WASHINGTON, POSNEWS.CO.ID – Dana Moneter Internasional (IMF) memberikan catatan kritis terhadap arah kebijakan ekonomi terbaru pemerintah Jepang. Pada Selasa (17/2/2026), IMF menyatakan bahwa Jepang seharusnya menghindari pemangkasan pajak konsumsi sebagai solusi jangka pendek.
Peringatan ini muncul menyusul rencana Perdana Menteri Sanae Takaichi untuk menangguhkan pajak pangan dan minuman sebesar 8 persen. Langkah ambisius ini merupakan janji utama Takaichi setelah kemenangan telak partainya dalam pemilihan umum awal Februari lalu. Namun demikian, IMF menilai kebijakan tersebut dapat memperburuk kondisi keuangan negara yang sudah terbebani utang besar.
Kritik IMF terhadap Kebijakan “Tidak Terarah”
Dalam pernyataan resmi setelah konsultasi reguler, IMF menekankan bahwa dukungan terhadap rumah tangga dan perusahaan harus bersifat “netral anggaran”. Lembaga yang bermarkas di Washington tersebut menganggap pembebasan pajak secara massal sebagai langkah yang tidak efisien.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dukungan seharusnya bersifat sementara dan hanya menyasar kelompok yang paling terdampak oleh guncangan eksternal,” tegas pernyataan IMF. Organisasi tersebut membunyikan alarm mengenai utang publik Jepang yang merupakan tertinggi di antara negara maju. Meskipun pendapatan pajak menguat pasca-pandemi, proyeksi pertumbuhan utang jangka panjang tetap mengkhawatirkan bagi stabilitas pasar global.
Solusi Kredit Pajak dan Respon Tokyo
Sebagai alternatif, IMF mendorong pemerintah Jepang untuk mematangkan rencana “sistem kredit pajak yang dapat dikembalikan” (refundable tax credit). Sistem ini pemerintah pertimbangkan untuk mulai beroperasi setelah masa penangguhan pajak selama dua tahun berakhir.
IMF meyakini bahwa sistem kredit pajak yang terdesain dengan baik akan memberikan dukungan yang jauh lebih tepat sasaran bagi warga miskin. Oleh karena itu, langkah ini lebih baik daripada memberikan pemotongan pajak bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Merespons hal tersebut, Menteri Keuangan Jepang Satsuki Katayama menyatakan pemerintah akan tetap mempertimbangkan rekomendasi IMF. “Kebijakan kami untuk mencapai ekonomi yang kuat sekaligus keberlanjutan fiskal tetap tidak berubah,” ujar Katayama di Tokyo.
Risiko Ekonomi dan Proyeksi Moneter
Selain masalah fiskal, IMF menyoroti berbagai risiko yang membayangi ekonomi Jepang. Lembaga tersebut mencatat bahwa ketegangan hubungan Jepang-Tiongkok menjadi salah satu faktor penekan utama. Selain itu, lemahnya konsumsi domestik akibat pertumbuhan upah riil yang lambat tetap menjadi ancaman nyata.
Di sisi lain, IMF menyambut baik kebijakan kenaikan suku bunga bertahap oleh Bank of Japan (BOJ). Langkah bank sentral tersebut petugas nilai sudah tepat untuk mengurai kebijakan pelonggaran moneter yang telah berlangsung lama. IMF memprediksi bahwa suku bunga kebijakan Jepang dapat mencapai level netral pada tahun 2027 mendatang, asalkan stabilitas ekonomi tetap terjaga.
PM Takaichi dijadwalkan akan menyampaikan pidato kebijakan penting pada hari Jumat. Ia berjanji akan mempercepat diskusi mengenai penangguhan pajak ini guna mencapai kesimpulan sementara sebelum musim panas tiba. Dunia internasional kini menanti bagaimana Tokyo menyeimbangkan antara tuntutan pemilih dengan realitas utang negara yang semakin membengkak.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
