Vonis Nadiem Makarim: 10 Tahun Penjara dan Rekomendasi Usut Dugaan TPPU

Selasa, 30 Juni 2026 - 15:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim . (Posnews/Ist)

Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim . (Posnews/Ist)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Babak akhir perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook akhirnya tiba.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim.

Putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah pada Selasa (30/6/2026) menyatakan Nadiem terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsider, yakni melanggar Pasal 604 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hakim: Jabatan Menteri Harus Menjadi Teladan

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai Nadiem gagal menjalankan amanah sebagai pejabat negara.

“Terdakwa selaku menteri yang seharusnya menjadi teladan justru menyalahgunakan kewenangan jabatannya,” tegas Hakim Purwanto saat membacakan putusan.

Baca Juga :  Red Notice Riza Chalid Resmi Terbit, Polri Sudah Ketahui Lokasi Buronan Korupsi Minyak

Majelis juga menyatakan perbuatan tersebut dilakukan secara terencana, terstruktur, dan sistematis sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar.

Menurut hakim, dampak perkara ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat penyelenggaraan pendidikan, terutama bagi peserta didik di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Selain itu, hakim menilai kondisi ekonomi Nadiem yang sangat berkecukupan tidak dapat dijadikan alasan pembenar atas tindakannya.

Perbuatannya juga dinilai bertentangan dengan komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Sikap Kooperatif Jadi Pertimbangan Meringankan

Meski menjatuhkan hukuman penjara, majelis hakim mempertimbangkan sejumlah hal yang meringankan.

Nadiem dinilai belum pernah dihukum, bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan, serta sebelumnya dikenal memiliki kontribusi dalam pengembangan inovasi pendidikan dan teknologi di Indonesia.

Hakim Tolak Tuntutan Uang Pengganti Rp4,8 Triliun

Dalam putusan yang sama, majelis hakim menolak permintaan jaksa agar Nadiem membayar uang pengganti sekitar Rp4,8 triliun.

Baca Juga :  Buron Kasus Pembunuhan di Rumania Ditangka di Bali oleh Tim Gabungan Polri

Hakim menegaskan penolakan tersebut bukan karena mengabaikan dugaan adanya harta yang tidak seimbang, melainkan karena mekanisme hukum yang digunakan jaksa dinilai tidak tepat.

Majelis menilai upaya menelusuri dugaan harta tersebut lebih tepat dilakukan melalui penyidikan baru menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Oleh karena itu, majelis merekomendasikan penyidik Kejaksaan Agung melanjutkan penelusuran harta tersebut melalui penyidikan tindak pidana pencucian uang,” ujar hakim.

Perkara Belum Berakhir

Vonis 10 tahun penjara menutup persidangan tingkat pertama, tetapi perkara belum berkekuatan hukum tetap.

Sesuai ketentuan hukum acara pidana, jaksa maupun terdakwa masih memiliki hak mengajukan upaya hukum apabila tidak menerima putusan tersebut.

Perkara ini menjadi pengingat bahwa setiap penyelenggara negara memikul tanggung jawab besar dalam mengelola anggaran publik.

Transparansi, akuntabilitas, dan integritas tetap menjadi fondasi utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan setiap kebijakan benar-benar memberi manfaat bagi dunia pendidikan. **

Editor : Hadwan

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

6 Rumah Digeledah Kasus Makar Listyo Sigit Cs, Satu Diduga Jadi Posko
Delapan Nama Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran
Pemerintah Siapkan 31 Ribu Warga Binaan Jadi Lebih Produktif, Ini Programnya
Menhan Sjafrie Siapkan 514 Batalyon di Daerah, Tegaskan Bukan Militerisasi
Kemendag Temukan 96 Pelaku Usaha Bermasalah dalam Pengawasan Impor
KPK Telusuri Dugaan Suap HGB Summarecon, Tiga Pejabat Tinggi ATR/BPN Diperiksa
BNPB Catat Banjir di 8 Daerah, Cuaca Ekstrem Tewaskan Satu Orang
Bareskrim Geledah Posko Makar di Cipete, Gelar Perkara Hari Ini

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 17:18 WIB

6 Rumah Digeledah Kasus Makar Listyo Sigit Cs, Satu Diduga Jadi Posko

Jumat, 20 November 2026 - 06:13 WIB

Delapan Nama Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran

Jumat, 20 November 2026 - 05:38 WIB

Pemerintah Siapkan 31 Ribu Warga Binaan Jadi Lebih Produktif, Ini Programnya

Kamis, 19 November 2026 - 19:48 WIB

Menhan Sjafrie Siapkan 514 Batalyon di Daerah, Tegaskan Bukan Militerisasi

Kamis, 19 November 2026 - 19:10 WIB

Kemendag Temukan 96 Pelaku Usaha Bermasalah dalam Pengawasan Impor

Berita Terbaru

Pertemuan trilateral Trump, Xi, dan Putin di Shenzhen menghasilkan pernyataan bersama soal nuklir, ICC, dan energi. Analis menilai minim terobosan. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Pertemuan Trilateral Trump, Xi, dan Putin Bersejarah

Jumat, 20 Nov 2026 - 13:51 WIB