Tragedy of the Commons: Masalah Lingkungan dari Sudut Pandang Ekonomi

Selasa, 11 November 2025 - 06:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi, Ketika semua orang memiliki akses ke sumber daya yang sama, tidak ada yang bertanggung jawab merawatnya. Inilah

Ilustrasi, Ketika semua orang memiliki akses ke sumber daya yang sama, tidak ada yang bertanggung jawab merawatnya. Inilah "Tragedy of the Commons", logika ekonomi di balik krisis lingkungan. Dok: Istimewa.

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID — Pada tahun 1968, ahli biologi Garrett Hardin mempopulerkan sebuah konsep bernama “Tragedy of the Commons” (Tragedi Milik Bersama). Ia menggunakan analogi sederhana: bayangkan semua penduduk desa memiliki “bersama” sebuah padang rumput.

Setiap peternak, yang bertindak rasional demi kepentingan pribadinya, akan berpikir: “Jika saya menambah satu sapi lagi, saya mendapat 100% keuntungan dari sapi itu. Tapi, semua peternak akan menanggung bersama kerugian akibat rumput yang makin menipis.”

Insentif individu (menambah sapi) yang lebih besar dari biaya individu (kerusakan yang dibagi rata) ini mendorong setiap peternak untuk terus menambah sapi. Hasil tak terhindarkan: padang rumput itu hancur dan tidak ada yang bisa menggunakannya lagi. Inilah tragedi itu.

Sumber Daya Milik Bersama: Dari Ikan Hingga Udara

Analogi Hardin berlaku sempurna untuk banyak masalah lingkungan paling mendesak di dunia. Sumber daya ini—yang para ahli kenal sebagai Common-Pool Resources (CPR)—memiliki dua karakteristik: sulit untuk melarang orang mengaksesnya, tetapi penggunaan oleh satu orang akan mengurangi ketersediaannya untuk orang lain.

Contoh klasiknya meliputi:

  • Perikanan di Laut Lepas: Setiap kapal penangkap ikan memiliki insentif untuk menangkap ikan sebanyak mungkin. Tidak ada kapal yang mau mengurangi tangkapannya secara sukarela, karena kapal lain akan menangkap ikan yang mereka “sisakan”. Perilaku ini menyebabkan penangkapan ikan berlebih (overfishing) dan kolapsnya populasi ikan.
  • Udara Bersih/Atmosfer: Setiap pabrik atau negara memiliki insentif untuk berpolusi (karena lebih murah) demi keuntungan pribadi. Akan tetapi, seluruh dunia menanggung biaya dari perubahan iklim.
  • Hutan dan Sumber Air Tanah: Setiap individu menebang pohon atau menyedot air tanah secepat mungkin untuk keuntungan pribadi, sebelum orang lain mengambilnya lebih dulu.
Baca Juga :  Uni Eropa Melunak: Target Nol Emisi 2035 Direvisi

Penyebab: ‘Free-Rider’ dan Ketiadaan Hak Milik

Tragedi ini terjadi bukan karena manusia itu jahat, tetapi karena sistem insentifnya salah. Penyebab utamanya ada dua:

  1. Tidak Adanya Hak Kepemilikan yang Jelas: Siapa “pemilik” atmosfer atau Samudra Pasifik? Karena tidak ada pemilik yang jelas, tidak ada yang memiliki otoritas atau insentif jangka panjang untuk merawat dan melestarikannya.
  2. Perilaku Free-Rider (Penunggang Gratis): Jika sebuah negara secara sukarela mengurangi emisi (yang biayanya mahal), mereka menanggung semua biayanya sendirian. Namun, semua negara (termasuk yang tetap berpolusi) menikmati manfaat dari udara yang sedikit lebih bersih. Hal ini mendorong perilaku untuk “menunggang gratis” dari upaya orang lain.

Privatisasi, Regulasi, atau Komunitas?

