JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus) menjadi salah satu pekerjaan besar Pemerintah Aceh menjelang berakhirnya masa pemberian dana tersebut pada 2027.
Untuk memperjuangkan kepastian anggaran itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Pertemuan tersebut tidak hanya membahas anggaran. Mualem juga membawa persoalan kepastian hukum bendera Aceh, status tanah wakaf Blang Padang, hingga sejumlah agenda pembangunan dan perdamaian di wilayah berjuluk Serambi Mekkah itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mualem hadir didampingi Staf Khusus Gubernur Aceh T. Irsyadi. Sementara itu, Prabowo menerima mereka bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Menurut Mualem, komunikasi langsung dengan pemerintah pusat diperlukan agar berbagai aspirasi masyarakat Aceh memperoleh perhatian dan jalan penyelesaian.
“Kita ingin semua persoalan dan aspirasi Aceh dapat dibicarakan dengan baik bersama pemerintah pusat. Dana Otsus harus terus diperjuangkan keberlanjutannya dan dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat. Begitu juga persoalan bendera, Blang Padang, serta berbagai perkembangan di Aceh semuanya perlu mendapat perhatian dan penyelesaian yang baik,” kata Mualem.
Dana Otsus Jadi Perhatian Menjelang 2027
Keberlanjutan Dana Otsus menjadi isu penting karena ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengatur masa pemberian dana tersebut selama 20 tahun.
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, skema Dana Otsus akan berakhir pada 2027. Karena itu, pemerintah dan DPR tengah membahas perubahan UU Pemerintahan Aceh sebagai landasan untuk menentukan kelanjutan kebijakan tersebut.
Badan Legislasi DPR sebelumnya telah menyepakati usulan perpanjangan Dana Otsus dalam pembahasan rancangan perubahan UU Pemerintahan Aceh.
Namun, besaran dan ketentuan akhirnya masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah.
Bagi masyarakat Aceh, kepastian anggaran ini penting karena Dana Otsus selama ini menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.
Bendera Aceh dan Blang Padang Ikut Dibahas
Selain persoalan anggaran, Mualem turut meminta perhatian pemerintah pusat terhadap penyelesaian dan kepastian hukum bendera Aceh.
Persoalan tersebut telah lama menjadi bagian dari pembahasan mengenai pelaksanaan kekhususan Aceh.
Pemerintah daerah berharap komunikasi dengan pemerintah pusat dapat membuka ruang penyelesaian yang baik sesuai ketentuan hukum.
Mualem juga mengangkat status tanah wakaf Blang Padang di Banda Aceh. Kawasan yang memiliki nilai historis dan sosial bagi masyarakat tersebut membutuhkan kepastian status agar persoalannya tidak terus berlarut.
Tidak berhenti di situ, pertemuan tersebut juga membahas tindak lanjut surat kepresidenan tahun 2017 terkait PT Patriot Nusantara Aceh (PATNA), percepatan tindak lanjut keputusan mengenai Blok Rantau, serta usulan pembentukan dana abadi bagi mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Mualem menyebut Prabowo menyambut baik berbagai usulan yang disampaikan. Meski demikian, belum ada pengumuman keputusan final untuk seluruh agenda tersebut.
Mualem Ingatkan Pentingnya Menjaga Perdamaian
Di tengah pembahasan persoalan anggaran dan kekhususan daerah, Mualem juga menekankan pentingnya menjaga keamanan serta perdamaian Aceh.
Menurutnya, stabilitas yang telah terbangun harus dipelihara melalui kerja sama seluruh elemen masyarakat dan dukungan pemerintah pusat.
Dengan situasi yang aman, pemerintah daerah dapat lebih leluasa mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan warga.
“Yang paling utama adalah bagaimana Aceh tetap aman, damai, dan pembangunan berjalan dengan baik. Kita ingin hubungan antara Aceh dan pemerintah pusat semakin kuat demi kepentingan masyarakat dan masa depan Aceh,” ujar Mualem.
Pertemuan di Istana tersebut menjadi momentum bagi Pemerintah Aceh untuk menyampaikan langsung sejumlah persoalan strategis kepada Presiden.
Kini, masyarakat menantikan tindak lanjut pemerintah, terutama mengenai kepastian Dana Otsus dan penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan kekhususan Aceh. **
Editor : Hadwan
