milik Trump dan perusahaannya. Akan tetapi, keputusan penundaan ini berpotensi membuka kembali penyelidikan atas urusan keuangan sang presiden. Dengan demikian, pertarungan politik di Washington diperkirakan akan berlangsung semakin sengit.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
