PPATK Bongkar Dugaan Penyembunyian Omzet Rp12,49 Triliun di Sektor Tekstil

Jumat, 30 Januari 2026 - 05:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Petugas Satgas PKH dan aparat penegak hukum melakukan penertiban lokasi tambang emas ilegal yang diduga terlibat perputaran dana Rp992 triliun berdasarkan temuan PPATK. (Posnews/Ist)

Petugas Satgas PKH dan aparat penegak hukum melakukan penertiban lokasi tambang emas ilegal yang diduga terlibat perputaran dana Rp992 triliun berdasarkan temuan PPATK. (Posnews/Ist)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kembali menggegerkan publik.

Lembaga intelijen keuangan nasional ini menemukan dugaan penyembunyian omzet fantastis hingga Rp12,49 triliun di sektor perdagangan tekstil.

PPATK mengungkap pihak tertentu menyiasati penjualan ilegal dengan menampung aliran dana melalui rekening karyawan dan rekening pribadi.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Salah satu temuan signifikan terdapat pada sektor perdagangan tekstil, di mana pihak tertentu diduga menyembunyikan omzet hingga Rp12,49 triliun dengan menggunakan rekening karyawan atau pribadi,” demikian keterangan PPATK, Kamis (29/1/2026).

Meski temuan ini menyita perhatian publik, PPATK belum mengungkap identitas perusahaan maupun oknum yang terlibat dalam dugaan praktik tersebut.

Mengamankan Penerimaan Negara

Di sisi lain, kinerja PPATK terus menunjukkan hasil signifikan. Melalui kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak, PPATK berhasil mengamankan penerimaan negara sebesar Rp18,64 triliun selama periode 2020 hingga Oktober 2025.

Baca Juga :  Mahasiswa Dianiaya di Kampus UNJ, Pelaku Pukul Korban Pakai Botol Minum

Sepanjang tahun 2025 saja, PPATK telah menghasilkan 173 Hasil Analisis, 4 Hasil Pemeriksaan, serta 1 Informasi strategis di sektor fiskal.

Total nilai transaksi yang dianalisis mencapai Rp934 triliun, angka yang mencerminkan besarnya potensi risiko keuangan nasional.

Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektor untuk menjaga integritas sistem keuangan nasional.

Salah satu bukti nyata kolaborasi tersebut terlihat dari penurunan transaksi perjudian online pada 2025.

“Tercatat sebesar Rp286,84 triliun, turun 20 persen dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp359,81 triliun,” ujar Ivan.

Baca Juga :  Bocoran Spesifikasi Lengkap Xiaomi 17T Series Terungkap

Ivan menambahkan, penurunan ini merupakan yang pertama kali terjadi, hasil sinergi kuat antara sektor pemerintah dan swasta dalam menekan praktik perjudian online yang berdampak luas pada sosial ekonomi masyarakat.

Lebih lanjut, Ivan menilai kolaborasi tersebut menjadi nilai tambah bagi Indonesia dalam menghadapi Mutual Evaluation Review (MER) FATF 2029/2030.

Meski demikian, PPATK masih menemukan kesenjangan serius antara Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dari pihak pelapor dan hasil National Risk Assessment (NRA) Indonesia.

Kesenjangan ini terlihat dari over-reporting transaksi berisiko rendah dan under-reporting transaksi berisiko tinggi.

PPATK menegaskan perlunya sinergi kuat antar pihak untuk menekan ketimpangan dan memperkuat sistem keuangan nasional. (red)

Editor : Hadwan

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Polri Larang Vape untuk Seluruh Personel, Pelanggar Terancam Sanksi
Pigai Perintahkan Kanwil HAM Periksa Penggeledahan Ponpes Sukoharjo
Banjir Mulai Terjadi di Sejumlah Daerah, Ini 8 Langkah BNPB Hadapi Musim Hujan
Beras Subsidi Diduga Dijual Premium, Amran: Petani dan Konsumen Dikhianati
Banjir Rob Mengancam 15 Provinsi, Kenali Wilayah dan Cara Mengantisipasinya
Poliran, Program Kapolri Bantu Pengangguran Mendapat Pekerjaan
Heboh Teh Kemasan Karton Berbusa Saat Demo, Ini Langkah Tegas BPOM
Keren! Model Moderasi Beragama Indonesia Pikat Inggris, Australia, hingga Pakistan

Berita Terkait

Senin, 2 November 2026 - 08:32 WIB

Polri Larang Vape untuk Seluruh Personel, Pelanggar Terancam Sanksi

Minggu, 1 November 2026 - 19:38 WIB

Pigai Perintahkan Kanwil HAM Periksa Penggeledahan Ponpes Sukoharjo

Minggu, 1 November 2026 - 15:31 WIB

Banjir Mulai Terjadi di Sejumlah Daerah, Ini 8 Langkah BNPB Hadapi Musim Hujan

Minggu, 1 November 2026 - 13:46 WIB

Beras Subsidi Diduga Dijual Premium, Amran: Petani dan Konsumen Dikhianati

Minggu, 1 November 2026 - 06:24 WIB

Banjir Rob Mengancam 15 Provinsi, Kenali Wilayah dan Cara Mengantisipasinya

Berita Terbaru