TOKYO, POSNEWS.CO.ID – Pemerintah Jepang mengambil langkah berani untuk memperkuat postur militer mereka di tengah panasnya geopolitik Asia Timur. Perdana Menteri Sanae Takaichi meresmikan panel khusus untuk meninjau kembali arah kebijakan pertahanan negara. Langkah ini bertujuan menghadapi ancaman nyata dari negara-negara tetangga.
PM Takaichi terus mendorong percepatan modernisasi militer sebagai instrumen pencegahan sejak menjabat pada Oktober lalu. Ia berpendapat bahwa Jepang memerlukan strategi pertahanan yang lebih agresif. Hal ini penting agar negara mampu bertahan menghadapi bentuk peperangan baru yang kompleks dan berlarut-larut.
Dinamika Global: Akhir dari Stabilitas Pasca-Perang Dingin
PM Takaichi menekankan urgensi perubahan dalam pidato pembukaan pertemuan perdana panel tersebut. Ia menyatakan bahwa tatanan internasional pasca-Perang Dingin kini telah berakhir. “Situasi internasional sudah berubah secara total,” tegas Takaichi kepada anggota panel.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia mengingatkan bahwa Jepang tidak bisa lagi mengandalkan paradigma lama untuk menjaga keamanan wilayah. Menurutnya, dunia kini memasuki era turbulensi yang penuh dengan ketidakpastian hukum dan keamanan.
Modernisasi Alutsista: Belajar dari Konflik Ukraina dan Timur Tengah
Revisi kebijakan ini memprioritaskan adaptasi terhadap teknologi militer mutakhir. Takaichi meminta militer Jepang mengambil pelajaran berharga dari invasi Rusia ke Ukraina serta konflik di Timur Tengah.
Pemerintah berencana memperkuat kemampuan peperangan jarak jauh melalui penggunaan drone secara masif. Langkah ini sangat krusial untuk menghadapi potensi konflik jangka panjang di masa depan. Adaptasi tersebut menjadi bagian visi Takaichi untuk memastikan kesiapan Jepang menghadapi darurat nasional yang mengancam nasib bangsa.
Anggaran Pertahanan: Melampaui Target 2 Persen PDB
Panel beranggotakan 15 pakar diplomasi, ekonomi, dan pertahanan ini akan meninjau skema pendanaan militer. Jepang menetapkan target belanja pertahanan sebesar 2% PDB atau sekitar 43 triliun yen pada Desember 2022. Target tersebut berlaku hingga tahun 2027.
Meski sudah mencapai target belanja, panel kemungkinan akan membahas kenaikan anggaran lebih lanjut. Pemerintah menyiapkan dana ini untuk memperkuat industri militer domestik. Dana tersebut juga akan menopang kebutuhan strategis Jepang dalam dekade mendatang.
Kontroversi Domestik dan Internasional: Pergeseran Prinsip Pasifis
Kritik mulai bermunculan terhadap kebijakan agresif Takaichi. Pekan lalu, kabinet mencabut pembatasan ekspor senjata mematikan. Amerika Serikat menyambut baik langkah ini, namun kelompok pasifis domestik dan pemerintah China melayangkan protes keras.
Para kritikus menilai langkah tersebut melanggar prinsip “pertahanan diri saja” (self-defense only). Prinsip ini merupakan landasan militer Jepang sejak pasca-Perang Dunia II. Namun, pemerintah tetap mengutamakan kedaulatan nasional di atas segalanya. Peninjauan kebijakan ini menjadi upaya krusial untuk menentukan posisi Jepang dalam peta kekuatan global tahun 2026.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
