JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Sehari setelah perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, mahasiswa Universitas Indonesia (UI) justru turun ke jalan.
BEM UI menggelar aksi MerebutKemerdekaan di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Aksi tersebut bukan sekadar perayaan kemerdekaan. BEM UI membawa kritik keras terhadap kondisi sosial, ekonomi, hukum, dan politik nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua BEM UI Yatalathof Ma’shum Imawan mengatakan mahasiswa ingin mempertanyakan makna kemerdekaan yang dirasakan masyarakat.
Menurutnya, kemerdekaan tidak cukup dirayakan melalui seremoni. Pemerintah juga harus memastikan rakyat menikmati kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan.
“Kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya dengan lantang: kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan?” kata Yatalathof dalam keterangan tertulis.
BEM UI Soroti Kedaulatan dan Keadilan
BEM UI menilai kedaulatan Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Mereka menyoroti sejumlah kebijakan perdagangan yang dinilai dapat mengakomodasi kepentingan asing.
Selain itu, mahasiswa mengkritik kondisi penegakan hukum, lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, hingga pemerataan kesejahteraan.
BEM UI juga menilai pemerintah belum sepenuhnya mewujudkan janji tentang negara yang berdaulat, adil, dan makmur.
Kritik tersebut merupakan sikap politik BEM UI dan bukan fakta yang telah diputuskan secara hukum.
Delapan Tuntutan Dibawa ke Jalan
Dalam aksi tersebut, BEM UI menyampaikan delapan tuntutan.
- Menghentikan tindakan negara yang dinilai menekan rakyat.
- Memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- Mewujudkan reforma agraria sejati.
- Menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
- Mengevaluasi total PSN serta menghentikan MBG dan KDMP.
- Menghentikan pemusatan kekuasaan dan pemangkasan TKD serta mengembalikan otonomi daerah.
- Menetapkan status bencana nasional untuk wilayah Sumatra dan Flores serta mempercepat pemulihan daerah terdampak.
- Menghentikan tindakan represif dan intervensi TNI-Polri di ruang sipil serta membubarkan YON TP.
Tuntutan tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya menyoroti persoalan kampus. Mereka membawa isu ekonomi, hukum, pemerintahan, kebencanaan, hingga hubungan sipil-militer.
“Macet Hanya Beberapa Jam”
BEM UI menyadari aksi di kawasan Bundaran HI berpotensi mengganggu lalu lintas Jakarta.
Yatalathof meminta maaf kepada masyarakat yang terdampak kemacetan. Namun, ia membandingkan kemacetan lalu lintas dengan persoalan struktural yang menurutnya berlangsung jauh lebih lama.
Menurutnya, kemacetan jalan hanya berlangsung beberapa jam. Sementara itu, ia menilai pemerintah belum menyelesaikan persoalan lapangan kerja dan keadilan.
BEM UI: Ini Baru Awalan
BEM UI menyebut aksi MerebutKemerdekaan sebagai bagian dari perjuangan mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi rakyat.
Yatalathof mengajak mahasiswa, buruh, petani, guru, pedagang, dan kelompok masyarakat lainnya ikut menyuarakan persoalan yang mereka hadapi.
Ia menilai masyarakat tidak cukup hanya mengenang kemerdekaan melalui seremoni tahunan.
Bagi BEM UI, kemerdekaan harus terasa dalam kehidupan sehari-hari: hukum yang adil, harga yang terjangkau, pekerjaan yang layak, pendidikan yang berkualitas, serta ruang sipil yang bebas untuk menyampaikan pendapat.
Kemerdekaan Bukan Sekadar Upacara
Aksi BEM UI tersebut menjadi pengingat bahwa perayaan kemerdekaan juga dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi perjalanan bangsa.
Pemerintah memiliki tanggung jawab menjalankan kebijakan. Sementara itu, masyarakat memiliki hak untuk mengkritik dan menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab.
Karena itu, perbedaan pandangan tidak seharusnya mematikan ruang dialog. Pemerintah perlu menjawab kritik melalui kebijakan yang tepat, data yang jelas, dan keterbukaan.
Kemerdekaan yang kuat bukan hanya ketika Merah Putih berkibar. Kemerdekaan juga teruji ketika rakyat bebas menyampaikan suara dan negara meresponsnya dengan tindakan nyata.**
Editor : Hadwan
