Langit Kabul Membara: Pasukan Taliban Balas Serangan Udara Militer Pakistan

Minggu, 1 Maret 2026 - 16:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Gagalnya kesepakatan damai. Afghanistan menuduh militer Pakistan meluncurkan serangan mematikan ke wilayah timur yang menargetkan fasilitas publik. Dok: Istimewa.

Gagalnya kesepakatan damai. Afghanistan menuduh militer Pakistan meluncurkan serangan mematikan ke wilayah timur yang menargetkan fasilitas publik. Dok: Istimewa.

KABUL, POSNEWS.CO.ID – Suara ledakan dan rentetan senjata mesin memecah keheningan fajar di ibu kota Afghanistan pada Minggu pagi. Pasukan pemerintah Taliban secara resmi mengonfirmasi bahwa mereka sedang menargetkan jet-jet tempur milik militer Pakistan yang melintas di langit Kabul.

Konfrontasi langsung ini terjadi di tengah memanasnya situasi keamanan regional. Kawasan tersebut saat ini juga sedang terguncang oleh serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Oleh karena itu, pecahnya pertempuran antara dua negara bertetangga ini menambah lapisan ketidakpastian baru di perbatasan sepanjang 2.600 kilometer tersebut.

Baku Tembak di Ibu Kota: “Warga Tidak Perlu Cemas”

Saksi mata di Kabul melaporkan adanya kilatan cahaya dari artileri pertahanan udara yang menyasar objek di langit sebelum matahari terbit. Juru bicara administrasi Taliban, Zabihullah Mujahid, menegaskan bahwa militer Afghanistan mengambil tindakan tegas untuk melindungi kedaulatan udara mereka.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Serangan pertahanan udara terlaksana di Kabul terhadap pesawat Pakistan. Penduduk Kabul tidak perlu merasa khawatir,” ujar Mujahid dalam pernyataan resminya. Meskipun demikian, hingga saat ini belum ada laporan resmi mengenai jumlah korban jiwa maupun kerusakan bangunan akibat jatuhnya proyektil di wilayah perkotaan. Pihak perdana menteri dan militer Pakistan sendiri memilih untuk tetap bungkam saat media meminta konfirmasi terkait keberadaan jet mereka di wilayah musuh.

Baca Juga :  DPD RI Lepas Kontingen Setjen ke Pornas Korpri XVII 2025 Palembang

Operasi “Ghazab Lil Haq” dan Tuduhan TTP

Akar konflik bersenjata ini bersumber dari tuduhan lama Islamabad. Pemerintah Pakistan meyakini bahwa Afghanistan memberikan perlindungan bagi militan Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP). Kelompok tersebut selama ini meluncurkan pemberontakan sistematis di dalam wilayah Pakistan.

Sebaliknya, pemerintah Afghanistan secara konsisten membantah tuduhan tersebut. Mereka menegaskan tidak mengizinkan pihak mana pun menggunakan wilayahnya untuk menyerang negara lain. Sumber keamanan Pakistan melaporkan bahwa operasi militer bertajuk “Ghazab Lil Haq” atau “Murka demi Kebenaran” masih terus berlangsung. Bahkan, pasukan Pakistan mengeklaim telah menghancurkan sejumlah pos perbatasan dan kamp militer milik Afghanistan sebagai bentuk pembelaan diri yang sah.

“Perang Terbuka” di Tengah Krisis Iran

Intensitas pertempuran ini petugas nilai sebagai yang terberat dalam beberapa tahun terakhir. Menteri Pertahanan Pakistan, Khawaja Muhammad Asif, tidak ragu mendeskripsikan situasi saat ini sebagai kondisi “perang terbuka”.

Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri Afghanistan, Sirajuddin Haqqani, memperingatkan bahwa konflik ini akan memakan biaya yang sangat mahal bagi kedua belah pihak. Haqqani mencatat bahwa Afghanistan sejauh ini baru mengerahkan pasukan garis depan dan belum melakukan mobilisasi militer secara penuh. Namun, posisi Iran sebagai penengah potensial kini menghilang. Pasalnya, Teheran sendiri sedang menghadapi agresi militer dari Amerika Serikat dan Israel yang bertujuan melumpuhkan kapasitas nuklir mereka.

