Percepatan Reforma Agraria Banyuasin, GTRA Pastikan Sertifikat Tanah Tepat Sasaran

Kamis, 2 Oktober 2025 - 09:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Kantor Pertanahan Banyuasin Dhona Fiermansyah usai paparkan langkah teknis reforma agraria. Dok: Posnews

Kepala Kantor Pertanahan Banyuasin Dhona Fiermansyah usai paparkan langkah teknis reforma agraria. Dok: Posnews

BANYUASIN, POSNEWS.CO.ID – Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin ngebut percepat program reforma agraria. Melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), rapat koordinasi digelar demi memastikan legalisasi aset masyarakat tepat sasaran dan berkeadilan.

Rapat yang menghimpun instansi vertikal, pemda, hingga pemangku kepentingan itu fokus membahas strategi penetapan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan rencana redistribusi tanah.

“Inti percepatan ini ada di langkah teknis. Kalau detailnya rapi, penyerahan sertifikat ke warga bisa cepat dan sah,” tegas Kepala Kantor Pertanahan Banyuasin, Dhona Fiermansyah, S.ST., M.M., QRMP, Rabu (1/10/2025).

Baca Juga :  Pemprov DKI Jakarta Segera Perbaiki Fasilitas Umum Rusak Akibat Aksi Unjuk Rasa

Dhona mengurai tiga langkah teknis GTRA 2025:

  1. Verifikasi Lapangan
    Tim GTRA wajib turun ke lokasi TORA, ukur tanah, cek batas, dan validasi data fisik serta yuridis. Tujuannya jelas: cegah tumpang tindih kepemilikan dan sengketa di masa depan.
  2. Penyusunan Daftar Nominatif
    Setelah data beres, tim bikin daftar nominatif calon penerima hak tanah. Daftar diumumkan ke publik, transparan, dan terbuka untuk sanggahan. Cara ini bikin penetapan penerima jadi sah dan nggak bisa digugat.
  3. Koordinasi Pelaksanaan
    Tahap terakhir: koordinasi multi-sektor. Kantor Pertanahan urus pengukuran dan sertifikat, sementara pemda dan kejaksaan bantu soal sosial dan data pendukung. Sinergi ini bikin proses lancar tanpa hambatan.
Baca Juga :  Murid SD di Ciamis Tumbang Usai Santap Bubur MBG, Orangtua Murka

Dhona menegaskan, rapat koordinasi bukan sekadar formalitas. “Ini fondasi teknis percepatan reforma agraria. Dengan kolaborasi, target GTRA 2025 optimis tercapai,” ujarnya.

Kantor Pertanahan Banyuasin berharap program ini jadi katalis pembangunan adil sekaligus memberi kepastian hukum tanah bagi ribuan warga. (red)

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

BMKG Warning Cuaca Banten, Hujan Lebat dan Angin Kencang 3-8 Mei 2026
Zelenskyy Rombak Struktur Tentara dan Naikkan Gaji Prajurit
Pemerintahan Trump Tuduh Era Biden Targetkan Umat Beriman
10 Tewas dalam Serangan Israel di Lebanon Selatan, Hezbollah Balas dengan Drone
Trump Klaim Permusuhan Berakhir Guna Hindari Izin Kongres
AS Tarik 5.000 Pasukan dari Jerman Setelah Perselisihan Trump-Merz
Viral Dosen UIN Jambi Digerebek Istri di Kos Bersama Mahasiswi, Jabatan Dicopot
Pria di Pool Bus MGI Sukabumi Tewas Ditusuk dan Dikeroyok, Polisi Buru Pelaku

Berita Terkait

Minggu, 3 Mei 2026 - 12:40 WIB

BMKG Warning Cuaca Banten, Hujan Lebat dan Angin Kencang 3-8 Mei 2026

Minggu, 3 Mei 2026 - 12:12 WIB

Zelenskyy Rombak Struktur Tentara dan Naikkan Gaji Prajurit

Minggu, 3 Mei 2026 - 11:08 WIB

Pemerintahan Trump Tuduh Era Biden Targetkan Umat Beriman

Minggu, 3 Mei 2026 - 09:59 WIB

10 Tewas dalam Serangan Israel di Lebanon Selatan, Hezbollah Balas dengan Drone

Minggu, 3 Mei 2026 - 08:57 WIB

Trump Klaim Permusuhan Berakhir Guna Hindari Izin Kongres

Berita Terbaru

Transformasi di garis depan. Presiden Volodymyr Zelenskyy mengumumkan reformasi sistemik militer Ukraina mulai Juni 2026 guna mengatasi kekurangan personel dan meningkatkan kesejahteraan pasukan infanteri. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Zelenskyy Rombak Struktur Tentara dan Naikkan Gaji Prajurit

Minggu, 3 Mei 2026 - 12:12 WIB

Ketegangan agama dan politik. Satuan Tugas Penghapusan Bias Anti-Kristen merilis laporan 200 halaman yang menuduh pemerintahan Joe Biden melakukan diskriminasi sistemik terhadap umat Kristen melalui kebijakan pendidikan, hukum, dan simbol negara. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Pemerintahan Trump Tuduh Era Biden Targetkan Umat Beriman

Minggu, 3 Mei 2026 - 11:08 WIB

Ketegangan agama dan politik. Satuan Tugas Penghapusan Bias Anti-Kristen merilis laporan 200 halaman yang menuduh pemerintahan Joe Biden melakukan diskriminasi sistemik terhadap umat Kristen melalui kebijakan pendidikan, hukum, dan simbol negara. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Trump Klaim Permusuhan Berakhir Guna Hindari Izin Kongres

Minggu, 3 Mei 2026 - 08:57 WIB