Ekonomi menawarkan beberapa solusi untuk mengatasi tragedi ini, yang pada dasarnya mencoba menciptakan insentif untuk pelestarian:

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

  1. Privatisasi (Solusi ala Coase): Solusi paling sederhana adalah memberikan hak kepemilikan yang jelas. Jika satu orang memiliki padang rumput, pemilik itu akan mengelolanya secara berkelanjutan (tidak membiarkannya hancur) agar ia bisa terus mendapat untung di masa depan.
  2. Regulasi Pemerintah (Solusi ‘Top-Down’): Ketika privatisasi tidak memungkinkan (seperti atmosfer), pemerintah harus turun tangan. Pemerintah menetapkan aturan main: memberlakukan pajak karbon (membuat polusi jadi mahal), memberlakukan kuota penangkapan ikan, atau melarang penebangan liar.
  3. Pengelolaan Berbasis Komunitas (Solusi Elinor Ostrom): Solusi ini membantah Hardin. Pemenang Nobel Ekonomi, Elinor Ostrom, membuktikan bahwa tragedi ini tidak tak terhindarkan. Ia mendokumentasikan banyak komunitas di seluruh dunia yang berhasil mengelola sumber daya bersama (seperti irigasi, hutan) selama ratusan tahun. Kuncinya adalah aturan main lokal yang kuat, pemantauan bersama, dan sanksi sosial yang jelas yang komunitas itu sendiri ciptakan.
Baca Juga :  Pembunuh Anak Politikus PKS Cilegon Ajukan Praperadilan, Uji Penetapan Tersangka

Mengatasi Keberlanjutan dengan Insentif

“Tragedy of the Commons” adalah alat analisis yang kuat untuk memahami inti dari krisis keberlanjutan. Masalah lingkungan bukanlah murni masalah teknis, melainkan masalah insentif ekonomi.

Kita tidak bisa hanya mengandalkan “kesadaran” orang untuk berhenti mengeksploitasi. Untuk menyelamatkan “padang rumput” global kita—baik itu lautan, hutan, maupun atmosfer—kita harus merancang sistem insentif yang cerdas.

Baik melalui kepemilikan privat, regulasi pemerintah yang tegas, atau aturan main komunitas yang adil, tujuannya sama: menyelaraskan kepentingan pribadi jangka pendek dengan keberlanjutan kolektif jangka panjang.

Penulis : Ahmad Haris Kurnia

Editor : Ahmad Haris Kurnia

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Jutaan Warga AS Turun ke Jalan Protes Kebijakan Deportasi
20.000 Pelaut di Selat Hormuz Alami Krisis Pangan
Ancaman Nuklir Permanen: Kim Jong Un Pantau Uji Coba Mesin Rudal Berdaya Dorong 2.500 Kiloton
Kyoto Pertimbangkan Bangun Gedung 60 Meter dekat Stasiun
Update Arus Balik Lebaran 2026, 186 Ribu Kendaraan Serbu Jabodetabek
Membongkar Bias Gender dalam Studi Keamanan Global
Tantangan Ekonomi Perempuan dalam Ekonomi Gig
Membedah Ekofeminisme dan Krisis Ekologi Global

Berita Terkait

Minggu, 29 Maret 2026 - 20:00 WIB

Jutaan Warga AS Turun ke Jalan Protes Kebijakan Deportasi

Minggu, 29 Maret 2026 - 19:30 WIB

20.000 Pelaut di Selat Hormuz Alami Krisis Pangan

Minggu, 29 Maret 2026 - 18:30 WIB

Ancaman Nuklir Permanen: Kim Jong Un Pantau Uji Coba Mesin Rudal Berdaya Dorong 2.500 Kiloton

Minggu, 29 Maret 2026 - 18:00 WIB

Kyoto Pertimbangkan Bangun Gedung 60 Meter dekat Stasiun

Minggu, 29 Maret 2026 - 17:56 WIB

Update Arus Balik Lebaran 2026, 186 Ribu Kendaraan Serbu Jabodetabek

Berita Terbaru

Pemberontakan sipil di seluruh negeri. Gelombang ketiga aksi

INTERNASIONAL

Jutaan Warga AS Turun ke Jalan Protes Kebijakan Deportasi

Minggu, 29 Mar 2026 - 20:00 WIB

Sisi gelap perang energi. Sekitar 20.000 pelaut sipil kini terperangkap di kawasan Teluk, menghadapi kelangkaan pasokan dasar dan ancaman serangan udara saat operator kapal mulai mengabaikan hak-hak keselamatan mereka. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

20.000 Pelaut di Selat Hormuz Alami Krisis Pangan

Minggu, 29 Mar 2026 - 19:30 WIB

Ilustrasi, Modernisasi vs Tradisi. Kyoto mengkaji rencana pelonggaran batas tinggi bangunan dari 31 meter menjadi 60 meter guna menarik investasi, memicu perdebatan mengenai identitas visual ibu kota kuno Jepang tersebut. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Kyoto Pertimbangkan Bangun Gedung 60 Meter dekat Stasiun

Minggu, 29 Mar 2026 - 18:00 WIB