JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI mendorong percepatan pembangunan di Kepulauan Meranti, Riau.
Pemerintah tidak hanya fokus membangun infrastruktur, tetapi juga ingin memperkuat pelayanan publik, ketahanan wilayah, dan ekonomi masyarakat di kawasan terdepan Indonesia.
Sekretaris BNPP RI Makhruzi Rahman menyampaikan hal itu saat menerima audiensi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah usulan strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan.
“Pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat ketahanan wilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah terdepan Indonesia,” kata Makhruzi, dikutip Sabtu (25/7/2026).
Kepulauan Meranti Dinilai Punya Posisi Strategis
BNPP menilai Kepulauan Meranti memiliki posisi strategis karena berada di kawasan terdepan Indonesia.
Karena itu, pemerintah pusat menilai pembangunan di wilayah tersebut membutuhkan perhatian dan dukungan berkelanjutan.
Makhruzi mengatakan, berbagai aspirasi yang disampaikan Pemkab Kepulauan Meranti akan menjadi bahan penguatan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
“Berbagai usulan yang disampaikan hari ini menjadi perhatian kami. Kami akan mendorongnya melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar pembangunan kawasan perbatasan berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Kepulauan Meranti H. Asmar memaparkan sejumlah persoalan yang masih menghambat pembangunan di wilayahnya.
Menurut Asmar, Kepulauan Meranti memiliki potensi ekonomi dan geografis yang besar.
Namun, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan serius, mulai dari keterisolasian wilayah, minimnya infrastruktur dasar, hingga ancaman abrasi pantai.
“Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan kawasan yang berada di garda terdepan negara dengan potensi yang sangat besar,” ujar Asmar.
“Namun, kami juga menghadapi tantangan nyata, mulai dari keterisolasian wilayah, keterbatasan infrastruktur dasar, hingga abrasi pantai yang terus mengancam wilayah perbatasan setiap tahunnya,” sambungnya.
Enam Usulan Prioritas Pembangunan
Dalam audiensi tersebut, Pemkab Kepulauan Meranti menyampaikan enam kebutuhan strategis yang dinilai mendesak untuk segera mendapat dukungan pemerintah pusat.
Salah satu usulan tersebut ialah pembangunan pelabuhan internasional atau Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
Fasilitas itu diharapkan dapat menjadi pintu keluar-masuk resmi bagi masyarakat sekaligus mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi.
Selain itu, keberadaan pintu perbatasan resmi juga dinilai penting untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia.
Dengan demikian, masyarakat dapat melakukan perjalanan melalui jalur yang legal, aman, dan tertib.
Pemkab Kepulauan Meranti juga mengusulkan pengadaan ambulans laut.
Fasilitas tersebut dinilai penting untuk memperkuat layanan kesehatan bagi masyarakat di pulau-pulau terluar yang selama ini menghadapi kendala akses akibat kondisi geografis.
“Kami sangat berharap alokasi program ini dapat segera direalisasikan demi menghadirkan hunian yang layak, sehat, dan aman bagi masyarakat kita di perbatasan,” kata Asmar.
Pemkab Kepulauan Meranti berharap pemerintah pusat segera menindaklanjuti berbagai usulan tersebut.
Sebab, percepatan pembangunan dinilai menjadi kunci untuk membuka akses, memperkuat ekonomi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia. **
Editor : Hadwan
