Pemerintah: Tim Investigasi Independen Pascademo Ricuh Belum Diperlukan

Kamis, 11 September 2025 - 19:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Menko Hukum Otto Hasibuan memberikan keterangan pers terkait pembentukan tim investigasi independen pascademo ricuh di Jakarta. Dok-Istimewa

Wakil Menko Hukum Otto Hasibuan memberikan keterangan pers terkait pembentukan tim investigasi independen pascademo ricuh di Jakarta. Dok-Istimewa

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Wakil Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, menilai belum ada urgensi membentuk tim investigasi independen pascademo yang berujung ricuh sejak Senin (25/8/2025) hingga akhir Agustus. Meski begitu, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

“Sekarang ini kami belum melihat urgensinya karena Kepolisian telah bekerja dengan baik,” kata Otto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025).

Otto menambahkan, semua tahanan diperlakukan dengan baik. Ia bersama Menko Kumham, Yusril Ihza Mahendra, telah mengunjungi sejumlah Polda untuk memastikan kondisi tersebut.

“Kami berbincang dengan para tahanan dan memastikan mereka diperlakukan secara layak. Tidak ada keluhan dari mereka,” ujar Otto.

Terkait pelepasan tahanan, Otto menegaskan hal ini tetap mengikuti hukum. “Kalau ada yang terbukti pidana, hukum berlaku. Namun, Kapolda diminta mempertimbangkan kasus anak di bawah umur agar bisa kembali ke orangtua dan melanjutkan sekolah,” tambahnya.

Baca Juga :  Ibu ABK Terdakwa 2 Ton Sabu Menangis, Minta Prabowo Hentikan Hukuman Mati

Sebelumnya, aksi unjuk rasa terjadi di berbagai daerah, termasuk Gedung DPR, sejak Senin (25/8/2025). Demo dipicu pernyataan anggota dewan soal tunjangan rumah Rp50 juta dan insiden rantis Brimob menabrak pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, dua pekan lalu.

Publik menuntut 17+8 poin, salah satunya membentuk tim investigasi independen. Presiden Prabowo Subianto menilai usulan tersebut masuk akal saat berbincang dengan pemimpin redaksi media di Hambalang, akhir pekan lalu. (red)

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

SKK Migas Buka Lowongan Kerja S1 2026, Simak Posisi dan Syaratnya
Kasus Impor Ilegal iPhone Naik ke Penuntutan, Bareskrim Kejar DPO
Usulan Provinsi Sunda Menguat, DPR Minta Kajian Menyeluruh
KPK Soroti Raja Juli Telat Lapor Dugaan Gratifikasi
Astamaops Kapolri: Tak Perlu Bentuk Satgas Baru untuk Papua
Waspada! Super New Moon Picu Banjir Rob di 18 Wilayah Pesisir Indonesia 8-22 Juli 2026
PTUN Batalkan SK Menteri HAM Natalius Pigai, Pemerintah Tempuh Banding
Roy Suryo Menang Praperadilan, Sebut Putusan Jadi Babak Baru Hukum Indonesia

Berita Terkait

Rabu, 8 Juli 2026 - 18:27 WIB

SKK Migas Buka Lowongan Kerja S1 2026, Simak Posisi dan Syaratnya

Rabu, 8 Juli 2026 - 11:03 WIB

Kasus Impor Ilegal iPhone Naik ke Penuntutan, Bareskrim Kejar DPO

Rabu, 8 Juli 2026 - 10:14 WIB

Usulan Provinsi Sunda Menguat, DPR Minta Kajian Menyeluruh

Rabu, 8 Juli 2026 - 10:02 WIB

KPK Soroti Raja Juli Telat Lapor Dugaan Gratifikasi

Rabu, 8 Juli 2026 - 09:54 WIB

Astamaops Kapolri: Tak Perlu Bentuk Satgas Baru untuk Papua

Berita Terbaru

Lompatan besar klon tempur EVE. Fenris Creations mematangkan aspek pergerakan karakter dan menguji sistem ekonomi orbit pada fase Operation Avalon. Dok: Istimewa.

TEKNOLOGI

EVE Vanguard Hadirkan Formula Shooter Ekstraksi

Kamis, 9 Jul 2026 - 05:10 WIB

Hambatan di tengah krisis kesehatan. Warga di kamp pengungsian Kpangba mengusir petugas medis yang berupaya melacak kontak erat korban meninggal akibat Ebola. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Wabah Ebola Kongo Meluas: WHO Peringatkan Bahaya

Rabu, 8 Jul 2026 - 18:48 WIB