WASHINGTON, POSNEWS.CO.ID – Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menolak memberikan penjelasan mengenai imunitas audit pajak Presiden Donald Trump. Hal ini terjadi dalam rapat dengar pendapat anggaran bersama Komite Keuangan Senat pada hari Rabu waktu setempat.
Bessent enggan menjawab pertanyaan anggota dewan mengenai kelanjutan kesepakatan hukum sensitif tersebut. Sebab, ia berdalih tidak dapat mengomentari kasus sengketa yang masih berjalan di pengadilan federal.
Kemarahan Senat dan Tudingan Menghindar
Sikap bungkam Bessent langsung memicu kemarahan besar dari para politisi Demokrat di kongres. Sebagai contoh, Senator Catherine Cortez Masto secara terbuka menuduh menteri keuangan tersebut sengaja mengelak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sikap Anda yang terus menghindar ini sangat keterlaluan bagi publik,” tegas Cortez Masto dengan nada geram.
Sementara itu, Ketua Komite Senat Ron Wyden juga menuntut penjelasan mendalam dari Departemen Keuangan. Sebab, kementerian tersebut terlibat langsung dalam penyusunan draf kesepakatan damai sejak awal mula.
Nilai Fantastis Imunitas Pajak Trump
Perselisihan ini bermula dari kesepakatan damai gugatan pajak antara Trump dan Departemen Kehakiman. Sebelumnya, pemerintah telah membatalkan rencana pembentukan dana kompensasi “anti-weaponization” senilai USD 1,776 miliar.
Meskipun demikian, Jaksa Agung Sementara Todd Blanche menyatakan bahwa komitmen imunitas audit pajak tetap berlaku. Dengan demikian, Trump beserta seluruh keluarganya terbebas dari pemeriksaan dinas pajak IRS.
Kebijakan khusus ini berpotensi menghapus tagihan pajak Trump dalam jumlah yang sangat fantastis. Sebagai gambaran, Trump terancam denda hingga USD 100 juta akibat dugaan rekayasa laporan keuangan masa lalu.
Penolakan dari Kubu Republikan
Kebijakan istimewa ini ternyata tidak hanya memicu protes keras dari politisi Demokrat. Di sisi lain, beberapa senator senior dari Partai Republik juga mulai menunjukkan sikap penolakan serupa.
“Saya rasa tidak boleh ada warga Amerika yang mendapatkan keistimewaan hukum seperti itu,” ujar Senator Republikan Bill Cassidy.
Pendiri Center for Taxpayer Rights, Nina Olson, menyamakan skandal ini dengan era Presiden Richard Nixon. Menurutnya, keputusan ini menjadi titik terendah bagi integritas lembaga pengumpul pajak federal sejak tahun 1970-an.
Saat ini, hakim federal di Florida telah membuka kembali kasus sengketa pajak tersebut untuk penyelidikan. Oleh karena itu, publik kini menanti apakah pengadilan mampu membatalkan kesepakatan kontroversial tersebut.
Penulis : Alifa Latifa
Editor : Alifa Latifa
