TEMANGGUNG, ONLINEWS.CO.ID — Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian menyiapkan anggaran besar hampir Rp13 triliun pada tahun 2025 untuk melakukan perbaikan saluran irigasi pertanian di berbagai wilayah Indonesia.
Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono saat melakukan kunjungan kerja ke Pekan Agro Digital dan Inovasi Padi Jawa Tengah 2025, yang digelar di Soropadan, Kabupaten Temanggung, Minggu (20/7/2025).
“Pemerintah pusat telah menganggarkan hampir Rp13 triliun tahun ini untuk memperbaiki irigasi-irigasi. Kepala dinas dari berbagai daerah pun telah mengirimkan usulan terkait daerah irigasi yang rusak dan harus segera diperbaiki,” ujar Wamentan Sudaryono.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penanganan Irigasi Tak Lagi Terbatas Kewenangan
Dalam penjelasannya, Sudaryono menyoroti perubahan penting dalam kebijakan penanganan irigasi.
Dahulu, sesuai sistem desentralisasi, pemerintah pusat hanya bertanggung jawab atas saluran irigasi primer, sementara pemerintah provinsi mengurus saluran sekunder, dan kabupaten/kota menangani saluran tersier.
Sistem ini dinilai kerap menjadi hambatan karena terbatasnya kewenangan dalam menangani kerusakan irigasi secara cepat dan menyeluruh.
Namun, seiring banyaknya keluhan dari petani dan daerah, pemerintah pusat mengambil langkah strategis.
Presiden Joko Widodo, menurut Sudaryono, langsung merespons cepat dengan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Perbaikan Irigasi hanya dalam waktu dua minggu setelah laporan diterima.
“Dengan Inpres tersebut, kini pemerintah pusat bisa langsung turun tangan memperbaiki irigasi di semua level, bahkan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab daerah. Jadi kalau sudah rusak parah dan petani mengeluh, pusat bisa bertindak langsung meski itu bukan wilayah kewenangannya semula,” tegasnya.
Arah Baru: Irigasi Jadi Kunci Ketahanan Pangan
Wamentan Sudaryono juga menegaskan bahwa perbaikan irigasi merupakan salah satu kunci utama mendukung peningkatan produksi pangan nasional.
Ia menambahkan bahwa langkah ini selaras dengan upaya pemerintah memperkuat infrastruktur pertanian dan menghadirkan keadilan pembangunan hingga ke pelosok desa.
“Tanpa sistem irigasi yang baik, mustahil petani bisa panen maksimal. Jadi ini bukan hanya soal perbaikan fisik, tapi soal masa depan ketahanan pangan bangsa,” ungkapnya.
Respons Daerah dan Harapan Petani
Sejumlah pemerintah daerah pun dikabarkan telah aktif mengajukan usulan proyek perbaikan irigasi di wilayah masing-masing.
Petani di berbagai kabupaten menyambut positif kebijakan ini, mengingat saluran irigasi yang rusak sering menjadi penyebab gagal panen atau minimnya hasil pertanian.
Dengan anggaran jumbo ini, pemerintah berharap dapat memperbaiki ribuan kilometer saluran irigasi di seluruh Indonesia dan mempercepat pemulihan infrastruktur pertanian yang vital.
