TOKYO, POSNEWS.CO.ID – Pemerintah Jepang mengambil langkah darurat guna melindungi warga negaranya di tengah berkecamuknya perang AS-Israel melawan Iran. Jepang secara resmi memulai proses evakuasi massal melalui pengerahan pesawat carter khusus dari wilayah Teluk.
Kementerian Luar Negeri Jepang mengumumkan instruksi tersebut pada Kamis petang. Oleh karena itu, Tokyo kini memprioritaskan pemulangan warga sipil yang terjebak di zona konflik regional yang semakin tidak menentu tersebut.
Kenaikan Status Bahaya di Enam Negara
Seiring dengan meningkatnya intensitas serangan udara di kawasan, Jepang menaikkan status penasihat bahaya ke Level 3. Status ini mengharuskan warga Jepang untuk “menghindari semua perjalanan” ke wilayah tersebut.
Kebijakan ini berlaku secara menyeluruh untuk negara-negara berikut:
- Kuwait
- Bahrain
- Qatar
- Uni Emirat Arab (UEA)
- Arab Saudi
- Oman
Pemerintah Jepang menilai risiko keamanan bagi warga sipil telah mencapai titik kritis. Pasalnya, operasi militer bersenjata kini tidak lagi terbatas pada wilayah Iran, melainkan mulai mengancam stabilitas negara-negara tetangga yang menampung fasilitas strategis.
Logistik Evakuasi Jalur Darat dan Udara
Operasi penyelamatan ini melibatkan koordinasi logistik yang kompleks. Warga Jepang yang berada di Kuwait, Bahrain, Qatar, dan UEA akan menempuh perjalanan darat terlebih dahulu menuju Arab Saudi atau Oman.
Selanjutnya, mereka akan menaiki pesawat carter khusus yang telah pemerintah siapkan guna menuju Tokyo. Meskipun bandara internasional di Saudi dan Oman masih melayani penerbangan komersial, Jepang memutuskan untuk menyediakan armada mandiri. Langkah ini petugas nilai sangat krusial karena warga mulai kesulitan mendapatkan tiket akibat lonjakan permintaan evakuasi global.
Perlindungan bagi 11.000 Warga Negara
Sekretaris Kabinet Jepang, Minoru Kihara, memberikan jaminan penuh dalam konferensi pers di Tokyo. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan merespons setiap kekhawatiran dan permintaan bantuan dari warga dengan sangat cermat.
Saat ini, terdapat sekitar 11.000 warga negara Jepang yang terdaftar dalam basis data tinggal dan perjalanan di Timur Tengah. Pemerintah terus mengirimkan pembaruan informasi darurat secara berkala kepada seluruh pendaftar tersebut. “Kami akan memastikan seluruh saluran komunikasi tetap terbuka bagi warga yang masih terdampar di sana,” tegas Kihara. Langkah asertif Tokyo ini mencerminkan komitmen Jepang untuk tidak meninggalkan warganya di tengah badai perang regional 2026.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
