Dudung Pastikan Program MBG Diawasi Ketat, KSP Siap Cegah Praktik Titip Proyek

Rabu, 20 Mei 2026 - 07:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala KSP Dudung Abdurachman.
(Posnews/Staf Kepresidenan)

Kepala KSP Dudung Abdurachman. (Posnews/Staf Kepresidenan)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman memastikan pengawasan ketat terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Badan Gizi Nasional.

Penegasan itu disampaikan Dudung usai menerima kunjungan Kepala BGN, Dadan Hindayana, di Kantor KSP, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Menurut Dudung, KSP akan ikut mengawal program prioritas Presiden Prabowo Subianto agar berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“KSP akan mengawal ketat program unggulan Presiden,” ujar Dudung.

Warning Oknum Titip Proyek

Dudung menegaskan pengawasan dilakukan untuk mencegah munculnya oknum yang memanfaatkan program MBG demi keuntungan pribadi.

Baca Juga :  Lebaran Betawi 2026 Digelar di Lapangan Banteng, Ini Rangkaian Acara dan Jadwalnya

Ia mengingatkan jangan sampai ada praktik titip proyek, permainan anggaran, atau manipulasi keuntungan dalam pelaksanaan program pangan bergizi tersebut.

“Jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan program ini untuk keuntungan pribadi. Itu akan terus kami awasi,” tegasnya.

BGN Minta Bantuan Pengawasan

Dalam pertemuan itu, BGN juga meminta dukungan KSP untuk memperkuat pengawasan program MBG yang kini terus diperluas ke berbagai daerah.

Dudung mengatakan sinergi antara KSP dan BGN akan diperkuat agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif dan transparan.

“BGN meminta bantuan pengawasan karena program ini sangat besar dan harus dikawal bersama,” katanya.

Baca Juga :  Ruko di Ancol Diduga Jual Ompreng MBG Berlabel Halal dan SNI Palsu, BGN Angkat Bicara

Bahas Perbaikan Program MBG

Sebelum bertemu Kepala BGN, Dudung juga mengaku sempat berdiskusi dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait evaluasi dan perbaikan program MBG.

Pembahasan itu mencakup peningkatan kualitas dapur umum, penguatan standar gizi, hingga pelibatan tenaga ahli agar distribusi makanan berjalan lebih baik.

Menurut Dudung, pemerintah kini melibatkan pakar gizi dan tenaga profesional untuk menyempurnakan sistem pelaksanaan MBG di lapangan.

Program Makan Bergizi Gratis sendiri menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran yang menyasar pelajar dan kelompok rentan guna meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia. **

Editor : Hadwan

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Mengurus Amdal dan IPLC Agar Pabrik Tidak Disegel
Perlindungan Tenaga Kerja dalam Rantai Pasok TBS
Aturan Hukum Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Sawit
Payung Hukum Pendirian dan Operasional Pabrik Sawit
Kejar-kejaran di Bangli, BNN Ringkus Dua WN Rusia Pembawa 7,8 Kg Hashish
Standar Baku ISPO: Menakar Kepatuhan Teknis Penanaman Sawit
Revisi UU Polri, Pigai Dorong Kalangan Sipil Isi Jabatan Non-Operasional di Kepolisian
Sertifikat Hak Milik Kebun Harus Sinkron dengan RTRW

Berita Terkait

Sabtu, 6 Juni 2026 - 16:06 WIB

Mengurus Amdal dan IPLC Agar Pabrik Tidak Disegel

Sabtu, 6 Juni 2026 - 14:50 WIB

Perlindungan Tenaga Kerja dalam Rantai Pasok TBS

Sabtu, 6 Juni 2026 - 12:42 WIB

Aturan Hukum Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Sawit

Sabtu, 6 Juni 2026 - 12:01 WIB

Payung Hukum Pendirian dan Operasional Pabrik Sawit

Sabtu, 6 Juni 2026 - 11:31 WIB

Kejar-kejaran di Bangli, BNN Ringkus Dua WN Rusia Pembawa 7,8 Kg Hashish

Berita Terbaru

Pilar kepatuhan ekologi pabrik sawit. Pentingnya mengurus izin Amdal dan dokumen IPLC guna menghindari sanksi penutupan paksa operasional pabrik. Dok: Istimewa.

NASIONAL

Mengurus Amdal dan IPLC Agar Pabrik Tidak Disegel

Sabtu, 6 Jun 2026 - 16:06 WIB

Pilar hukum hilirisasi kelapa sawit. Pentingnya mengurus Izin Usaha Industri (IUI) dan menjamin kemitraan pasokan tandan buah segar demi kelangsungan operasional pabrik. Dok: Istimewa.

NASIONAL

Perlindungan Tenaga Kerja dalam Rantai Pasok TBS

Sabtu, 6 Jun 2026 - 14:50 WIB

Pilar ekologi hulu kelapa sawit. Pentingnya mematuhi batas kedalaman lahan gambut serta tata kelola air guna menghindari sanksi hukum karhutla. Dok: Istimewa.

NASIONAL

Aturan Hukum Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Sawit

Sabtu, 6 Jun 2026 - 12:42 WIB

Pilar hukum hilirisasi kelapa sawit. Pentingnya mengurus Izin Usaha Industri (IUI) dan menjamin kemitraan pasokan tandan buah segar demi kelangsungan operasional pabrik. Dok: Istimewa.

NASIONAL

Payung Hukum Pendirian dan Operasional Pabrik Sawit

Sabtu, 6 Jun 2026 - 12:01 WIB