PARIS, POSNEWS.CO.ID – Pemerintah Perancis mengambil langkah drastis untuk memperkuat otot militernya dalam lima tahun ke depan. Otoritas Paris secara resmi mengumumkan rencana peningkatan stok drone peledak secara besar-besaran guna mengantisipasi ancaman keamanan dari Rusia.
Dalam konteks ini, draf undang-undang terbaru menunjukkan keinginan Perancis untuk mempercepat remiliterisasi nasional. Oleh karena itu, penambahan anggaran ini bertujuan memastikan kesiapan pasukan dalam menghadapi potensi konfrontasi fisik di masa depan.
Anggaran Militer 76 Miliar Euro pada 2030
Pemerintah menambahkan dana sebesar 36 miliar Euro ($42 miliar) ke dalam anggaran pertahanan periode 2024–2030. Penambahan ini melengkapi alokasi awal sebesar 413 miliar Euro yang telah pemerintah tetapkan sebelumnya. Akibatnya, anggaran tahunan militer Perancis akan mencapai 76,3 miliar Euro pada tahun 2030.
Angka tersebut merepresentasikan sekitar 2,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Menteri Pertahanan Catherine Vautrin menekankan bahwa angkatan bersenjata harus mampu merespons keterlibatan besar dalam konflik global. “Kita harus siap menghadapi situasi yang tidak dapat diprediksi oleh siapa pun saat ini,” ujar Vautrin setelah pertemuan keamanan tingkat tinggi.
Prioritas Persenjataan: Drone, Rudal, dan Torpedo
Konflik di Ukraina dan Timur Tengah memicu fokus baru terhadap stok amunisi kritis. Oleh sebab itu, pemerintah Perancis mengalokasikan tambahan 8,5 miliar Euro khusus guna memperkuat cadangan amunisi nasional. Total investasi pada sektor ini akan mencapai 26 miliar Euro hingga tahun 2030 mendatang.
Meskipun detail jumlah stok bersifat rahasia, draf hukum menetapkan target kenaikan yang signifikan:
- Drone Peledak: Meningkat sebesar 400 persen.
- Rudal Jelajah Scalp: Meningkat sebesar 85 persen.
- Torpedo: Meningkat sebesar 230 persen.
- Rudal Darat-ke-Udara: Meningkat sebesar 30 persen.
Pemerintah juga mengalokasikan tambahan dua miliar Euro untuk pengadaan berbagai jenis drone lainnya. Sebagai hasilnya, total investasi di sektor teknologi drone kini menyentuh angka 8,4 miliar Euro.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tantangan Kapasitas Produksi Eropa
Meskipun demikian, rencana ambisius ini menghadapi tantangan logistik yang nyata di tingkat regional. Komandan NATO memperingatkan bahwa blok militer harus merespons produksi massal drone oleh Rusia dan Iran secara efektif. Terlebih lagi, lembaga pemikir French Institute of International Relations (IFRI) memberikan catatan kritis mengenai kesiapan industri.
Dalam hal ini, Eropa kemungkinan besar akan kesulitan memproduksi senjata dalam jumlah cukup dalam waktu singkat. Oleh sebab itu, Perancis mendesak adanya percepatan manufaktur di seluruh negara anggota NATO. Secara simultan, kedaulatan industri pertahanan menjadi isu kunci guna memastikan pasokan senjata tidak terhenti saat terjadi konfrontasi langsung dengan Moskow.
Kesimpulan: Menuju Kemandirian Pertahanan Nasional
Undang-undang baru ini tidak akan mengubah jumlah personel aktif yang tetap bertahan di angka 210.000 prajurit. Tetapi, kebijakan ini fokus pada peningkatan kualitas dan kuantitas daya pukul militer.
Pada akhirnya, keberhasilan rencana ini bergantung pada stabilitas ekonomi nasional dalam membiayai pengadaan teknologi tempur canggih tersebut. Di tahun 2026, Perancis berupaya membuktikan bahwa mereka siap menjadi pemimpin pertahanan Eropa yang tangguh di hadapan ancaman geopolitik yang kian agresif.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
