JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai dibuat geram oleh kabar palsu yang mencatut namanya.
Ia membantah narasi yang beredar di media sosial bahwa dirinya meminta masyarakat berbelanja hingga Rp1 juta setiap bulan di Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) demi mendongkrak omzet koperasi.
Pigai menegaskan, narasi tersebut bukan pernyataan resminya dan masuk kategori hoaks.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya tegaskan, komentar resmi saya hanya ada di akun media sosial X milik saya saja,” ujar Pigai, Sabtu (18/7/2026).
Pigai Bantah Narasi Lain soal Koperasi Desa
Tak hanya soal ajakan belanja Rp1 juta, Pigai juga membantah narasi lain yang mengatasnamakan dirinya terkait pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
Narasi tersebut menyebut pembangunan koperasi akan melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari jejaring masyarakat adat, dukun, aktivis, jurnalis, hingga pejabat tinggi kementerian dan lembaga.
Pigai memastikan informasi itu bukan pernyataan resmi yang pernah ia sampaikan.
Ia bahkan menyayangkan sejumlah tokoh publik ikut menyebarkan narasi tersebut sehingga berpotensi membingungkan masyarakat.
Karena itu, Pigai meminta masyarakat tidak mudah percaya pada informasi yang beredar tanpa sumber jelas.
“Jangan lagi percaya sumber tidak jelas,” tegasnya.
Komdigi Nyatakan Klaim Belanja Rp1 Juta sebagai Hoaks
Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui kanal Aduan Konten juga mengklarifikasi narasi yang mengatasnamakan Pigai tersebut.
Klaim bahwa Pigai meminta masyarakat berbelanja Rp1 juta per bulan di Koperasi Desa Merah Putih dinyatakan informasi palsu.
Unggahan itu pertama kali beredar di Facebook pada 9 Juli 2026 dan kemudian menyebar ke berbagai platform digital.
Hasil penelusuran juga tidak menemukan pernyataan resmi Pigai yang mendukung klaim tersebut.
Kementerian HAM menegaskan narasi itu tidak pernah disampaikan dalam forum resmi maupun komunikasi publik.
Masyarakat pun diminta lebih kritis sebelum membagikan informasi, terutama konten yang mencatut nama pejabat publik.
Verifikasi sumber resmi menjadi langkah penting agar hoaks tidak semakin meluas. **
Editor : Hadwan
