WASHINGTON, POSNEWS.CO.ID – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, akan bertolak ke Tiongkok pada akhir Maret mendatang untuk pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Xi Jinping. Kunjungan ini merupakan perjalanan pertama seorang Presiden AS ke Beijing sejak tahun 2017.
Akan tetapi, pengumuman ini muncul tepat saat Mahkamah Agung Amerika Serikat memberikan pukulan hukum yang telak bagi administrasi Trump. Hakim membatalkan sebagian besar kebijakan tarif yang Trump gunakan dalam perang dagang global, termasuk tarif terhadap produk-produk Tiongkok. Oleh karena itu, Trump kini harus merancang ulang strategi diplomasinya sebelum mendarat di Beijing.
Pukulan Hukum dan Manuver Tarif Global
Mahkamah Agung memutuskan bahwa penggunaan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA) untuk memungut tarif 20 persen adalah tindakan inkonstitusional. Alhasil, landasan hukum bagi pajak impor tersebut kini resmi gugur karena dianggap melampaui wewenang eksekutif.
Meskipun begitu, Trump tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerah. Dalam konferensi pers terbaru, ia berencana memberlakukan tarif global baru sebesar 10 persen untuk jangka waktu 150 hari. “Ini akan menjadi kunjungan yang luar biasa,” ujar Trump mengenai perjalanannya ke Tiongkok. Ia menjanjikan sebuah “tampilan terbesar” dalam sejarah hubungan kedua negara guna mempertegas posisi tawar Amerika.
Agenda Ekonomi: Kedelai vs Mineral Kritis
Fokus utama pertemuan di Beijing nantinya mencakup perpanjangan gencatan senjata perdagangan. Selanjutnya, Trump ingin memastikan Tiongkok meningkatkan pembelian kedelai dari Amerika Serikat secara signifikan. Pasalnya, para petani AS merupakan konstituen politik utama bagi Trump yang sedang menghadapi tekanan ekonomi.
Di sisi lain, Beijing memiliki kartu truf berupa ancaman pemutusan pasokan tanah jarang (rare earths). Tiongkok telah membuktikan efektivitas taktik ini dalam memaksa Washington untuk melonggarkan beberapa kebijakan. Bahkan, dalam beberapa bulan terakhir, Trump sudah mulai melunakkan sikapnya terkait ekspor cip komputer canggih dan teknologi drone ke Tiongkok sebagai bagian dari pertukaran konsesi.
Garis Merah Taiwan dan Stabilitas Pasifik
Meskipun diplomasi ekonomi menunjukkan kemajuan, isu kedaulatan Taiwan tetap menjadi ganjalan paling tajam. Pada Februari ini, Presiden Xi Jinping secara eksplisit mengangkat masalah penjualan senjata AS ke Taiwan dalam pembicaraan telepon dengan Trump.
Sebagai catatan, Washington baru saja menyetujui paket penjualan senjata senilai $11,1 miliar untuk memperkuat pertahanan Taiwan. Tiongkok menganggap langkah ini sebagai campur tangan terhadap urusan internal mereka. Dengan demikian, perundingan di Beijing nanti akan menjadi ujian bagi Trump untuk menyeimbangkan antara dukungan militer bagi Taipei dengan kebutuhan menjaga stabilitas pasar global.
Para analis menilai bahwa kekalahan Trump di pengadilan mungkin membuat posisi tawarnya terlihat lemah di mata pejabat Tiongkok. Namun demikian, Tiongkok cenderung menyukai arah hubungan saat ini yang menghindari eskalasi konflik secara mendadak. Kini, dunia menanti apakah kunjungan “liar” Trump tersebut akan melahirkan tatanan ekonomi baru atau justru memicu konfrontasi babak selanjutnya.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
