DPR AS Sahkan RUU Sanksi dan Tarif Rusia

Jumat, 18 September 2026 - 07:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Donald Trump melontarkan lelucon soal nama Mohammad dan presiden Iran saat kampanye di Georgia, memicu kritik dari kelompok advokasi Muslim. Dok: Istimewa.

Donald Trump melontarkan lelucon soal nama Mohammad dan presiden Iran saat kampanye di Georgia, memicu kritik dari kelompok advokasi Muslim. Dok: Istimewa.

POSNEWS.CO.ID, WASHINGTON — DPR Amerika Serikat menyetujui rancangan undang-undang sanksi serta tarif baru terhadap Rusia pada Rabu. Undang-undang ini bernama Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026.

Pengesahan RUU dan Penghormatan Mendiang Senator

Keputusan pemungutan suara DPR AS berakhir dengan hasil 262-159. Senat Amerika Serikat telah meloloskan RUU ini bulan lalu dengan hasil 86-11.

Penamaan undang-undang ini bertujuan menghormati mendiang Senator Lindsey Graham. Graham meninggal dunia secara mendadak pada 11 Juli lalu. Oleh karena itu, pengesahan RUU ini menjadi momentum penting bagi Kongres AS.

Target Sanksi Industri Energi dan Wewenang Tarif

Undang-undang ini menyasar sektor energi dan pertahanan Rusia secara langsung. Aturan ini menargetkan armada kapal tanker gelap (shadow fleet) Rusia.

Selain itu, aturan ini memberi wewenang penetapan tarif bagi Presiden Donald Trump. Presiden dapat mengenakan tarif impor terhadap Tiongkok dan India. Kebijakan tarif bertujuan menekan ketergantungan pasokan minyak dari Rusia. Sementara itu, undang-undang ini memperpanjang sanksi ekonomi terhadap Iran.

Baca Juga :  Serangan Kediaman Putin: Dubes AS Ragukan Klaim Rusia

Perdebatan Politik dan Respons Internasional

Pemimpin Demokrat Hakeem Jeffries melontarkan kritik keras terhadap undang-undang ini. Jeffries menilai aturan ini memberi wewenang tarif tanpa batas bagi presiden.

Namun, politisi Republik Michael McCaul menyambut positif pengesahan undang-undang tersebut. McCaul menegaskan undang-undang ini mendesak Vladimir Putin ke meja perundingan. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyampaikan terima kasih atas dukungan Amerika Serikat. Dengan demikian, RUU kini resmi menunggu penandatanganan Presiden Donald Trump.

Penulis : Ahmad Haris Kurnia

Editor : Ahmad Haris Kurnia

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Ribuan Warga India Protes Kebijakan Penghapusan Daftar Pemilih
PM Kanada Dan Presiden AS Bahas Kesepakatan Perdagangan
Polisi Israel Bebaskan Tersangka Suap Pemilih, Upaya Likud
Politisi Jerman Kecam Kerusuhan Demonstrasi Pemuda
UEA Berharap Mediasi Qatar Berhasil Mencegah Konflik
167 Warga Sipil Berhasil Dievakuasi dari Oleshky Kherson
Penembakan Guncang Hiburan Malam AS Saat Halloween
Gedung Putih Siapkan Perintah Eksekutif dan Pertahanan Hukum

Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 06:25 WIB

Ribuan Warga India Protes Kebijakan Penghapusan Daftar Pemilih

Selasa, 3 November 2026 - 14:21 WIB

PM Kanada Dan Presiden AS Bahas Kesepakatan Perdagangan

Selasa, 3 November 2026 - 13:11 WIB

Polisi Israel Bebaskan Tersangka Suap Pemilih, Upaya Likud

Selasa, 3 November 2026 - 12:04 WIB

Politisi Jerman Kecam Kerusuhan Demonstrasi Pemuda

Selasa, 3 November 2026 - 11:08 WIB

UEA Berharap Mediasi Qatar Berhasil Mencegah Konflik

Berita Terbaru

HoYoverse umumkan tanggal rilis Petit Planet pada empat Desember. Simak fitur simulasi kehidupan, hadiah pendaftaran, dan versi Nintendo Switch generasi dua. Dok: Istimewa.

TEKNOLOGI

HoYoverse Umumkan Jadwal Rilis Permainan Petit Planet

Rabu, 4 Nov 2026 - 08:08 WIB