Afrika Selatan Hentikan Sementara Pemakzulan Presiden

Sabtu, 25 Juli 2026 - 09:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Langkah hukum selamatkan posisi presiden. Pengadilan Tinggi Afrika Selatan membekukan sementara proses pemakzulan Presiden Cyril Ramaphosa terkait skandal uang di sofa peternakan Phala Phala. Dok: Istimewa.

Langkah hukum selamatkan posisi presiden. Pengadilan Tinggi Afrika Selatan membekukan sementara proses pemakzulan Presiden Cyril Ramaphosa terkait skandal uang di sofa peternakan Phala Phala. Dok: Istimewa.

CAPE TOWN, POSNEWS.CO.ID – Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengantongi kemenangan hukum penting hari Jumat ini.

Pembekuan Sementara Proses Pemakzulan

Pengadilan Tinggi Western Cape mengabulkan permohonan penghentian sementara sidang pemakzulan Ramaphosa.

Hakim membekukan proses pemakzulan hingga peninjauan hukum atas laporan parlemen selesai.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Namun, keputusan ini tidak menghentikan seluruh aktivitas komite pemakzulan.

Komite tetap melanjutkan pekerjaan persiapan administratif untuk persidangan mendatang.

Ramaphosa menyambut gembira putusan hakim tersebut melalui pernyataan resmi kantor kepresidenan.

Baca Juga :  Eropa Siapkan Senjata $107 Miliar Lawan Tarif Trump

Ia berjanji memenuhi seluruh proses akuntabilitas hukum yang berlaku.

Ramaphosa menegaskan penghormatan penuh terhadap independensi lembaga peradilan negara.

Akar Skandal Sofa Peternakan Phala Phala

Para anggota parlemen mengawali proses pemakzulan pada bulan Juni lalu.

Langkah ini menyusul penerbitan laporan investigasi khusus milik parlemen.

Laporan tersebut menilai Ramaphosa wajib memberikan penjelasan secara transparan.

Perampok menggasak uang tunai 580 ribu dolar AS dari peternakan Phala Phala pada 2020.

Laporan mempertanyakan alasan Ramaphosa menyimpan uang raksasa di dalam sofa.

Tim penyidik mendalami asal-usul kepemilikan uang asing tersebut.

Mereka menguji legalitas deklarasi mata uang asing milik presiden.

Penyidik juga mempertanyakan alasan Ramaphosa menunda laporan kepolisian.

Baca Juga :  Iran Izinkan Kapal Negara Sahabat Lintasi Selat Hormuz

Oleh karena itu, Ramaphosa mengajukan gugatan hukum guna membatalkan laporan tersebut.

Siasat Partai Politik dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Skandal Phala Phala menjadi beban politik terberat Ramaphosa sejak memimpin pada 2018.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan membenarkan validitas laporan parlemen awal tahun ini.

Hakim mengizinkan keberlanjutan proses pemakzulan bagi sang presiden.

Padahal, partai penguasa ANC sempat memenangi pemungutan suara untuk menghadang pemakzulan.

Kini, komite pemakzulan menghimpun perwakilan dari seluruh partai politik parlemen.

Sebagian besar partai politik bersiap mempelajari putusan Pengadilan Tinggi Western Cape.

Mereka mempertimbangkan langkah pengajuan banding resmi ke tingkat hukum lebih tinggi.

Penulis : Ahmad Haris Kurnia

Editor : Ahmad Haris Kurnia

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Hakim Federal Tolak Permintaan Pemerintahan Trump Soal Suara
Menhan AS Pete Hegseth Pecat Perencana Militer Utama
Biaya Perang Iran Melonjak Hingga 47,1 Miliar Dolar AS
Tabrakan Kereta Cepat di Toledo Spanyol Menewaskan 68 Orang
Jepang dan Jerman Sepakat Perkuat Kerja Sama Mineral Kritis
Perayaan Meriah Festival Sembilan Dewa Kaisar
Fenomena Fesyen Gothic Lolita Jepang Kembali Memikat Hati
Lonceng Perdamaian Cenderamata Jepang Ditemukan Kembali

Berita Terkait

Jumat, 30 Oktober 2026 - 12:42 WIB

Hakim Federal Tolak Permintaan Pemerintahan Trump Soal Suara

Jumat, 30 Oktober 2026 - 11:39 WIB

Menhan AS Pete Hegseth Pecat Perencana Militer Utama

Jumat, 30 Oktober 2026 - 09:42 WIB

Biaya Perang Iran Melonjak Hingga 47,1 Miliar Dolar AS

Jumat, 30 Oktober 2026 - 08:40 WIB

Tabrakan Kereta Cepat di Toledo Spanyol Menewaskan 68 Orang

Jumat, 30 Oktober 2026 - 07:32 WIB

Jepang dan Jerman Sepakat Perkuat Kerja Sama Mineral Kritis

Berita Terbaru