TNI Selidiki Dugaan Keterlibatan Prajurit dalam Kasus Air Keras Aktivis KontraS

Rabu, 18 Maret 2026 - 04:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi prajurit TNI. (Posnews/iStock)

Ilustrasi prajurit TNI. (Posnews/iStock)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – TNI bergerak cepat merespons dugaan keterlibatan prajurit dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Andrie Yunus.

Institusi militer itu langsung membuka penyelidikan internal untuk mengusut tuntas isu yang kini memicu sorotan publik.

TNI Buka Penyelidikan Internal

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kapuspen TNI, Mayjen Aulia Dwi Nasrullah, menegaskan bahwa langkah investigasi sudah dilakukan sejak awal kejadian.

TNI mengambil tindakan ini sebagai respons atas berkembangnya opini publik terkait dugaan keterlibatan oknum prajurit.

Baca Juga :  Polri Komitmen Lindungi Tenaga Medis Lewat Rapat Penyusunan Perpres Perlindungan Nakes

Ia menyampaikan hal tersebut di Balai Puspen TNI, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2026) malam.

Proses Diklaim Profesional dan Transparan

Selanjutnya, Aulia memastikan proses penyelidikan berjalan secara profesional, objektif, dan transparan.

Meski begitu, ia belum membeberkan detail teknis maupun perkembangan hasil investigasi yang sedang berlangsung.

Namun demikian, TNI berkomitmen membuka hasil penyelidikan kepada publik setelah proses rampung.

Publik Diminta Bersabar

Di sisi lain, Aulia meminta masyarakat tidak berspekulasi dan menunggu hasil resmi.

Ia menegaskan, TNI akan memberikan pembaruan informasi secara berkala agar tidak terjadi simpang siur di tengah masyarakat.

Baca Juga :  Polda Metro Didesak Periksa Mantan Kabais TNI dalam Kasus Andrie Yunus

β€œNanti akan kami sampaikan perkembangan selanjutnya. Kami pastikan proses ini berjalan profesional dan transparan,” tegasnya.

Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus yang merupakan bagian dari KontraS kini menjadi perhatian luas.

Selain menyoroti aspek hukum, publik juga menuntut kejelasan dan akuntabilitas jika benar ada keterlibatan aparat.

Dengan dibukanya penyelidikan internal ini, TNI diharapkan mampu mengungkap fakta sebenarnya sekaligus menjaga kepercayaan publik. (red)

Editor : Hadwan

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Purnawirawan Polri Dukung Kapolri di Tengah Kasus Penyadapan
Jokowi tunjukkan ijazah di sidang Roy Suryo
Jokowi Duduk di Kursi Saksi, Polisi Siaga Amankan Sidang Roy Suryo
Dudung Buka Suara soal Tiga Petinggi Polri Tersangka Penyadapan
Berawal dari Laporan Warga, Polisi Gerebek Lapak Sabu di Tanah Abang
Dana Otsus hingga Bendera Aceh, Ini yang Dibahas Mualem dengan Prabowo
Nusron Wahid Diperiksa 5 Jam, KPK Bongkar Dugaan Setoran Jabatan
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Memanas, Yusril Ungkap Indikasi Makar

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 16:13 WIB

Purnawirawan Polri Dukung Kapolri di Tengah Kasus Penyadapan

Kamis, 5 November 2026 - 07:31 WIB

Jokowi Duduk di Kursi Saksi, Polisi Siaga Amankan Sidang Roy Suryo

Kamis, 5 November 2026 - 06:29 WIB

Dudung Buka Suara soal Tiga Petinggi Polri Tersangka Penyadapan

Kamis, 5 November 2026 - 06:13 WIB

Berawal dari Laporan Warga, Polisi Gerebek Lapak Sabu di Tanah Abang

Kamis, 5 November 2026 - 05:56 WIB

Dana Otsus hingga Bendera Aceh, Ini yang Dibahas Mualem dengan Prabowo

Berita Terbaru

PP Polri mendukung Kapolri Suyudi menangani kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit dan dua pejabat Polri. (Posnews/Humas Polri)

NASIONAL

Purnawirawan Polri Dukung Kapolri di Tengah Kasus Penyadapan

Kamis, 5 Nov 2026 - 16:13 WIB

Pemerintah Inggris memperpanjang masa tunggu izin tinggal tetap imigran menjadi sepuluh tahun. Simak aturan baru dan pengecualiannya. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Pemerintah Inggris Gandakan Waktu Tunggu Izin Tinggal

Kamis, 5 Nov 2026 - 15:00 WIB

Donald Trump memilih meresmikan renovasi Kolam Peringatan Lincoln menjelang pemilu sela AS. Simak ulasan agenda kampanye Republik dan Demokrat. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Donald Trump Fokus Renovasi Kolam Menjelang Pemilu

Kamis, 5 Nov 2026 - 14:52 WIB

Mahkamah Agung AS menolak upaya pemerintah Trump memisahkan dua puluh ribu surat suara di California. Simak ulasan keputusan hukum. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Mahkamah Agung AS Menolak Gugatan Pemerintah Trump

Kamis, 5 Nov 2026 - 13:49 WIB

Korea Utara menolak tuduhan Amerika Serikat terkait pencurian mata uang kripto senilai enam miliar dolar di Binance. Simak bantahan resmi. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Korea Utara Bantah Tuduhan Amerika Serikat Terkait Pencurian

Kamis, 5 Nov 2026 - 13:41 WIB