TOKYO, POSNEWS.CO.ID – Ukraina secara resmi menawarkan kerja sama strategis kepada Jepang di bidang teknologi drone dan sistem nirawak. Menteri Luar Negeri Ukraina, Andrii Sybiha, menegaskan kesiapan negaranya untuk membagi keahlian yang mereka asah selama bertahun-tahun di medan pertempuran.
Pernyataan Sybiha muncul saat pemerintah Jepang di bawah Perdana Menteri Sanae Takaichi sedang mempertimbangkan penggunaan drone buatan Ukraina. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan pertahanan Jepang menghadapi lingkungan keamanan paling buruk sejak berakhirnya Perang Dunia II.
Berbagi Pengalaman dari Medan Tempur
Ukraina telah membuktikan efektivitas sistem nirawak mereka dalam melawan invasi besar-besaran Rusia sejak 2022. Sybiha menyatakan bahwa Kyiv sangat siap untuk mentransfer pengetahuan teknis tersebut kepada Tokyo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami siap membagikan pengalaman yang kami peroleh di medan perang kepada Jepang,” ujar Sybiha. Oleh karena itu, Ukraina membuka pintu interaksi seluas-luasnya berdasarkan tingkat kesiapan pihak Jepang. Ukraina sebelumnya telah menjalin kerja sama serupa dengan negara-negara Teluk seperti Uni Emirat Arab dan Qatar untuk menangani ancaman drone serta rudal Iran.
Modernisasi Pertahanan di Bawah PM Takaichi
Perdana Menteri Sanae Takaichi, yang dikenal sebagai tokoh konservatif di bidang keamanan, terus mendorong pergeseran kemampuan pertahanan Jepang. Di bawah kepemimpinannya, Jepang berupaya melampaui batasan konstitusi pasifis demi menghadapi ancaman regional yang kian nyata.
Sumber-sumber internal menyebutkan bahwa Jepang tengah menjajaki kesepakatan transfer senjata bilateral dengan Ukraina. Perjanjian ini akan mencakup perlindungan rahasia militer sebagai opsi untuk merealisasikan penggunaan drone Ukraina oleh militer Jepang. Selain itu, Kyiv mengharapkan adanya dialog tingkat tinggi antara Presiden Volodymyr Zelenskyy dan PM Takaichi pada KTT G7 di Prancis bulan Juni mendatang.
Peringatan Terhadap Sanksi Minyak Rusia
Di tengah krisis energi global, Sybiha mengeluarkan peringatan tegas terkait kebijakan sanksi. Penutupan Selat Hormuz akibat perang Amerika Serikat-Israel melawan Iran memang memicu kelangkaan minyak. Namun, Ukraina menolak keras rencana AS untuk memberikan pengecualian sementara pada sanksi minyak Rusia.
“Sekarang bukan waktu yang tepat untuk mengurangi tekanan terhadap Rusia,” tegas Sybiha. Ia berargumen bahwa pelonggaran sanksi adalah langkah yang salah dan hanya akan memperlambat upaya perdamaian di Eropa. Menurutnya, peran Amerika Serikat tetap menjadi faktor penentu dalam mengakhiri agresi Rusia secara permanen.
Mempererat Aliansi Strategis
Kerja sama drone ini bukan sekadar transaksi militer, melainkan simbol penguatan hubungan ekonomi dan keamanan antara Kyiv dan Tokyo. Sybiha sendiri berencana mengunjungi Jepang pada paruh kedua tahun ini guna menindaklanjuti berbagai poin kerja sama tersebut.
Singkatnya, sinergi ini akan memberikan Jepang akses terhadap teknologi tempur yang teruji, sementara Ukraina mendapatkan dukungan diplomatik dan ekonomi yang lebih kuat dari kekuatan utama Asia. Masyarakat internasional kini memantau bagaimana aliansi baru ini akan memengaruhi keseimbangan kekuatan di wilayah Asia-Pasifik dan Eropa Timur di tahun 2026.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