Baca Juga :  Menhan Sjafrie Gembleng 4.000 ASN Jakarta Jadi Komcad, Tegaskan Bukan Gantikan TNI

Desakan Gencatan Senjata dari Komunitas Global

Eskalasi militer yang sangat cepat ini memicu alarm bahaya bagi negara-negara besar. Arab Saudi, Rusia, Tiongkok, hingga Uni Eropa secara serentak mendesak kedua belah pihak untuk menahan diri.

Selain itu, Qatar dan Arab Saudi menawarkan diri untuk memediasi proses gencatan senjata segera. Di sisi lain, Amerika Serikat menyatakan dukungannya terhadap hak Pakistan untuk mempertahankan diri dari ancaman terorisme. Masyarakat internasional kini berpacu dengan waktu guna membawa Taliban dan pemerintah Pakistan kembali ke meja perundingan. Tanpa adanya dialog yang substantif, Asia Selatan berisiko terseret ke dalam lubang konflik berkepanjangan yang akan melumpuhkan ekonomi dan keamanan kawasan di tahun 2026.

Penulis : Ahmad Haris Kurnia

Editor : Ahmad Haris Kurnia

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Mengurus Amdal dan IPLC Agar Pabrik Tidak Disegel
Perlindungan Tenaga Kerja dalam Rantai Pasok TBS
Aturan Hukum Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Sawit
Payung Hukum Pendirian dan Operasional Pabrik Sawit
Kejar-kejaran di Bangli, BNN Ringkus Dua WN Rusia Pembawa 7,8 Kg Hashish
Standar Baku ISPO: Menakar Kepatuhan Teknis Penanaman Sawit
Revisi UU Polri, Pigai Dorong Kalangan Sipil Isi Jabatan Non-Operasional di Kepolisian
Sertifikat Hak Milik Kebun Harus Sinkron dengan RTRW

Berita Terkait

Sabtu, 6 Juni 2026 - 16:06 WIB

Mengurus Amdal dan IPLC Agar Pabrik Tidak Disegel

Sabtu, 6 Juni 2026 - 14:50 WIB

Perlindungan Tenaga Kerja dalam Rantai Pasok TBS

Sabtu, 6 Juni 2026 - 12:42 WIB

Aturan Hukum Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Sawit

Sabtu, 6 Juni 2026 - 12:01 WIB

Payung Hukum Pendirian dan Operasional Pabrik Sawit

Sabtu, 6 Juni 2026 - 11:31 WIB

Kejar-kejaran di Bangli, BNN Ringkus Dua WN Rusia Pembawa 7,8 Kg Hashish

Berita Terbaru

Pilar kepatuhan ekologi pabrik sawit. Pentingnya mengurus izin Amdal dan dokumen IPLC guna menghindari sanksi penutupan paksa operasional pabrik. Dok: Istimewa.

NASIONAL

Mengurus Amdal dan IPLC Agar Pabrik Tidak Disegel

Sabtu, 6 Jun 2026 - 16:06 WIB

Pilar hukum hilirisasi kelapa sawit. Pentingnya mengurus Izin Usaha Industri (IUI) dan menjamin kemitraan pasokan tandan buah segar demi kelangsungan operasional pabrik. Dok: Istimewa.

NASIONAL

Perlindungan Tenaga Kerja dalam Rantai Pasok TBS

Sabtu, 6 Jun 2026 - 14:50 WIB

Pilar ekologi hulu kelapa sawit. Pentingnya mematuhi batas kedalaman lahan gambut serta tata kelola air guna menghindari sanksi hukum karhutla. Dok: Istimewa.

NASIONAL

Aturan Hukum Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Sawit

Sabtu, 6 Jun 2026 - 12:42 WIB

Pilar hukum hilirisasi kelapa sawit. Pentingnya mengurus Izin Usaha Industri (IUI) dan menjamin kemitraan pasokan tandan buah segar demi kelangsungan operasional pabrik. Dok: Istimewa.

NASIONAL

Payung Hukum Pendirian dan Operasional Pabrik Sawit

Sabtu, 6 Jun 2026 - 12:01 WIB