CANBERRA, POSNEWS.CO.ID – Pemerintah Australia resmi memperketat kendali atas sumber daya gas alamnya. Langkah ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kelangkaan energi nasional. Menteri Energi Chris Bowen menyatakan bahwa perusahaan gas besar kini wajib mengalokasikan sebagian hasil produksi mereka untuk pasar domestik.
Keputusan tersebut mewajibkan perusahaan-perusahaan gas raksasa untuk memagari (ring fence) bahan bakar mereka. Jumlahnya setara dengan 20 persen dari total volume ekspor. Oleh karena itu, kebijakan ini menjadi strategi utama dalam menghadapi volatilitas harga global yang kian tidak menentu di tahun 2026.
Melindungi Rakyat dari Guncangan Global
Bowen menegaskan bahwa pemerintah bertindak cepat guna membentengi masyarakat. Program ini sangat penting untuk mencegah guncangan energi yang merusak ekonomi. Selain itu, menjaga pasokan gas di daratan kini menjadi prioritas utama di samping investasi pada energi terbarukan.
“Kami telah bertindak untuk melindungi warga Australia,” ujar Bowen kepada wartawan pada hari Kamis. Pemerintah ingin memastikan lebih banyak gas tetap berada di dalam negeri. Saat ini, Australia memang menghadapi tekanan besar. Hal ini terjadi karena harga LNG di Asia melonjak tajam sejak pecahnya konflik militer yang melibatkan Iran pada akhir Februari lalu.
Dampak Bagi Mitra Dagang: Jepang dan Singapura
Selanjutnya, kebijakan ini menjadi perhatian serius bagi mitra dagang utama Australia di Asia. Berdasarkan data Asia Natural Gas and Energy Association, Australia memasok sekitar 40 persen kebutuhan LNG Jepang. Sementara itu, Singapura bergantung pada Australia untuk memenuhi lebih dari 30 persen kebutuhan gasnya.
Meskipun demikian, Menteri Bowen berupaya meredam kekhawatiran internasional tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah berkonsultasi secara mendalam dengan para mitra. Langkah ini diambil guna memastikan Australia tetap menjadi pemasok energi yang andal. “Kami tidak akan mengganggu kontrak apa pun yang sudah ada,” tegas Bowen.
Keamanan Energi dan Cadangan Nasional
Secara geografis, posisi Australia cukup terisolasi. Negara ini juga hanya memiliki dua kilang minyak yang masih beroperasi. Akibatnya, Canberra sangat rentan terhadap gangguan pasokan bahan bakar global. Risiko ini terasa nyata, terutama saat Iran menutup jalur vital di Selat Hormuz.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebagai langkah mitigasi tambahan, Perdana Menteri Anthony Albanese mengumumkan rencana baru pada hari Rabu. Australia akan membentuk stok bahan bakar nasional sebesar satu miliar liter. Langkah strategis ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah lumpuhnya pengiriman minyak dunia akibat blokade militer di Timur Tengah.
Tekanan Politik dan Profitabilitas Perusahaan
Saat ini, perusahaan gas besar seperti Shell, Chevron, dan Woodside tercatat meraup keuntungan luar biasa. Mereka memetik laba dari kenaikan harga LNG di pasar luar negeri. Namun, kondisi tersebut memicu gelombang kritik dari berbagai pihak. Masyarakat mendesak pemerintah untuk menaikkan pajak ekspor secara drastis.
Meskipun begitu, pemerintah Canberra secara resmi menolak usulan kenaikan pajak tersebut pada pekan lalu. Pemerintah lebih memilih mekanisme reservasi fisik pasokan sebagai solusi. Sebab, intervensi fiskal dianggap dapat mengganggu iklim investasi jangka panjang di sektor energi nasional.
Kesimpulan: Menanti Redanya Konflik Iran
Laporan mengenai kebijakan ini muncul saat pasar minyak dunia mulai menunjukkan tanda pelonggaran. Harga minyak global sempat turun pada hari Rabu. Hal tersebut terjadi setelah Presiden AS Donald Trump memberikan sinyal mengenai kemungkinan berakhirnya perang di Iran.
Singkatnya, keberhasilan skema reservasi gas domestik ini akan menjadi penentu stabilitas inflasi Australia. Oleh sebab itu, masyarakat internasional kini menanti implementasi undang-undang tersebut pada tahun 2027. Dunia sangat berharap ketegangan di Teluk segera berakhir demi kestabilan ekonomi global secara menyeluruh.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
