TOKYO, POSNEWS.CO.ID – Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menghadapi tekanan baru terkait taktik kampanye digitalnya. Takaichi secara resmi membantah laporan yang menyebut timnya menyebarkan video penghinaan melalui akun anonim guna menjatuhkan kredibilitas lawan politik.
Pernyataan tersebut ia sampaikan di hadapan parlemen Jepang pada Senin pagi. Takaichi merespons pertanyaan tajam dari anggota parlemen oposisi, Yuko Mori, mengenai integritas staf kepresidenan dalam pemilihan kepemimpinan Partai Demokrat Liberal (LDP) tahun lalu serta pemilihan umum Februari 2026.
Tuduhan Shukan Bunshun: Target Koizumi dan Edano
Skandal ini bermula dari laporan investigasi majalah mingguan Shukan Bunshun pada akhir April. Majalah tersebut mengeklaim bahwa sekretaris pertama Takaichi—yang didanai publik—terlibat langsung dalam pembuatan konten digital negatif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Video-video tersebut diduga menyerang Shinjiro Koizumi, rival Takaichi yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Konten tersebut menjuluki Koizumi sebagai sosok yang “tidak mampu” dan “boneka politik keturunan”. Selain itu, laporan tersebut mengeklaim tim Takaichi memproduksi video untuk pemilu 8 Februari yang melabeli Yukio Edano sebagai “tukang komplain profesional”. Edano sendiri akhirnya kehilangan kursi parlemennya dalam pemilihan tersebut.
Pembelaan Takaichi: “Saya Percaya Sekretaris Saya”
PM Takaichi memberikan bantahan kedua dalam sidang parlemen sejak hari Jumat lalu. Ia menegaskan telah melakukan verifikasi langsung kepada seluruh staf kantor dan tim kampanye pusatnya terkait tuduhan tersebut.
“Tim saya tidak menyebarkan informasi negatif tentang kandidat lain atau memproduksi video semacam itu,” tegas Takaichi. Saat Mori mempertanyakan validitas konfirmasinya, Takaichi memberikan jawaban retoris yang menonjolkan loyalitas internal. “Apakah saya harus mempercayai majalah mingguan atau mempercayai sekretaris saya? Saya memilih percaya pada sekretaris saya,” ujarnya.
Pendekatan Serangan Pribadi dan Strategi Digital
Takaichi menambahkan bahwa melakukan serangan pribadi terhadap lawan bukanlah pendekatannya dalam berpolitik. Meskipun demikian, kemahiran Takaichi dalam menggunakan media sosial memang diakui secara luas sebagai faktor penentu kemenangannya.
Penguasaan platform digital membantu LDP meraih kemenangan telak dalam pemilihan Majelis Rendah. Strategi ini juga mengantarkan Takaichi menjadi perdana menteri perempuan pertama Jepang pada Oktober lalu. Oleh karena itu, munculnya tuduhan kampanye hitam melalui proksi anonim ini menjadi isu sensitif yang dapat merusak citra modernisasi politik yang ia usung.
Menanti Bukti Lanjutan
Hingga saat ini, pihak Shukan Bunshun menyatakan tetap memegang teguh laporan investigasi mereka. Masyarakat politik Jepang kini memantau apakah akan ada bukti digital tambahan yang muncul guna membuktikan keterlibatan staf pemerintah dalam operasi “polisi bayangan” di dunia maya tersebut.
Singkatnya, integritas administrasi Takaichi kini berada di bawah pengawasan ketat. Di tahun 2026 yang penuh dengan persaingan teknologi informasi, transparansi kampanye digital menjadi standar baru bagi kepercayaan publik terhadap kepemimpinan nasional di Tokyo.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
