Gus Yahya Klarifikasi Dugaan Dana TPPU Mardani Maming ke PBNU Rp100 Miliar

Kamis, 4 Desember 2025 - 07:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyampaikan pernyataan resmi terkait polemik internal dan rencana Muktamar PBNU di Kantor PBNU Jakarta.
(Posnews/Ist)

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyampaikan pernyataan resmi terkait polemik internal dan rencana Muktamar PBNU di Kantor PBNU Jakarta. (Posnews/Ist)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID Perseteruan di tubuh Nahdlatul Ulama (NU) makin panas, bahkan akan masuk keranah hukum. Diduga terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Rp 100 miliar.

Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya, akhirnya buka suara soal isu aliran dana TPPU Rp100 miliar yang disebut mengalir ke PBNU dari mantan Bendahara Umum PBNU, Mardani Maming.

Isu yang mendadak menyeruak itu langsung menarik perhatian publik dan memicu beragam spekulasi.

Sebagai respons cepat, Gus Yahya menegaskan PBNU siap diperiksa kapan saja jika aparat penegak hukum membutuhkan klarifikasi.

Baca Juga :  Wanita Muda di Pademangan Curi Motor, Polisi Tangkap di Kampung Bahari

Menurutnya, sikap terbuka PBNU menunjukkan bahwa seluruh pengurus adalah warga negara yang patuh hukum.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Masalah TPPU itu urusan hukum, jadi biar diproses secara hukum. Kalau ada pemeriksaan, silakan saja,” ujar Gus Yahya di Kantor PBNU, Rabu (3/12/2025).

Selain itu, ia menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam menyampaikan tuduhan. Menurutnya, menuding tanpa bukti jelas justru memperkeruh situasi dan bisa menyesatkan publik.

Jangan mengada-ada lalu menuduh TPPU. Faktanya tidak ada, indikasinya juga tidak jelas,” tegasnya.

Baca Juga :  Rapat Pleno 9–10 Desember, PBNU Diguncang Polemik Surat - Dugaan Pembajakan Sistem Internal

PBNU Siap Hadapi Proses Hukum Sesuai Ketentuan

Lebih jauh, Gus Yahya mengaku belum mengetahui detail perkembangan kasus yang menyeret nama PBNU.Namun, ia memastikan bakal menempuh semua langkah hukum sesuai aturan.

“Saya tidak tahu nanti prosesnya seperti apa. Masa ada proses hukum hanya berdasarkan pernyataan yang tidak berdasar? Itu sulit terjadi,” ujarnya.

Sebagai penutup, Gus Yahya kembali menegaskan komitmen PBNU sebagai organisasi besar yang menjunjung hukum.

Kalau ada proses hukum, ya silakan. Kita semua taat hukum,” pungkasnya. (red)

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Jepang Pamerkan Rudal Jarak Jauh Tipe 12 Jelang Penempatan di Kumamoto
Target Berikutnya: Trump Beri Sinyal Ambil Alih Kuba di Tengah Kolapsnya Listrik Nasional
Tragedi Hanukkah Sydney: Keluarga Terdakwa Naveed Akram Mohon Gag Order Akibat Ancaman Maut
Jepang Gandeng AS dan Timur Tengah Amankan Selat Hormuz
Puncak Arus Mudik Lebaran 2026 Diprediksi 18 Maret, Korlantas Siapkan One Way Nasional
Trump vs Eropa: Keretakan Sekutu dalam Misi Maritim Selat Hormuz
Gubernur Jakarta Minta Warga Tak Iming-imingi Kerabat Datang ke Ibu Kota
Napi Kabur Lapas Wamena Ditangkap di Yahukimo, Terafiliasi KKB dan Pembunuh Polisi

Berita Terkait

Selasa, 17 Maret 2026 - 17:03 WIB

Jepang Pamerkan Rudal Jarak Jauh Tipe 12 Jelang Penempatan di Kumamoto

Selasa, 17 Maret 2026 - 16:53 WIB

Target Berikutnya: Trump Beri Sinyal Ambil Alih Kuba di Tengah Kolapsnya Listrik Nasional

Selasa, 17 Maret 2026 - 15:40 WIB

Tragedi Hanukkah Sydney: Keluarga Terdakwa Naveed Akram Mohon Gag Order Akibat Ancaman Maut

Selasa, 17 Maret 2026 - 14:35 WIB

Jepang Gandeng AS dan Timur Tengah Amankan Selat Hormuz

Selasa, 17 Maret 2026 - 13:37 WIB

Puncak Arus Mudik Lebaran 2026 Diprediksi 18 Maret, Korlantas Siapkan One Way Nasional

Berita Terbaru

Menyeimbangkan energi dan konstitusi. Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi memperkuat koordinasi dengan Amerika Serikat serta negara-negara Teluk guna menjamin keselamatan navigasi tanpa melanggar prinsip pasifisme Jepang. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Jepang Gandeng AS dan Timur Tengah Amankan Selat Hormuz

Selasa, 17 Mar 2026 - 14:35 WIB