Polri Komitmen Lindungi Tenaga Medis Lewat Rapat Penyusunan Perpres Perlindungan Nakes

Jumat, 12 September 2025 - 15:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Perwakilan Polri hadiri rapat penyusunan Perpres Perlindungan Tenaga Medis di Poltekkes Kemenkes Jakarta, Jumat (12/9/2025). Dok-Polri

Perwakilan Polri hadiri rapat penyusunan Perpres Perlindungan Tenaga Medis di Poltekkes Kemenkes Jakarta, Jumat (12/9/2025). Dok-Polri

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Polri menegaskan komitmen melindungi tenaga medis dan tenaga kesehatan (nakes) di seluruh Indonesia.

Melalui Baharkam Polri, perwakilan kepolisian menghadiri rapat lanjutan pembahasan Rancangan Perpres Perlindungan Nakes di Poltekkes Kemenkes Jakarta, Jumat (12/9/2025).

Rapat yang digelar Direktorat Pembinaan dan Pengawasan SDM Kesehatan Kemenkes RI ini melanjutkan diskusi pada 28 Agustus 2025.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pembahasan difokuskan pada penyusunan Perpres sebagai payung hukum bagi nakes, terutama yang bertugas di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, dan wilayah rawan konflik.

Baca Juga :  Kasus Kuota Haji Menggelinding, KPK Sebut Pembagian 50:50 Era Yaqut Langgar UU

Kehadiran Kabaharkam Polri Irjen Pol Karyoto, Kakorsabhara Baharkam Polri Irjen Pol M.H. Ritonga, dan Dirpamobvit Brigjen Pol Suhendri S.IK menegaskan keseriusan Polri dalam isu ini.

Peran Polri penting, mengingat Pasal 729 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mewajibkan pemerintah pusat dan daerah menjamin keamanan sesuai kewenangan masing-masing.

Baca Juga :  Program MBG Dievaluasi, 1.512 SPPG Dihentikan Belum Punya Sertifikat Higiene

Selain Polri, rapat juga dihadiri TNI, Kemenhan, Kemendagri, Kominfo, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kementerian PUPR. Kolaborasi lintas sektor ini menunjukkan keseriusan pemerintah menyiapkan regulasi komprehensif.

Perpres ini diharapkan memberi jaminan hukum kuat agar nakes dapat bertugas lebih tenang, bahkan di wilayah paling menantang. Dengan perlindungan memadai, pelayanan kesehatan di daerah sulit bisa berjalan optimal demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. (red)

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Rumah di Bogor Diduga Jadi Posko Makar, Bareskrim Sita Dokumen dan Spanduk
6 Rumah Digeledah Kasus Makar Listyo Sigit Cs, Satu Diduga Jadi Posko
Delapan Nama Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran
Pemerintah Siapkan 31 Ribu Warga Binaan Jadi Lebih Produktif, Ini Programnya
Menhan Sjafrie Siapkan 514 Batalyon di Daerah, Tegaskan Bukan Militerisasi
Kemendag Temukan 96 Pelaku Usaha Bermasalah dalam Pengawasan Impor
KPK Telusuri Dugaan Suap HGB Summarecon, Tiga Pejabat Tinggi ATR/BPN Diperiksa
BNPB Catat Banjir di 8 Daerah, Cuaca Ekstrem Tewaskan Satu Orang

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 16:27 WIB

Rumah di Bogor Diduga Jadi Posko Makar, Bareskrim Sita Dokumen dan Spanduk

Jumat, 20 November 2026 - 17:18 WIB

6 Rumah Digeledah Kasus Makar Listyo Sigit Cs, Satu Diduga Jadi Posko

Jumat, 20 November 2026 - 06:13 WIB

Delapan Nama Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran

Jumat, 20 November 2026 - 05:38 WIB

Pemerintah Siapkan 31 Ribu Warga Binaan Jadi Lebih Produktif, Ini Programnya

Kamis, 19 November 2026 - 19:48 WIB

Menhan Sjafrie Siapkan 514 Batalyon di Daerah, Tegaskan Bukan Militerisasi

Berita Terbaru

Negosiator perundingan iklim PBB COP31 di Antalya, Turki menambah waktu diskusi sehari tanpa kepastian rencana pemangkasan bahan bakar fosil. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

COP31 Di Turki Tambah Waktu Demi Kesepakatan Iklim

Sabtu, 21 Nov 2026 - 21:39 WIB

 Perundingan PBB di Jenewa soal senjata otonom berakhir dengan janji diskusi lanjutan dalam 2 tahun tanpa aturan hukum mengikat. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Perundingan PBB Soal Senjata Otonom Berakhir

Sabtu, 21 Nov 2026 - 21:00 WIB