TOKYO, POSNEWS.CO.ID – Tingkat kepuasan publik terhadap kabinet Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi merosot hingga angka 55,8 persen. Jajak pendapat paling baru Kyodo News menunjukkan penurunan popularitas ke tingkat paling rendah sejak ia menjabat Oktober tahun lalu. Ketidakpastian ekonomi akibat dampak perang energi di Timur Tengah memicu kekhawatiran besar masyarakat saat ini.
Sikap Publik Atas Selat Hormuz dan Energi
Masyarakat menyikapi dingin rencana pengiriman Pasukan Bela Diri Jepang menuju wilayah perairan Selat Hormuz. Sebanyak 54,7 persen responden menilai pemerintah tidak perlu mengirimkan militer ke jalur pelayaran itu. Sebaliknya, sekitar 36,6 persen warga mendukung langkah pengiriman armada militer untuk mengamankan kapal dagang.
Sikap masyarakat ini menguat setelah Amerika Serikat dan Iran menyepakati draf perdamaian sementara. Konstitusi pasifis Jepang juga membatasi aktivitas militer luar negeri untuk melakukan operasi pembersihan ranjau laut. Tingkat kepuasan kabinet merosot sebanyak 5,5 persen sejak survei pertengahan Mei lalu. Sebelumnya, mayoritas warga mencemaskan potensi kemacetan pasokan bahan baku plastik akibat penutupan jalur laut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sengketa Pajak dan Penyesuaian Sistem Kasir
Masyarakat juga mendesak penurunan pajak konsumsi makanan untuk meringankan beban ekonomi keluarga sehari-hari. Sekitar 43,9 persen responden memilih opsi pemotongan pajak makanan menjadi hanya 1 persen secepatnya. Namun, sebanyak 22,6 persen warga tetap menginginkan penghapusan total pajak sesuai janji kampanye koalisi.
Pemerintah mengajukan rencana pajak 1 persen mulai April 2027 demi menghindari kekacauan sistem kasir toko. Sementara itu, sekitar 29 persen responden menolak segala bentuk rencana pemotongan pajak itu.
Skandal Kampanye Hitam Video Rekayasa
Sanae Takaichi kini menghadapi tekanan politik yang sangat berat dalam sidang parlemen. Oposisi gencar mencecar Takaichi atas tuduhan penyebaran video rekayasa untuk menjatuhkan lawan politiknya. Hasil survei membuktikan bahwa 49,7 persen warga tidak memercayai penjelasan dari perdana menteri. Hanya sekitar 38,9 persen responden yang menganggap klarifikasi Takaichi sudah cukup jelas.
Polarisasi Debat Suksesi Kekaisaran
Masyarakat Jepang juga menunjukkan pembelahan opini yang sangat sengit mengenai aturan suksesi kekaisaran. Sebanyak 45,4 persen responden menolak rencana penunjukan anggota keluarga baru dari cabang bangsawan kuno. Sebaliknya, sekitar 44 persen warga mendukung gagasan pengisian kekosongan takhta menggunakan keturunan bangsawan.
Namun, mayoritas mutlak sebesar 72,3 persen mendukung hak putri kekaisaran untuk mempertahankan status bangsawan. Mereka ingin putri tetap berada dalam keluarga kekaisaran meskipun menikah dengan warga biasa. Hanya 19,5 persen responden menentang usulan hak putri itu.
Penulis : Alifa Latifa
Editor : Alifa Latifa
