JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Di tengah duka warga Nusa Tenggara Timur (NTT) akibat gempa, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pemerintah dan seluruh pihak agar bantuan kemanusiaan tidak diselewengkan.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan, praktik korupsi dapat muncul di berbagai sektor.
Karena itu, pemerintah harus memastikan setiap bantuan dan anggaran bencana benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Perilaku korupsi tersebut dalam semua lini, semua sektor. Ada hak masyarakat dan uang negara yang harus digunakan secara maksimal dan baik,” ujar Setyo di Gedung KPK, Senin (17/8/2026).
Peringatan tersebut menjadi penting karena penanganan bencana membutuhkan anggaran, logistik, serta distribusi bantuan dalam jumlah besar.
Jangan sampai warga yang sedang kehilangan rumah dan harta justru kembali menjadi korban akibat bantuan dipotong atau disalahgunakan.
KPK Minta Bantuan Dikelola Transparan
Setyo meminta pemerintah mengutamakan transparansi dalam mengelola bantuan gempa NTT.
Menurut dia, pemerintah pusat, kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah harus berkoordinasi agar bantuan tepat sasaran.
KPK juga menyiapkan pengawasan melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi (Korsup). Langkah tersebut diarahkan untuk memastikan bantuan berjalan sesuai peruntukan.
Selain itu, KPK membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan informasi apabila menemukan dugaan penyalahgunaan bantuan.
“Masyarakat bisa memberikan informasi kepada KPK manakala ada dugaan atau indikasi penyalahgunaan distribusi bantuan,” kata Setyo.
Warga Diminta Jangan Diam
KPK akan menelaah informasi yang masuk sebelum menentukan langkah berikutnya.
Karena itu, masyarakat yang menemukan dugaan bantuan tidak tersalurkan, dipotong, atau digunakan tidak sesuai peruntukan dapat menyampaikan informasi kepada KPK.
Langkah tersebut penting karena masyarakat menjadi pihak yang paling mengetahui kondisi di lapangan.
Namun, laporan dugaan penyalahgunaan tetap harus disertai informasi yang dapat diverifikasi. KPK akan melakukan telaah dan pengkajian sebelum mengambil tindakan sesuai kewenangannya.
Negara Harus Hadir untuk Korban
Setyo menegaskan, pemerintah harus menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk kepentingan masyarakat.
“Orientasinya adalah bagaimana memperbaiki itu. Memanfaatkan, menggunakan, memberdayakan segala aset yang dimiliki pemerintah untuk kepentingan sebesar-besarnya kepada masyarakat,” ujarnya.
Pesan tersebut sejalan dengan langkah pemerintah yang terus mengirim bantuan ke NTT.
Kementerian Pertahanan, misalnya, menyalurkan 20 ton bantuan logistik, termasuk tenda, velbed, makanan, selimut, obat-obatan, serta perangkat komunikasi.
BNPB juga mempercepat distribusi bantuan melalui jalur udara dan laut.
KPK Ingatkan Integritas di Tengah Bencana
Sehari setelah HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Setyo juga mengajak seluruh insan KPK menjaga integritas dan profesionalisme.
Ia menilai pejabat dan penyelenggara negara harus menjalankan amanah dengan jujur serta bertanggung jawab.
KPK sebelumnya juga menyampaikan empati dan solidaritas kepada masyarakat NTT yang terdampak gempa.
Bencana seharusnya melahirkan solidaritas, bukan kesempatan mencari keuntungan.
Ketika warga sedang berjuang menyelamatkan keluarga dan memenuhi kebutuhan dasar, setiap rupiah bantuan harus memiliki tujuan yang jelas. Pemerintah wajib mengawasi.
Aparat harus menindak jika ditemukan penyimpangan. Sementara itu, masyarakat berhak mengawasi dan melaporkan dugaan penyalahgunaan.
Sebab, merampas bantuan korban bencana bukan sekadar pelanggaran terhadap uang negara, tetapi juga mengkhianati harapan orang-orang yang sedang berjuang untuk bangkit. **
Editor : Hadwan
