Menteri HAM Dorong Penghapusan Jejak Digital bagi Terdakwa Tak Bersalah

Kamis, 21 Mei 2026 - 17:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri HAM Natalius Pigai. (Posnews/Ist)

Menteri HAM Natalius Pigai. (Posnews/Ist)

BANDUNG, POSNEWS.CO.ID – Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menyoroti praktik pemberitaan terhadap terdakwa sebelum ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Menurut Pigai, hukum HAM internasional melarang pemberitaan yang menggiring opini publik hingga memicu penghakiman terhadap seseorang sebelum dinyatakan bersalah oleh pengadilan.

Pernyataan itu disampaikan Pigai dalam Kelas Jurnalis HAM di Bandung, Jawa Barat, Rabu (20/5/2026).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Dalam instrumen HAM internasional, seseorang yang masih berproses di pengadilan tidak boleh diberitakan secara tendensius karena bisa melanggar HAM,” ujar Pigai dikutip, Kamis (21/5/2026).

Kementerian HAM Siapkan Aturan Right to be Forgotten

Meski begitu, Pigai mengakui praktik tersebut sulit diterapkan di Indonesia karena adanya kebebasan pers dan prinsip right to know.

Karena itu, Kementerian HAM kini menyiapkan aturan right to be forgotten dalam rancangan beleid HAM terbaru.

Baca Juga :  Calya Ugal-ugalan dan Lawan Arah di Gunung Sahari Diamuk Massa, Polisi Amankan 2 Orang

Aturan itu memungkinkan seseorang meminta penghapusan jejak digital apabila terbukti tidak bersalah di pengadilan.

“Kalau seseorang dituduh lalu ternyata tidak bersalah, dia bisa meminta seluruh konten dan jejak digitalnya dihapus,” tegas Pigai.

Indeks HAM Indonesia 2024 Masih Medioker

Dalam kesempatan itu, Pigai juga memaparkan Indeks HAM Indonesia 2024 yang berada di angka 63,20.

Nilai tersebut terdiri dari dimensi sipil dan politik sebesar 58,28 serta dimensi ekonomi, sosial, dan budaya sebesar 68,97.

“Indonesia belum bisa disebut terbaik, tapi juga belum buruk. Posisinya masih medioker,” katanya.

Hak Hidup Jadi Catatan Merah

Pigai menjelaskan, variabel jaminan hak hidup menjadi indikator terendah dengan skor 22,08.

Namun, ia menegaskan rendahnya skor itu tidak sepenuhnya disebabkan kekerasan aparat negara.

Menurutnya, faktor lain seperti tingginya angka kematian ibu dan bayi, stunting, kelaparan, hingga penyakit menular juga memengaruhi penilaian HAM di Indonesia.

Baca Juga :  Prabowo Peringatkan Dampak Perang Dunia Ketiga, Indonesia Pasti Kena

“Jangan langsung menganggap hak hidup hanya soal kekerasan negara. Angka kematian ibu, bayi, stunting, dan penyakit juga memengaruhi,” jelasnya.

Pigai Sebut Indonesia Masih Aman

Pigai juga menilai kondisi keamanan Indonesia masih tergolong baik dibanding banyak negara lain.

Ia mengaku masih bisa beraktivitas tanpa pengawalan, bahkan naik motor sendiri tanpa gangguan.

“Indonesia ini aman. Saya jalan pakai sandal dan naik motor sendiri juga tidak ada masalah,” ujarnya.

Pigai bahkan menyinggung Presiden Prabowo Subianto yang dinilai bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat tanpa gangguan keamanan.

Menurutnya, kondisi itu tercermin dalam skor jaminan hak atas kebebasan dan keamanan pribadi yang mencapai 83,62 dalam Indeks HAM Indonesia 2024.

Angka tersebut menjadi salah satu indikator tertinggi setelah kebebasan berserikat dan kebebasan berpikir serta berkeyakinan. **

Editor : Hadwan

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

UMK 2027 Segera Ditetapkan, Ini Pesan Menaker Yassierli kepada Bupati dan Wali Kota
Gerbong Mutasi Polri Bergerak! 6 Kapolda dan 6 Wakapolda Berganti, Ini Daftarnya
Rumah di Bogor Diduga Jadi Posko Makar, Bareskrim Sita Dokumen dan Spanduk
6 Rumah Digeledah Kasus Makar Listyo Sigit Cs, Satu Diduga Jadi Posko
Delapan Nama Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran
Pemerintah Siapkan 31 Ribu Warga Binaan Jadi Lebih Produktif, Ini Programnya
Menhan Sjafrie Siapkan 514 Batalyon di Daerah, Tegaskan Bukan Militerisasi
Kemendag Temukan 96 Pelaku Usaha Bermasalah dalam Pengawasan Impor

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 17:09 WIB

UMK 2027 Segera Ditetapkan, Ini Pesan Menaker Yassierli kepada Bupati dan Wali Kota

Minggu, 22 November 2026 - 14:08 WIB

Gerbong Mutasi Polri Bergerak! 6 Kapolda dan 6 Wakapolda Berganti, Ini Daftarnya

Sabtu, 21 November 2026 - 16:27 WIB

Rumah di Bogor Diduga Jadi Posko Makar, Bareskrim Sita Dokumen dan Spanduk

Jumat, 20 November 2026 - 17:18 WIB

6 Rumah Digeledah Kasus Makar Listyo Sigit Cs, Satu Diduga Jadi Posko

Jumat, 20 November 2026 - 06:13 WIB

Delapan Nama Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran

Berita Terbaru

Hakim Distrik AS Leonie Brinkema memblokir proyek pembangunan gapura peringatan pemerintahan Donald Trump setinggi 250 kaki tanpa batas. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Hakim Federal Kedua Blokir Pembangunan Gapura Peringatan

Minggu, 22 Nov 2026 - 15:10 WIB