Model Beijing: Kapitalisme Otoriter Penantang Demokrasi Liberal

Jumat, 7 November 2025 - 16:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi, Tiongkok membuktikan Anda bisa kaya tanpa demokrasi.

Ilustrasi, Tiongkok membuktikan Anda bisa kaya tanpa demokrasi. "Model Beijing" (kapitalisme otoriter) kini menantang langsung model demokrasi liberal yang dipimpin Barat. Dok: Istimewa.

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID — Selama setengah abad terakhir, dunia hidup di bawah satu asumsi dominan, terutama setelah runtuhnya Uni Soviet. Asumsi itu adalah: jika sebuah negara ingin makmur, ia harus mengadopsi paket Demokrasi Liberal ala Barat. Kapitalisme dan demokrasi publik anggap sebagai dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan.

Lalu, Tiongkok datang dan menghancurkan asumsi tersebut.

Dalam tiga dekade, Tiongkok bertransformasi dari negara agraris yang terisolasi menjadi raksasa ekonomi global. Mereka mengeluarkan ratusan juta orang dari kemiskinan dengan kecepatan yang luar biasa. Namun, Tiongkok tidak menjadi lebih demokratis seiring kekayaannya bertambah, seperti yang Barat prediksi. Sebaliknya, Tiongkok justru menyempurnakan sistem kontrol politik otoriter satu partai.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Inilah fenomena yang paling mendefinisikan tatanan dunia saat ini: kebangkitan “Model Beijing”.

Beijing Consensus: Kapitalisme di Bawah Kendali

Para analis politik-ekonomi global menjuluki resep pembangunan Tiongkok ini sebagai “Beijing Consensus”. Ini adalah sebuah model hibrida. Model ini memadukan dua hal yang sebelumnya publik anggap bertentangan:

  1. Kapitalisme Pasar Agresif: Di satu sisi, Tiongkok merangkul elemen pasar bebas. Mereka mendorong manufaktur, perdagangan global, kompetisi internal, dan inovasi teknologi secara sangat agresif.
  2. Kontrol Politik Otoriter: Di sisi lain, semua aktivitas ekonomi ini berada di bawah kendali ketat Partai Komunis Tiongkok (PKT). Negara mengarahkan investasi besar-besaran (lewat BUMN raksasa) dan mengontrol sistem perbankan. Yang terpenting, mereka membungkam semua oposisi politik dan kebebasan sipil yang mengancam stabilitas.
Baca Juga :  Trump Ajak Jepang Gabung Dewan Perdamaian Gaza

Singkatnya: Anda boleh kaya, tapi jangan pernah menantang kekuasaan Partai.

Kontras dengan Washington Consensus

Model Beijing ini adalah antitesis sekaligus penantang langsung dari “Washington Consensus”.

“Washington Consensus” adalah resep standar yang Barat (terutama AS, IMF, dan Bank Dunia) promosikan selama puluhan tahun kepada negara-negara berkembang. Resep ini selalu berupa satu paket: privatisasi aset negara, deregulasi pasar penuh, dan adopsi demokrasi liberal sebagai syarat pinjaman atau investasi.

Baca Juga :  Membedah Realisme Geopolitik dalam Perebutan Arktik 2026

Tiongkok membuktikan kepada dunia bahwa ada alternatif lain, terutama bagi negara berkembang di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Model Beijing menawarkan “jalan pintas”. Negara-negara bisa mencapai kemakmuran ekonomi tanpa harus repot dengan syarat demokrasi, HAM, atau kebebasan pers ala Barat.

Persaingan Dua Model Abad Ke-21

Inilah pertarungan geopolitik sesungguhnya di abad ke-21. Ini bukan lagi sekadar perang dagang tarif. Ini adalah pertarungan ideologi fundamental tentang cara terbaik mengelola sebuah negara.

Di satu sudut, ada model Kapitalisme Demokrasi (AS/Eropa). Model ini menjanjikan kebebasan individu, namun sering terlihat lambat dan terpecah belah. Di sudut lain, ada model Kapitalisme Otoriter (Tiongkok/Rusia). Model ini mengorbankan kebebasan, namun menawarkan ilusi efisiensi, stabilitas, dan pembangunan cepat.

Hasil akhir persaingan dua model ekonomi politik ini akan menentukan tatanan dunia yang akan kita tinggali.

Penulis : Ahmad Haris Kurnia

Editor : Ahmad Haris Kurnia

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Selebriti Lawan Deepfake AI dengan Hukum Trademark
Dendam Lama Meledak di Panggung Nikahan, Lansia Tanjung Priok Ditangkap
AS Wajibkan Pelamar Green Card Ajukan Aplikasi dari Negara Asal
Ledakan Gas Tewaskan 90 Pekerja, Bencana Terburuk dalam 17 Tahun
Ini Tampang Kecot Rampok Wanita Bogor, Mobil Dijual Murah buat Judol dan Foya-foya
Lebih 202 Ribu Jemaah Indonesia Siap Jalani Puncak Haji Armuzna
Marinir AS Uji HIMARS untuk Tangkal Agresi China
Sopir Diduga Mengantuk, Innova Rombongan DPR RI Hantam Dump Truk

Berita Terkait

Minggu, 24 Mei 2026 - 12:57 WIB

Selebriti Lawan Deepfake AI dengan Hukum Trademark

Minggu, 24 Mei 2026 - 09:57 WIB

Dendam Lama Meledak di Panggung Nikahan, Lansia Tanjung Priok Ditangkap

Minggu, 24 Mei 2026 - 08:36 WIB

AS Wajibkan Pelamar Green Card Ajukan Aplikasi dari Negara Asal

Minggu, 24 Mei 2026 - 07:33 WIB

Ledakan Gas Tewaskan 90 Pekerja, Bencana Terburuk dalam 17 Tahun

Minggu, 24 Mei 2026 - 06:55 WIB

Ini Tampang Kecot Rampok Wanita Bogor, Mobil Dijual Murah buat Judol dan Foya-foya

Berita Terbaru

Taylor Swift hingga Matthew McConaughey kini menggunakan hukum merek dagang untuk melindungi wajah dan suara mereka dari kloning kecerdasan buatan. Dok: Istimewa.

ENTERTAINMENT

Selebriti Lawan Deepfake AI dengan Hukum Trademark

Minggu, 24 Mei 2026 - 12:57 WIB

Pemerintahan Donald Trump mewajibkan warga asing yang mencari izin tinggal tetap (green card) untuk meninggalkan Amerika Serikat dan mengajukan aplikasi dari negara asal mereka. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

AS Wajibkan Pelamar Green Card Ajukan Aplikasi dari Negara Asal

Minggu, 24 Mei 2026 - 08:36 WIB

Tragedi di kedalaman bumi. Ledakan gas dahsyat di tambang batu bara Liushenyu, China, merenggut setidaknya 90 nyawa, memicu seruan Presiden Xi Jinping untuk memperketat standar keselamatan kerja nasional. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Ledakan Gas Tewaskan 90 Pekerja, Bencana Terburuk dalam 17 Tahun

Minggu, 24 Mei 2026 - 07:33 WIB