WASHINGTON, POSNEWS.CO.ID – Pemerintah Zambia mengambil langkah agresif guna membentengi ekonomi nasional dari volatilitas pasar energi global. Menteri Keuangan Situmbeko Musokotwane mengonfirmasi penghapusan sementara pajak bahan bakar utama mulai bulan ini.
Dalam konteks ini, kebijakan tersebut muncul sebagai respon atas meroketnya harga minyak mentah internasional. Oleh karena itu, Lusaka berupaya mencegah efek domino krisis Timur Tengah yang kini mulai mengancam stabilitas fiskal negara-negara di benua Afrika pada tahun 2026.
Pengorbanan Pendapatan Negara sebesar $\$200$ Juta
Zambia memproyeksikan kehilangan pendapatan sebesar $\$200$ juta (sekitar 5,4 triliun Kwacha) selama tiga bulan ke depan. Angka ini merupakan hasil dari penangguhan bea cukai dan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) nol persen untuk seluruh produk minyak bumi.
“Kami harus bertindak cepat guna melindungi produktivitas nasional,” tegas Musokotwane dalam forum IMF di Washington. Akibatnya, anggaran belanja publik akan mengalami pengetatan yang signifikan. Namun, pemerintah memandang pemberian subsidi pajak ini lebih efektif guna menjaga roda industri tetap berputar dibandingkan membiarkan harga bensin melambung tinggi di tingkat konsumen.
Ancaman Selat Hormuz dan Risiko Inflasi Afrika
Musokotwane memperingatkan bahwa gangguan navigasi di Selat Hormuz merupakan ancaman nyata bagi ketahanan energi global. Jalur tersebut sangat vital bagi pasokan minyak menuju pelabuhan-pelabuhan di pesisir Afrika. Dalam hal ini, penutupan jalur maritim tersebut dapat memicu lonjakan biaya logistik secara instan.
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa situasi ini memberikan beban ganda bagi negara-negara Afrika yang sedang berjuang pulih dari krisis ekonomi sebelumnya. Oleh sebab itu, kenaikan harga BBM berisiko tinggi mendorong inflasi pangan dan meningkatkan biaya operasional sektor manufaktur. “Ekonomi yang hanya bersifat reaktif terhadap krisis akan sulit menyerap guncangan eksternal semacam ini,” tambahnya.
Seruan Reformasi Domestik dan Keamanan Energi
Sebagai solusi jangka panjang, Zambia mendesak pemerintah di seluruh Afrika untuk mengadopsi strategi fiskal yang lebih visioner. Secara khusus, Musokotwane menyerukan penguatan keamanan energi melalui diversifikasi sumber pasokan dan peningkatan kapasitas produksi domestik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Terlebih lagi, ia menekankan bahwa bantuan finansial internasional bukanlah solusi tunggal. Sebagai hasilnya, setiap negara harus melakukan reformasi internal guna meningkatkan efisiensi pengeluaran publik. “Ekonomi yang memproduksi lebih banyak dan berdagang secara kompetitif akan memiliki daya tahan yang lebih kuat,” ujar sang menteri. Kedaulatan ekonomi di tahun 2026 kini bergantung pada kemampuan negara dalam mengelola sumber daya secara mandiri di tengah anarki pasar global.
Menanti Stabilitas Pasar Global
Masa depan pertumbuhan ekonomi Zambia kini dipertaruhkan pada efektivitas kebijakan pajak tiga bulan ini. Pada akhirnya, pemerintah berharap pasar energi di Timur Tengah segera mencapai titik de-eskalasi sebelum masa penangguhan pajak berakhir pada Juni mendatang.
Dengan demikian, masyarakat internasional memantau apakah langkah berani Zambia ini akan diikuti oleh negara-negara tetangga di kawasan SADC. Di tahun 2026 yang penuh ketidakpastian, perlindungan terhadap daya beli rakyat menjadi instrumen politik yang paling krusial bagi setiap pemimpin negara berkembang.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
