JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Presiden Prabowo Subianto memberi koreksi keras terhadap desain dan fungsi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Koreksi ini sekaligus menegaskan bahwa perencanaan awal IKN dinilai belum matang dalam mengantisipasi risiko iklim dan bencana lingkungan.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, Presiden Prabowo menyoroti kebutuhan mendesak penambahan embung sebagai bagian penting dari desain kawasan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sorotan ini muncul di tengah kekhawatiran IKN dibangun di wilayah yang rawan panas ekstrem dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Desain itu bukan sekadar bentuk bangunan, tapi juga fungsi kawasan. Termasuk kebutuhan embung,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Desain IKN Dinilai Abai Risiko Iklim
Lebih lanjut, Prasetyo menjelaskan, Presiden Prabowo menilai kondisi iklim di kawasan IKN berpotensi memicu masalah serius.
Suhu panas tinggi dan tutupan hutan luas membuat risiko karhutla tidak bisa dianggap remeh.
Fakta ini memunculkan pertanyaan besar: mengapa risiko mendasar tersebut baru menjadi sorotan setelah proyek berjalan?
Kritik pun mengarah pada perencanaan awal IKN yang dinilai terlalu fokus pada simbol dan estetika, tetapi lemah dalam mitigasi lingkungan.
“Masalah iklim di sana jelas. Panas dan rawan kebakaran,” tegas Prasetyo.
Teknologi Ada, Tapi Masih Tahap Uji
Di sisi lain, Otorita IKN mengklaim telah memasang teknologi sensor untuk memantau kondisi lingkungan.
Namun, Presiden Prabowo belum sepenuhnya puas. Ia meminta agar sistem tersebut terus diuji dan dievaluasi.
Permintaan ini mengindikasikan bahwa langkah mitigasi yang ada belum dianggap cukup kuat untuk menjamin keamanan kawasan ibu kota baru.
“Kepala OIKN melaporkan sudah ada metode, termasuk sensor. Presiden meminta terus diuji,” ujar Prasetyo.
Koreksi Presiden Prabowo menjadi sinyal peringatan serius bahwa pembangunan IKN tidak bisa berjalan dengan pendekatan coba-coba.
Tanpa perencanaan lingkungan yang matang, proyek raksasa ini berisiko menimbulkan masalah baru, mulai dari krisis air hingga bencana ekologis.
Publik kini menanti langkah lanjutan pemerintah: apakah koreksi ini benar-benar diikuti perubahan desain yang substantif, atau sekadar menjadi catatan tanpa eksekusi nyata di lapangan.
Penulis : Hadwan
Editor : Hadwan
