Reformasi Birokrasi Berbuah WBK 2025, Setjen DPD RI Perkuat Integritas

Rabu, 11 Februari 2026 - 15:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekjen DPD RI Mohammad Iqbal usai menerima predikat Wilayah Bebas Korupsi. (Posnews/DPD)

Sekjen DPD RI Mohammad Iqbal usai menerima predikat Wilayah Bebas Korupsi. (Posnews/DPD)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Sekretariat Jenderal (Setjen) DPD RI meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) 2025 dari Kementerian PAN-RB.

Penghargaan ini menegaskan komitmen Setjen DPD RI dalam memperkuat pelayanan publik dan tata kelola kelembagaan.

Sekretaris Jenderal DPD RI, Komjen Pol Mohammad Iqbal, menyatakan capaian WBK bukan sekadar penghargaan administratif.

Sebaliknya, predikat ini menjadi bukti bahwa reformasi birokrasi Setjen DPD RI berdampak langsung pada dukungan terhadap fungsi konstitusional DPD RI.

Menurut Iqbal, birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel menjadi syarat utama agar DPD RI optimal memperjuangkan aspirasi daerah.

Baca Juga :  Gadis Sukabumi Dijual Rp200 Juta, Disekap di China dan Alami Kekerasan Seksual

Karena itu, kualitas layanan Setjen DPD RI berpengaruh langsung pada efektivitas penyerapan dan pengawalan aspirasi masyarakat di tingkat nasional.

Selain itu, Iqbal menegaskan reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedur.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Reformasi harus meningkatkan kualitas kerja lembaga, mulai dari dukungan fungsi legislasi, pengawasan, hingga hubungan pusat dan daerah.

“WBK menjadi fondasi penguatan integritas. Namun, ini bukan titik akhir, melainkan komitmen berkelanjutan menjaga kepercayaan publik,” tegas Iqbal, Rabu (11/2/2026).

Baca Juga :  Prakiraan Cuaca Jabodetabek 7–8 Januari 2026, Hujan Meningkat di Sejumlah Wilayah

Penghargaan WBK 2025 diberikan dalam ajang ZI dan SAKIP Award 2025 di Gedung KemenPAN-RB, Jakarta.

Menteri PAN-RB Rini Widyantini menyerahkan langsung penghargaan tersebut kepada perwakilan Setjen DPD RI.

Predikat ini menjadi yang pertama bagi Setjen DPD RI. Ke depan, capaian WBK diharapkan memperkuat tata kelola dan meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mendukung peran DPD RI sebagai penyalur aspirasi daerah. (red)

Editor : Hadwan

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

20.000 Pelaut di Selat Hormuz Alami Krisis Pangan
Ancaman Nuklir Permanen: Kim Jong Un Pantau Uji Coba Mesin Rudal Berdaya Dorong 2.500 Kiloton
Kyoto Pertimbangkan Bangun Gedung 60 Meter dekat Stasiun
Update Arus Balik Lebaran 2026, 186 Ribu Kendaraan Serbu Jabodetabek
Membongkar Bias Gender dalam Studi Keamanan Global
Tantangan Ekonomi Perempuan dalam Ekonomi Gig
Membedah Ekofeminisme dan Krisis Ekologi Global
Mengapa Interseksionalitas Menjadi Kunci Keadilan Sosial

Berita Terkait

Minggu, 29 Maret 2026 - 19:30 WIB

20.000 Pelaut di Selat Hormuz Alami Krisis Pangan

Minggu, 29 Maret 2026 - 18:30 WIB

Ancaman Nuklir Permanen: Kim Jong Un Pantau Uji Coba Mesin Rudal Berdaya Dorong 2.500 Kiloton

Minggu, 29 Maret 2026 - 18:00 WIB

Kyoto Pertimbangkan Bangun Gedung 60 Meter dekat Stasiun

Minggu, 29 Maret 2026 - 17:56 WIB

Update Arus Balik Lebaran 2026, 186 Ribu Kendaraan Serbu Jabodetabek

Minggu, 29 Maret 2026 - 17:30 WIB

Membongkar Bias Gender dalam Studi Keamanan Global

Berita Terbaru

Sisi gelap perang energi. Sekitar 20.000 pelaut sipil kini terperangkap di kawasan Teluk, menghadapi kelangkaan pasokan dasar dan ancaman serangan udara saat operator kapal mulai mengabaikan hak-hak keselamatan mereka. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

20.000 Pelaut di Selat Hormuz Alami Krisis Pangan

Minggu, 29 Mar 2026 - 19:30 WIB

Ilustrasi, Modernisasi vs Tradisi. Kyoto mengkaji rencana pelonggaran batas tinggi bangunan dari 31 meter menjadi 60 meter guna menarik investasi, memicu perdebatan mengenai identitas visual ibu kota kuno Jepang tersebut. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Kyoto Pertimbangkan Bangun Gedung 60 Meter dekat Stasiun

Minggu, 29 Mar 2026 - 18:00 WIB

Membongkar narasi perang. Perspektif Keamanan Kritis mengungkap bagaimana konstruksi maskulinitas militeristik mendominasi kebijakan luar negeri dan sering kali mengabaikan kerentanan nyata perempuan di wilayah konflik. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Membongkar Bias Gender dalam Studi Keamanan Global

Minggu, 29 Mar 2026 - 17:30 WIB