JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Belasan ribu nelayan dan pelaku usaha perikanan dari berbagai daerah di Indonesia menggelar aksi unjuk rasa nasional di depan Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (18/12/2025).
Massa menyuarakan tuntutan reformasi kebijakan perikanan yang dinilai belum berpihak pada nelayan.
Sejak pagi, belasan ribu massa bergerak long march dari kawasan IRTI Monas menuju Kantor KKP. Sepanjang perjalanan, nelayan dan pelaku usaha perikanan meneriakkan yel-yel “Hidup Nelayan” sebagai simbol perlawanan dan solidaritas.
Aksi berjalan tertib meski massa memadati ruas jalan utama di sekitar Gambir.
Massa Nelayan Datang dari Seluruh Nusantara
Massa aksi datang dari berbagai daerah pesisir, antara lain Muara Baru, Muara Angke, Indramayu, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Brebes, Batang, Pati, Rembang, Tuban, Lamongan, Probol inggo, Banyuwangi, Madura, Demak, Semarang, Jember, Sibolga, Bitung, Sulawesi Selatan, Riau, Kalimantan Selatan, Bali, Lombok, hingga Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kehadiran nelayan lintas daerah menegaskan bahwa tuntutan ini bersifat nasional dan menyentuh langsung kehidupan masyarakat pesisir.
Ketua Umum Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI), Hadi Sutrisno, membuka rangkaian orasi dengan menyampaikan poin-poin strategis tuntutan nelayan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami sepakat mendesak pemerintah memperbaiki tata kelola perikanan. Tuntutan utama kami adalah menolak kapal asing, menghapus PBB laut, menurunkan PNBP menjadi 3 persen, serta menolak penangkapan ikan terukur atau sistem zonasi,” tegas Hadi di hadapan massa.
Nelayan Desak Format Ulang Kebijakan KKP
Selanjutnya, Hadi Sutrisno membakar semangat massa dengan yel-yel persatuan. Ia menegaskan nelayan dan pelaku usaha perikanan solid menuntut format ulang kebijakan KKP yang dinilai berdampak negatif terhadap aktivitas melaut dan keberlangsungan usaha.
Menurutnya, kebijakan yang tidak melibatkan nelayan berpotensi memperparah kondisi ekonomi pesisir.
Sementara itu, Sekjen SNI James Then melanjutkan orasi dari atas mobil komando. Ia menegaskan nelayan harus dilibatkan langsung dalam perumusan kebijakan perikanan nasional.
“Nelayan dan pelaku usaha perikanan paling paham kondisi di laut. Karena itu, pemerintah wajib melibatkan kami agar kebijakan KKP tepat sasaran dan tidak menyengsarakan nelayan,” seru James.
Selain pimpinan SNI, sejumlah perwakilan nelayan dari berbagai daerah turut menyampaikan orasi. Mereka menyuarakan aspirasi seragam, yakni penolakan kebijakan yang dianggap membebani nelayan kecil dan usaha perikanan tradisional.
Perwakilan Massa Masuk KKP, Aksi Berlanjut ke Setneg
Setelah sekitar dua jam berorasi, sekitar 20 perwakilan nelayan masuk ke Kantor KKP untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
Usai pertemuan tersebut, massa berpindah ke Kantor Sekretariat Negara (Setneg).
Di lokasi tersebut, perwakilan SNI, KKP, dan Sekretariat Negara melakukan audiensi dan mediasi.
Hingga Kamis siang, belasan ribu nelayan masih bertahan di sekitar lokasi sambil menunggu hasil mediasi. Massa membentangkan spanduk dan poster berisi tuntutan reformasi kebijakan perikanan.
Massa menegaskan akan terus bertahan hingga pemerintah merealisasikan seluruh tuntutan mereka.
Untuk menjaga situasi tetap kondusif, aparat gabungan dari kepolisian dan instansi terkait melakukan pengamanan.
Petugas juga mengalihkan arus lalu lintas di sekitar lokasi karena aksi menutup sebagian ruas jalan. (MR)
