Senator Republik Ragu Dukung Dana Keamanan $1 Miliar

Kamis, 21 Mei 2026 - 15:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Pukulan bagi perlindungan kemanusiaan. Mahkamah Agung AS mengizinkan pembatalan status tinggal sementara bagi ratusan ribu imigran asal Haiti dan Suriah. Dok: Reuters/Jonathan Ernst.

Pukulan bagi perlindungan kemanusiaan. Mahkamah Agung AS mengizinkan pembatalan status tinggal sementara bagi ratusan ribu imigran asal Haiti dan Suriah. Dok: Reuters/Jonathan Ernst.

WASHINGTON, POSNEWS.CO.ID – Partai Republik di Senat menunda proposal dana keamanan senilai $1 miliar untuk Gedung Putih. Mereka gagal mengumpulkan dukungan yang cukup di Capitol Hill. Sejumlah anggota parlemen meragukan besaran biaya serta detail penggunaan dana tersebut.

Pemerintahan Trump berupaya memasukkan dana ini ke dalam rancangan undang-undang anggaran sebesar $70 miliar. RUU tersebut bertujuan memulihkan pendanaan bagi badan penegakan imigrasi dan Patroli Perbatasan. Namun, proposal keamanan ini menghadapi penolakan keras dari beberapa legislator Republik.

Kontroversi Pengamanan “Ruang Dansa”

Direktur Secret Service, Sean Callan, membahas proposal tersebut dalam jamuan makan siang tertutup. Dalam hal ini, dana sebesar $220 juta rencananya akan memperkuat ruang dansa baru di Sayap Timur. Pengamanan meliputi kaca antipeluru, teknologi deteksi drone, serta sistem filtrasi ancaman kimia.

Senator Republik dari Louisiana, John Kennedy, menyebut pembahasan anggaran ini kembali ke titik nol. Ia menyatakan bahwa mereka tidak memiliki suara yang cukup untuk meloloskan aturan tersebut. Selanjutnya, Senator Thom Tillis dari North Carolina menyebut paket keamanan ini sebagai “ide buruk” meskipun nilainya dikurangi.

Dana Kompensasi: “Slush Fund” atau Keadilan?

Di sisi lain, Demokrat dan beberapa anggota Republik mempertanyakan legalitas dana kompensasi sebesar $1,776 miliar. Dana ini bertujuan memberi ganti rugi kepada sekutu Trump yang mengeklaim diri sebagai korban politisasi hukum.

Senator Demokrat Chris Coons bersumpah akan memblokir pendanaan tersebut melalui amandemen rancangan undang-undang pengeluaran. Bahkan, dua petugas polisi yang mempertahankan Capitol pada 6 Januari mengajukan gugatan pada Rabu untuk menghentikan distribusi dana tersebut. Mereka melabeli program ini sebagai “dana siluman” (slush fund) yang melegalkan kekerasan terhadap aparat.

Gejolak Internal Partai Republik

Ketegangan di Senat bertambah setelah Presiden Trump memberikan dukungan kepada Jaksa Agung Texas, Ken Paxton. Langkah ini memicu amarah di kalangan senator Republik karena Paxton menjadi lawan bagi petahana Senat John Cornyn dalam pemilihan utama pekan depan.

Baca Juga :  Mahkamah Agung Muluskan Langkah Donald Trump

“Tentu saja ada konsekuensi jika menantang senator Amerika Serikat,” ujar Pemimpin Mayoritas Senat, John Thune. Oleh karena itu, agenda pemerintahan di Capitol Hill kini menjadi jauh lebih rumit. Pemimpin Republik harus menyeimbangkan antara loyalitas kepada presiden dan kepentingan strategis partai untuk memenangkan pemilihan November mendatang.

Menanti Kepastian Agenda Legislatif

Situasi di Capitol Hill menunjukkan keretakan serius dalam faksi Republik. Singkatnya, tuntutan dana keamanan $1 miliar kini terancam gagal karena kurangnya dukungan internal serta perlawanan gigih dari pihak Demokrat.

Dengan demikian, masyarakat kini memantau apakah pimpinan Republik mampu menyatukan suara untuk mengamankan agenda presiden. Di tahun 2026 yang penuh gejolak ini, perselisihan terkait anggaran keamanan simbol kekuasaan tersebut menjadi ujian bagi soliditas kepemimpinan Donald Trump di Kongres.

Penulis : Ahmad Haris Kurnia

Editor : Ahmad Haris Kurnia

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Menteri Lingkungan Mundur, Parlemen Sahkan Aturan Pestisida
Dua Tanker Minyak Saudi Putar Balik di Laut Merah
Arab Saudi dan UEA Kompak Tegaskan Persaudaraan
Hakim AS Tunda Penyatuan Raksasa Paramount dan Warner Bros
Andy Burnham Resmi Mengambil Alih Kepemimpinan Inggris
Parlemen Jepang Gagal Sepakati Pemotongan Pajak Makanan
Menlu ASEAN Kumpul Bahas Tensi Hormuz dan South China Sea
9 Warga Sipil Gaza Tewas Akibat Gempuran Udara

Berita Terkait

Rabu, 22 Juli 2026 - 12:41 WIB

Menteri Lingkungan Mundur, Parlemen Sahkan Aturan Pestisida

Rabu, 22 Juli 2026 - 12:29 WIB

Dua Tanker Minyak Saudi Putar Balik di Laut Merah

Rabu, 22 Juli 2026 - 10:00 WIB

Arab Saudi dan UEA Kompak Tegaskan Persaudaraan

Selasa, 21 Juli 2026 - 11:29 WIB

Hakim AS Tunda Penyatuan Raksasa Paramount dan Warner Bros

Selasa, 21 Juli 2026 - 08:30 WIB

Andy Burnham Resmi Mengambil Alih Kepemimpinan Inggris

Berita Terbaru

Guncangan politik dan ekologis di Prancis. Parlemen resmi melegalkan kembali dua jenis pestisida berbahaya, memicu pengunduran diri Menteri Lingkungan Hidup Monique Barbut. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Menteri Lingkungan Mundur, Parlemen Sahkan Aturan Pestisida

Rabu, 22 Jul 2026 - 12:41 WIB

Dua kapal tanker minyak Saudi memutar balik arah di Laut Merah pasca-ancaman blokade Houthi, di tengah gempuran udara berkelanjutan AS ke wilayah Iran. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Dua Tanker Minyak Saudi Putar Balik di Laut Merah

Rabu, 22 Jul 2026 - 12:29 WIB

Langkah taktis pereda ketegangan kawasan. Arab Saudi dan UEA meluncurkan pesan persaudaraan serentak di media sosial guna mengakhiri perselisihan geopolitik beberapa bulan terakhir. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Arab Saudi dan UEA Kompak Tegaskan Persaudaraan

Rabu, 22 Jul 2026 - 10:00 WIB