Inggris Pertimbangkan UU untuk Hapus Andrew Mountbatten-Windsor dari Garis Suksesi

Sabtu, 21 Februari 2026 - 12:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Kehilangan hak takhta. Pemerintah Inggris bersiap mengajukan undang-undang guna menghapus nama Andrew Mountbatten-Windsor dari garis suksesi kerajaan menyusul penyelidikan kriminal terkait jaringan Jeffrey Epstein. Dok: CGTN.

Kehilangan hak takhta. Pemerintah Inggris bersiap mengajukan undang-undang guna menghapus nama Andrew Mountbatten-Windsor dari garis suksesi kerajaan menyusul penyelidikan kriminal terkait jaringan Jeffrey Epstein. Dok: CGTN.

LONDON, POSNEWS.CO.ID – Kabar mengejutkan kembali mengguncang institusi monarki Inggris pada Jumat (20/2/2026). Pemerintah Inggris kini mempertimbangkan untuk memperkenalkan undang-undang baru guna menghapus Andrew Mountbatten-Windsor dari garis suksesi kerajaan.

Langkah ini merupakan konsekuensi hukum paling berat bagi mantan pangeran tersebut. Oleh karena itu, otoritas berencana merealisasikan kebijakan ini segera setelah kepolisian menyelesaikan seluruh rangkaian penyelidikan kriminal terhadap dirinya.

Penangkapan atas Pelanggaran Jabatan Publik

Situasi hukum Andrew memburuk setelah aparat menangkapnya pada hari Kamis. Polisi mencurigai Andrew melakukan pelanggaran jabatan publik yang serius. Meskipun demikian, petugas membebaskan Andrew setelah ia menjalani pemeriksaan selama beberapa jam di dalam tahanan.

Kasus ini memanas seiring dengan pengawasan ketat terhadap hubungan masa lalunya dengan predator seks Jeffrey Epstein. Selanjutnya, Kepolisian Metropolitan (Met Police) memberikan pernyataan resmi mengenai rilis dokumen terbaru dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Met Police menduga bahwa beberapa bandara di London mungkin petugas gunakan untuk memfasilitasi perdagangan manusia dan eksploitasi seksual di masa lalu.

Dukungan Penuh dari Raja Charles III

Raja Charles III mengambil sikap yang sangat asertif dalam menghadapi krisis keluarga ini. Pada Kamis malam, istana menegaskan bahwa hukum harus tetap berjalan sebagaimana mestinya.

“Raja memberikan dukungan dan kerja sama penuh kepada pihak kepolisian dalam menjalankan tugas mereka,” tulis pernyataan resmi istana. Dengan demikian, sang Raja memilih untuk tidak melindungi adiknya demi menjaga integritas hukum negara. Tindakan ini mempertegas komitmen monarki modern untuk bersikap transparan terhadap setiap pelanggaran hukum di lingkungan internal kerajaan.

Baca Juga :  Pengemudi Ojol Diduga Dikeroyok Saat Antar Penumpang di Kembangan Jakarta Barat

Pengucilan dari Lingkaran Kerajaan

Andrew Mountbatten-Windsor sebenarnya sudah kehilangan gelar kerajaan dan gelar militernya sejak Oktober tahun lalu. Bahkan, ia harus meninggalkan kediamannya di Royal Lodge dan pindah ke akomodasi pribadi yang lebih sederhana.

Alhasil, statusnya kini sepenuhnya setara dengan warga sipil biasa di mata hukum. Para pengamat politik menilai bahwa penghapusan dari garis suksesi akan menjadi titik akhir dari karier publik Andrew. Dunia internasional kini memantau dengan cermat bagaimana Parlemen Inggris akan merumuskan landasan hukum untuk memutus hubungan takhta dengan salah satu anggota keluarga senior tersebut.

Penulis : Ahmad Haris Kurnia

Editor : Ahmad Haris Kurnia

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Vietnam Siapkan Aturan Ketat Larang Anak di Bawah 16 Tahun
Warga al-Obeid Hadapi Serangan Drone dan Pemerkosaan
Kanada Batal Gelar Acara Bersama Peresmian Jembatan
Houthi Blokade Selat Bab el-Mandeb dan Serang Kapal
Mandat B50 Indonesia dan Tensi Geopolitik Tahan Harga CPO
Afrika Selatan Hentikan Sementara Pemakzulan Presiden
Perusahaan Pelayaran Hentikan Operasi ke Ukraina
Pakistan Minta Bantuan Finansial 10 Miliar Dolar AS

Berita Terkait

Sabtu, 25 Juli 2026 - 16:24 WIB

Vietnam Siapkan Aturan Ketat Larang Anak di Bawah 16 Tahun

Sabtu, 25 Juli 2026 - 15:18 WIB

Warga al-Obeid Hadapi Serangan Drone dan Pemerkosaan

Sabtu, 25 Juli 2026 - 13:04 WIB

Kanada Batal Gelar Acara Bersama Peresmian Jembatan

Sabtu, 25 Juli 2026 - 10:27 WIB

Houthi Blokade Selat Bab el-Mandeb dan Serang Kapal

Sabtu, 25 Juli 2026 - 10:19 WIB

Mandat B50 Indonesia dan Tensi Geopolitik Tahan Harga CPO

Berita Terbaru