SINGAPURA, POSNEWS.CO.ID – Kabar gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran belum cukup kuat untuk memulihkan arus logistik di Selat Hormuz. Para pelaku industri maritim global memilih untuk tetap membuang sauh guna menghindari risiko keamanan yang masih sangat tinggi.
Dalam konteks ini, situs pelacakan kapal MarineTraffic mencatat hanya segelintir kapal yang berani bergerak keluar dari Teluk. Langkah ini mencerminkan sikap hati-hati yang ekstrem dari para pemilik kapal di seluruh dunia pada hari Rabu.
Kelumpuhan Arus Logistik: 800 Kapal Terdampar
Data dari perusahaan intelijen maritim Lloyd’s List Intelligence mengungkap skala kelumpuhan di wilayah tersebut. Lebih dari 800 kapal saat ini berdiam di perairan Teluk tanpa kepastian jadwal keberangkatan. Akibatnya, arus lalu lintas di Selat Hormuz anjlok drastis hingga sekitar 95 persen dibandingkan kondisi normal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Semua pihak di sisi pelayaran jelas merasa sangat gugup,” ujar Richard Meade, pemimpin redaksi Lloyd’s List. Meskipun demikian, gencatan senjata ini membawa napas lega bagi para awak kapal yang menjalani isolasi selama berminggu-minggu. Seorang kapten kapal yang berlabuh di lepas pantai Qatar menyatakan bahwa kabar damai ini setidaknya menenangkan saraf kru yang selama ini berada di bawah tekanan konstan.
Antara Harapan dan Ancaman: Apakah Selat Sudah Aman?
Jakob Larsen dari asosiasi pelayaran Bimco tidak menyarankan kapal meninggalkan Teluk sekarang tanpa koordinasi dengan Amerika Serikat dan Iran. Ia mengulangi saran dari pelaku industri pelayaran lain yang menilai situasi masih terlalu tidak menentu untuk melakukan pergerakan besar.
Lebih lanjut, Asosiasi Pemilik Kapal Jepang menyatakan bahwa kondisi keamanan area tersebut masih menyimpan misteri. Dalam hal ini, perbedaan interpretasi antara Washington dan Teheran mengenai syarat perdamaian menjadi hambatan utama. Pihak International Chamber of Shipping (ICS) mendesak klarifikasi atas “rencana 10 poin” Iran guna menumbuhkan kepercayaan diri para operator kapal sebelum kembali memasuki perairan tersebut.
Rezim “Toll Booth” Teheran dan Kemitraan Oman
Ketidakpastian juga menyelimuti kebijakan “pos penjagaan” yang Iran terapkan baru-baru ini. Laporan dari Financial Times menyebutkan bahwa Iran berniat menagih biaya satu dolar untuk setiap barel minyak yang melintas. Bahkan, Iran menuntut pembayaran tersebut dalam bentuk mata uang kripto guna menghindari sistem keuangan konvensional.
Terlebih lagi, Amir Handjari dari Quincy Institute menilai ide kemitraan antara Iran dan Oman untuk mengoperasikan Selat Hormuz sangat masuk akal. Strategi ini menguntungkan kedua belah pihak di tahun 2026. Sebagai hasilnya, Oman akan mendapatkan aliran pendapatan baru, sementara Iran memperoleh legitimasi politik dan dana segar untuk memulihkan ekonomi pasca-perang. Namun, hingga saat ini, pihak Muskat masih menahan diri untuk memberikan komentar resmi mengenai isu sensitif tersebut.
Rekor Penutupan yang Belum Pernah Terjadi
Analis energi menekankan bahwa penutupan efektif Selat Hormuz kali ini mencatat peristiwa sejarah yang unik. Jalur ini tetap terbuka bahkan selama Perang Iran-Irak (1980-1988) meskipun terdapat serangan terhadap kapal tanker.
Pada akhirnya, dunia kini memantau mekanisme “transparansi navigasi” yang badan maritim PBB (IMO) matangkan saat ini. Dengan demikian, stabilitas pasar energi global bergantung pada seberapa cepat negara-negara mengimplementasikan jaminan keamanan fisik di lapangan. Tanpa adanya jalur yang benar-benar bersih dari ancaman, Selat Hormuz akan tetap menjadi zona merah yang melumpuhkan ekonomi dunia di sisa tahun 2026.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
