Bencana di Sumatera, Korban Banjir dan Longsor Digartiskan BPJS hingga Sertifikat Tanah

Minggu, 14 Desember 2025 - 14:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua MPR Ahmad Muzani menyalurkan bantuan dan menyampaikan BPJS Kesehatan serta sertifikat tanah digratiskan bagi korban banjir dan longsor di Aceh. (Posnews/Humas Sumbnar)

Ketua MPR Ahmad Muzani menyalurkan bantuan dan menyampaikan BPJS Kesehatan serta sertifikat tanah digratiskan bagi korban banjir dan longsor di Aceh. (Posnews/Humas Sumbnar)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Bantuan bagi korban bencana alam di Sumatera terus mengalir. Ketua MPR RI Ahmad Muzani turun langsung menyalurkan bantuan bagi korban banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Kabar penting ikut dibawa: iuran BPJS Kesehatan dan sertifikasi tanah korban bencana digratiskan.

Muzani menegaskan, warga terdampak tetap mendapat layanan kesehatan maksimal tanpa dipungut biaya. Selain itu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) membebaskan biaya sertifikat tanah bagi rumah warga yang rusak atau hilang akibat bencana.

“BPJS Kesehatan digratiskan. Sertifikat tanah juga kami bebaskan untuk masyarakat terdampak,” ujar Muzani, Minggu (14/12/2025).

Baca Juga :  MUI Berubah Sikap Usai Bertemu Prabowo, Dukung Indonesia Masuk Dewan Perdamaian Gaza

Hasil tinjauan di Aceh Utara menunjukkan kondisi darurat. Dari 27 kecamatan, 25 kecamatan rusak berat, sisanya rusak ringan. Praktis, hampir seluruh wilayah kabupaten terdampak bencana.

Lebih parah lagi, lebih dari 100 ribu warga mengungsi. Namun, banyak pengungsi belum tertampung di hunian sementara.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Mereka terpaksa menumpang di rumah keluarga, sekolah, hingga masjid yang berada di dataran lebih tinggi.

Kondisinya memprihatinkan. Rumah hancur, sawah rusak, ternak hilang. Bahkan ada keluarga yang meninggal dan hilang,” ungkap Muzani.

Baca Juga :  Bencana Sumatera, Tito Karnavian Gerakkan Garmen Nasional Kirim 106 Ribu Pakaian

Warga kini mendesak pemulihan akses jalan agar bantuan lancar. Menjelang Ramadhan, mereka juga berharap pemerintah segera membangun rumah singgah dan hunian tetap.

Di sektor pendidikan, Muzani menyebut pemerintah mulai membagikan school kit agar anak-anak bisa kembali bersekolah. “Sekolah tidak boleh berhenti meski bencana melanda,” tegasnya.

Sementara itu, bantuan MPR berisi kebutuhan pokok, mulai dari bahan makanan, perlengkapan bayi, kebutuhan perempuan, hingga obat-obatan.

Bantuan ini terbatas, tapi perhatian Presiden Prabowo sangat besar. Gotong royong bangsa ini masih hidup,” tutup Muzani. (red)

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Jepang Pertimbangkan Nasionalisasi Pabrik Senjata di Tengah Kontroversi Terminologi
Kedaulatan Digital: Menjerat Raksasa Teknologi dalam Rezim Pajak Global 2026
Kutukan Sumber Daya Baru: Menakar Nasib Negara Pemilik Nikel dan Litium dalam Pusaran Transisi Energi
Polisi Ditabrak Bus Pariwisata di Madiun, Kaki Patah – Sopir Nekat Terobos Larangan
Ribuan ASN DKI Serbu Balai Kota Usai Lebaran 2026, Gubernur Tegas Soal Sanksi
Perang Semikonduktor: Perebutan Rantai Pasok Global di Tengah Rivalitas AS-Tiongkok
Proteksionisme Baru: Mengapa Negara Maju Mulai Meninggalkan Narasi Perdagangan Bebas?
Perangkap Utang atau Investasi? Membedah Merkantilisme di Balik Diplomasi Infrastruktur Tiongkok

Berita Terkait

Rabu, 25 Maret 2026 - 15:05 WIB

Jepang Pertimbangkan Nasionalisasi Pabrik Senjata di Tengah Kontroversi Terminologi

Rabu, 25 Maret 2026 - 14:03 WIB

Kedaulatan Digital: Menjerat Raksasa Teknologi dalam Rezim Pajak Global 2026

Rabu, 25 Maret 2026 - 12:58 WIB

Kutukan Sumber Daya Baru: Menakar Nasib Negara Pemilik Nikel dan Litium dalam Pusaran Transisi Energi

Rabu, 25 Maret 2026 - 12:26 WIB

Polisi Ditabrak Bus Pariwisata di Madiun, Kaki Patah – Sopir Nekat Terobos Larangan

Rabu, 25 Maret 2026 - 12:12 WIB

Ribuan ASN DKI Serbu Balai Kota Usai Lebaran 2026, Gubernur Tegas Soal Sanksi

Berita Terbaru