JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM non-subsidi di Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026) malam, memunculkan sinyal meningkatnya suhu politik dan sosial di tengah tekanan ekonomi yang dirasakan sebagian masyarakat.
Meski hanya melibatkan sekitar 25 peserta, massa sempat menyalakan api kecil di badan jalan. Aksi tersebut menunjukkan potensi eskalasi apabila pemerintah tidak segera merespons berbagai persoalan ekonomi secara tepat.
Sejumlah pengamat menilai kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya hidup, dan energi kerap memicu gelombang protes yang lebih besar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Isu ekonomi dan wacana aksi “Reformasi Jilid II” terus ramai di media sosial dalam beberapa pekan terakhir.
Karena itu, aparat dan pemerintah perlu mewaspadai meluasnya aksi serupa yang berpotensi menarik dukungan masyarakat.
Waspadai Potensi Gejolak Politik
Meski aparat berhasil mengendalikan situasi di Cikini dan mencegah kerusuhan, aksi tanpa pemberitahuan resmi itu tetap menunjukkan adanya dinamika sosial yang perlu dicermati.
Sejumlah pihak menilai persoalan ekonomi, ketidakpuasan publik, dan mobilisasi opini di media sosial berpotensi memicu gejolak politik pada paruh kedua 2026.
Dalam situasi tersebut, pemerintah perlu memperkuat komunikasi publik, membuka ruang dialog, dan merespons aspirasi masyarakat secara cepat, selain menjaga keamanan.
Polisi Gerak Cepat Cegah Kericuhan
Kapolsek Metro Menteng AKBP Braiel Arnold Rondonuwu mengatakan jajarannya langsung mendatangi lokasi setelah menerima laporan masyarakat.
“Kami langsung membubarkan massa dan memadamkan api,” kata Braiel.
Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Sumantri mengatakan massa hanya memakai sebagian lajur Jalan Cikini Raya sehingga lalu lintas tetap berjalan.
Sekitar pukul 21.30 WIB, massa membubarkan diri dan aparat mengembalikan situasi ke kondisi normal.
Stabilitas Nasional Jadi Perhatian
Peristiwa di Cikini mengingatkan pemerintah untuk tidak hanya mengandalkan aparat keamanan, tetapi juga merespons persoalan masyarakat dengan cepat.
Jika pemerintah mengelola aspirasi publik melalui dialog dan kebijakan yang tepat, pemerintah dapat menekan potensi gejolak sosial maupun politik.
Sebaliknya, jika berbagai keluhan masyarakat terus menumpuk, kelompok-kelompok tertentu berpotensi menggelar aksi yang lebih besar di berbagai daerah. **
Editor : Hadwan
