TOKYO, POSNEWS.CO.ID – Jumat (24/1) menjadi hari yang penuh gejolak di kancah politik Jepang. Perdana Menteri Sanae Takaichi secara resmi membubarkan Majelis Rendah (House of Representatives), sebuah langkah agresif untuk memaksakan pemilihan umum dini (snap election).
Tindakan ini menandai preseden sejarah baru. Untuk pertama kalinya dalam 60 tahun, seorang perdana menteri membubarkan parlemen tepat pada hari pembukaan sesi Diet biasa.
Implikasinya serius: agenda krusial untuk membahas dan menyetujui anggaran awal tahun fiskal 2026 (yang dimulai April) kini terhenti. Pembubaran ini secara otomatis menunda proses tinjauan anggaran negara yang sangat vital.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemerintah Jepang segera mengadakan rapat kabinet luar biasa pasca-pembubaran. Mengutip TBS Television, kabinet memutuskan untuk mengeluarkan pemberitahuan resmi pemilu pada 27 Januari, dengan pemungutan suara dijadwalkan pada 8 Februari.
Oposisi: “Tidak Ada Pembenaran!”
Langkah Takaichi langsung menuai badai kritik dari para pemimpin partai oposisi yang merasa langkah ini tidak memiliki dasar moral maupun politik yang kuat.
Yoshihiko Noda, pemimpin bersama dari partai oposisi utama baru “Aliansi Reformasi Sentris” (Centrist Reform Alliance), menyatakan kekecewaannya. Kepada Kyodo News, Noda menegaskan bahwa ia merasakan “tidak ada pembenaran” untuk pembubaran tersebut, mengingat Jepang saat ini sedang menghadapi gunung masalah mendesak.
Kritik tajam juga datang dari Yuichiro Tamaki, ketua Partai Demokrat untuk Rakyat (Democratic Party for the People). Ia menyoroti dampak ekonomi dari manuver politik ini.
“Sangat disesalkan bahwa ini menjadi pembubaran yang menempatkan ekonomi di urutan kedua,” kecam Tamaki.
Menghindari Debat, Mengamankan Kursi?
Tomoko Tamura, ketua Partai Komunis Jepang, menyoroti penderitaan rakyat di akar rumput. Ia menunjukkan fakta bahwa kenaikan harga barang telah mendorong mata pencaharian masyarakat ke dalam kesulitan.
Tamura menuduh Takaichi sengaja memilih jalan pintas. Menurutnya, PM Takaichi membubarkan majelis rendah untuk “menghindari debat yang terbuka dan adil di hadapan publik” mengenai isu-isu krusial tersebut.
Serangan paling personal datang dari Mizuho Fukushima, pemimpin Partai Sosial Demokrat Jepang. Ia memperingatkan karakter kepemimpinan Takaichi.
“Mereka yang membubarkan Majelis Rendah semata-mata untuk kepentingan pribadi dan bertindak secara sepihak, juga akan mengatur politik dengan cara yang mementingkan diri sendiri dan sewenang-wenang,” tegas Fukushima.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
Sumber Berita: Xinhua News Agency
