WASHINGTON, POSNEWS.CO.ID – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mempertajam retorika agresifnya terhadap Kuba pada hari Senin. Ia mengharapkan “kehormatan” untuk mengambil alih Kuba dan mengeklaim kekuasaan penuh atas negara tetangganya itu.
“Saya benar-benar percaya bahwa saya akan mendapatkan kehormatan untuk mengambil Kuba. Itu adalah kehormatan besar. Mengambil Kuba dalam beberapa bentuk,” kata Trump kepada wartawan di Oval Office. Pernyataan ini muncul saat krisis energi hebat sedang melanda pulau tersebut.
Tuntutan Mundur Presiden Diaz-Canel
Menyusul pernyataan Trump, laporan New York Times mengungkapkan bahwa Amerika Serikat menjadikan penggulingan Presiden Miguel Diaz-Canel sebagai tujuan utama pembicaraan bilateral. Laporan tersebut menyebut perwakilan AS telah memberi sinyal kepada para negosiator Kuba agar Diaz-Canel segera melepaskan jabatannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, pemerintah Kuba menolak segala bentuk campur tangan asing dalam urusan internal mereka. Presiden Diaz-Canel (65) menuntut agar pembicaraan dengan AS menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, kedaulatan, serta penentuan nasib sendiri. Kuba memandang tuntutan Washington agar pemimpin mereka mundur sebagai penghambat besar bagi tercapainya kesepakatan damai.
Blokade Minyak dan Kolapsnya Jaringan Listrik
Kebijakan Trump meningkatkan tekanan terhadap Kuba setelah ia menghentikan seluruh pengiriman minyak dari Venezuela. Penangkapan mantan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, memicu sanksi strategis ini dari pihak Amerika Serikat. Trump bahkan mengancam akan mengenakan tarif tinggi terhadap negara mana pun yang nekat menjual minyak ke Kuba.
Akibatnya, Kuba tidak menerima pasokan minyak sama sekali selama tiga bulan terakhir. Krisis energi yang parah ini memaksa pemerintah untuk menetapkan penjatahan listrik yang sangat ketat. Jaringan listrik nasional Kuba kolaps total pada hari Senin dan memutus aliran listrik bagi 10 juta orang. Kejadian ini melumpuhkan seluruh aktivitas ekonomi di negara tersebut.
Melanggar Janji Sejarah 1962?
Retorika Trump yang menyebut Kuba sebagai target “berikutnya” memicu kekhawatiran diplomatik di tingkat global. Selama puluhan tahun, pemerintah Amerika Serikat selalu menaati janji untuk tidak menginvasi Kuba. Perjanjian tahun 1962 dengan Uni Soviet guna menyelesaikan Krisis Rudal Kuba mendasari sikap menahan diri ini.
Hingga detik ini, Gedung Putih belum menjelaskan dasar hukum untuk melakukan intervensi militer ke Kuba. “Kami sedang berbicara dengan Kuba, tapi kami akan menyelesaikan urusan Iran sebelum Kuba,” ujar Trump saat berada di Air Force One. Kawasan Karibia kini menghadapi ketidakpastian keamanan yang sangat tinggi akibat situasi genting ini.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
