Heboh Larangan Fotokopi KTP, Dukcapil Pastikan e-KTP Tetap Berlaku Check-in Hotel

Selasa, 12 Mei 2026 - 12:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi, Check-in Hotel Pakai e-KTP Tetap Aman, Dukcapil Minta Warga Tak Salah Paham. (Posnews/Ist)

Ilustrasi, Check-in Hotel Pakai e-KTP Tetap Aman, Dukcapil Minta Warga Tak Salah Paham. (Posnews/Ist)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri akhirnya meluruskan polemik penggunaan e-KTP untuk check-in hotel hingga isu larangan fotokopi kartu identitas yang sempat memicu kebingungan di masyarakat.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menegaskan masyarakat tetap bisa menggunakan e-KTP untuk berbagai kebutuhan administrasi, termasuk saat check-in hotel, selama sesuai aturan yang berlaku.

“e-KTP tetap sah digunakan untuk kebutuhan pelayanan publik maupun layanan lain yang membutuhkan identitas resmi penduduk,” kata Teguh, Selasa (12/5/2026).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tak Ada Larangan Mutlak Fotokopi e-KTP

Teguh juga membantah anggapan bahwa pemerintah melarang masyarakat memfotokopi e-KTP.

Menurutnya, fotokopi e-KTP masih diperbolehkan selama digunakan sesuai kebutuhan layanan dan dilakukan secara bertanggung jawab.

Baca Juga :  Aksi Kemanusiaan Polisi Pesisir, Evakuasi Warga Muara Gembong untuk Operasi Medis

Namun, masyarakat dan pihak pengguna diminta tetap memperhatikan keamanan data pribadi agar tidak disalahgunakan.

“Kami mengingatkan seluruh pihak agar menjaga keamanan penyimpanan data serta melindungi data pribadi masyarakat,” ujarnya.

Kebijakan itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Dukcapil Perkuat Sistem Digital

Selain itu, Ditjen Dukcapil Kemendagri terus memperkuat sistem verifikasi identitas digital untuk meminimalkan penyalahgunaan data.

Saat ini, Dukcapil telah bekerja sama dengan sekitar 7.500 lembaga pengguna, mulai dari instansi pemerintah hingga badan usaha.

Baca Juga :  Imigrasi Gerebek Apartemen di Batam, 210 WNA Diduga Terlibat Penipuan Investasi Online

Verifikasi identitas dilakukan melalui berbagai sistem digital seperti:

  • Card reader
  • Web service
  • Web portal
  • Face recognition
  • Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Pemerintah juga terus mendorong layanan verifikasi identitas secara elektronik agar proses administrasi lebih cepat dan aman.

Minta Maaf Soal Informasi yang Bikin Bingung

Teguh mengakui penjelasan sebelumnya sempat menimbulkan multitafsir di masyarakat.

Karena itu, Dukcapil meminta maaf atas informasi yang dinilai kurang jelas.

“Kami mohon maaf atas informasi sebelumnya yang menimbulkan beragam pemahaman di masyarakat,” kata Teguh.

Pemerintah memastikan e-KTP tetap berlaku sebagai identitas resmi untuk berbagai kebutuhan layanan publik maupun aktivitas administrasi sehari-hari. (red)

Editor : Hadwan

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Rumah di Bogor Diduga Jadi Posko Makar, Bareskrim Sita Dokumen dan Spanduk
6 Rumah Digeledah Kasus Makar Listyo Sigit Cs, Satu Diduga Jadi Posko
Delapan Nama Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran
Pemerintah Siapkan 31 Ribu Warga Binaan Jadi Lebih Produktif, Ini Programnya
Menhan Sjafrie Siapkan 514 Batalyon di Daerah, Tegaskan Bukan Militerisasi
Kemendag Temukan 96 Pelaku Usaha Bermasalah dalam Pengawasan Impor
KPK Telusuri Dugaan Suap HGB Summarecon, Tiga Pejabat Tinggi ATR/BPN Diperiksa
BNPB Catat Banjir di 8 Daerah, Cuaca Ekstrem Tewaskan Satu Orang

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 16:27 WIB

Rumah di Bogor Diduga Jadi Posko Makar, Bareskrim Sita Dokumen dan Spanduk

Jumat, 20 November 2026 - 17:18 WIB

6 Rumah Digeledah Kasus Makar Listyo Sigit Cs, Satu Diduga Jadi Posko

Jumat, 20 November 2026 - 06:13 WIB

Delapan Nama Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran

Jumat, 20 November 2026 - 05:38 WIB

Pemerintah Siapkan 31 Ribu Warga Binaan Jadi Lebih Produktif, Ini Programnya

Kamis, 19 November 2026 - 19:48 WIB

Menhan Sjafrie Siapkan 514 Batalyon di Daerah, Tegaskan Bukan Militerisasi

Berita Terbaru

Negosiator perundingan iklim PBB COP31 di Antalya, Turki menambah waktu diskusi sehari tanpa kepastian rencana pemangkasan bahan bakar fosil. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

COP31 Di Turki Tambah Waktu Demi Kesepakatan Iklim

Sabtu, 21 Nov 2026 - 21:39 WIB

 Perundingan PBB di Jenewa soal senjata otonom berakhir dengan janji diskusi lanjutan dalam 2 tahun tanpa aturan hukum mengikat. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Perundingan PBB Soal Senjata Otonom Berakhir

Sabtu, 21 Nov 2026 - 21:00 WIB